Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA AKAD PERBANKAN SYARIAH YANG MENCANTUMKAN LAFAD…

Suvia Husnalita

Dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lembaga Keuangan Syariah, seluruh aktivitas produk serta lembaga keuangan berlandaskan syariat Islam. Demikian juga dengan Notaris yang mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta perbankan syariah dengan berpedoman pada Pasal 38 UUJN. Penambahan Basmallah yang dicantumkan notaris tersebut berdasarkan permintaan sebagian besar perbankan seperti Bank Syariah Indonesia, bank BTN Syariah dan lain-lain. Namun disebagian perbankan lainnya seperti ba…

MENGGANDAKAN DAN MEMPERJUALBELIKAN SENI RUPA SEBAGAI FAN ART TANPA IZIN PENCI…

AZZA TANTYA

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Seni rupa fan art dalam bentuk gambar termasuk objek yang dilindungi diatur pada Pasal 40 ayat (1) huruf f dan fan art merupakan karya modifikasi dan karya lain dari hasil tranformasi yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) huruf n. Dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai larangan melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin. Na…

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN TRANS…

Jesyca Hutri

Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f perbuatan yang dilarang dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Namun dalam praktiknya ditemukan perbuatan berupa penipuan pengembalian uang kembali oleh pelaku usaha atas ker…

KAJIAN TERHADAP PREDATORY PRICING YANG MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK S…

CUT SARI ANANDA SAFIRA

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan dilarang yang dimaksud Pasal 20 dikategor…

SINKRONISASI ATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DALAM PERATURAN PER…

Cut Elvina Fitriza

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) telah mengubah salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berdampak pada berbagai aturan pelaksana hingga tingkat daerah. Dengan adanya ketentuan baru mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) maka perlu dilakukan penyesuaian dan diatur dalam peraturan perundang-undangan hingga tingkat daerah. Namun pada Januari 2021 Walikota Banda Aceh menerbitkan Peraturan Walikota …

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU JASA LAUNDRY YANG MENCANTUMKAN KL…

DARA SUMAYYA

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Pelarangan pencantumkan klausula eksonerasi bertujuan untuk melindungi konsumen dari pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha. Akan tetapi, dalam praktiknya pelaku usaha jasa laundry di wilayah Kota Banda Aceh masih menggunakan nota pembayaran yang mencantumkan klausula eksonerasi didalamnya. Tujuan dari penuli…

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA LAYANAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSU…

Zawil Fadhli

Paylater merupakan skema pembayaran pada fasilitas layanan keuangan yang meneyerupai kredit konvensional namun berbasis pada Finacial Technology. Proses pendaftaran layanan yang efesien dengan memanfaatkan data pribadi konsumen. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa penggunaan setiap data pribadi seseorang harus dilakukan datas persetujuan orang yang bersangkutan. Namun dalam beberapa kasus terjadi kebocoran dan penyala…

PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH DALAM PROSES KONVERSI BANK MANDIRI KO…

HAZRINA ROSANDY

PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH DALAM PROSES KONVERSI BANK MANDIRI KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH MANDIRI DI BANDA ACEH Hazrina Rosandy Sanusi Teuku Ahmad Yani ABSTRAK Pada akhir tahun 2018, pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disingkat Qanun Aceh LKS). Pasal 2 ayat (1) Qanun Aceh LKS menyatakan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah, sehingga seluruh lembaga keuangan yang…

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGARNPEMASYARAK…

Afifah Adawiyah

ABSTRAK Afifah Adawiyah 2022 PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A RANTAU PRAPAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., bibl., tabl.,app. (Tarmizi, S.H., M.Hum) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dibagian pelayanan kesehatan yang menjelaskan setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan …

PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA TERHADAP PERUBAHAN WARNA TANPA IZIN KARYA ARS…

GHADAMFAR MUFLIH IDROES

Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak moral merupakan hak ekslusif untuk pencipta yang melekat pada diri seorang pencipta yang tidak dapat di hilangkan dengan alasan apapun meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Pada tahun 2019, warna pada monumen Tugu Bundaran Simpang Lima Banda Aceh diubah secara sepihak. Pencipta berhak mempertahankan hak moralnya apabila terjadi perubahan pada ciptaannya yang bersifat merugikan kehormatan…


    SERVICES DESK