PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI BERUP…
ABSTRAK
SARIDA CITRA
(2023)
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Berupa Obat Tanpa Izin Edar (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 53)pp., tbl., bibl., app.
TARMIZI, S.H., M.Hum
Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa: Barang siapa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin eda…
PELAYANAN POLRESTA BANDA ACEH TERHADAP LAPORAN YANG DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT …
Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Polri memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, di tengah berlangsungnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Oktober 2021, Polresta Banda Aceh menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat pelaporan dugaan tindak pidana. Hal tersebut berimb…
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL…
Pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat dengan melihat tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pidie berdasarkan 9 indikator prosedur pelayanan terdapat indikator kepastian waktu yang menjadi hambatan dalam penelitian ini sehingga menghasilkan nilai yang kurang maksimal dari masyarakat terhadap in-dikator tersebut. Penelitian ini bertujuan…
