Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MIKRO MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PELAKSANAAN SISTE…

FARHAN BANGSAWAN RIDWAN

Penelitian ini didasari oleh pentingnya kehalalan produk bagi konsumen di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mewajibkan bagi semua produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal, selain itu Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) melarang pelaku usaha mengedarkan produk yang tidak sesuai ketentuan halal. Namun, di Kabupaten Muaro Jambi masih banyak pelaku…

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENAN…

DIVA SHAFIRA FHOENNA

ABSTRAK Diva Shafira Fhoenna, PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM JABATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 81), pp., bibl., tabl. (Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan setiap orang dengan tujuan menguntungka…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER GOJEK DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA DR…

Rahmi Iskandar

ABSTRAK RAHMI ISKANDAR, 2025 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER GOJEK DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA DRIVER DENGAN PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA, TBK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 83), pp., bibl. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hubungan hukum antara mitra driver dan PT GoTo Gojek Tokopedia, Tbk didasarkan pada perjanjian kemitraan yang baku. Hukum Indonesia me…

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI ATAS TA…

Muhammad Agung Dewantara

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI ATAS TANAH YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN ABSTRAK M. Agung Dewantara* Sri Walny Rahayu** Ria Fitri*** Berdasarkan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diberikan untuk membuat akta otentik yang mana diharuskan jujur dan tidak memihak. Dalam kenyataannya terdapat akta-akta PPAT Akta Nomor 70 Tahun 2009, 71 Tahun 2009,…

PELINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT WARGA NEGARA DI MEDIA SOSIAL MENURUT UN…

Nadia

PELINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT WARGA NEGARA DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEADILAN Nadia* M. Gaussyah ** Sri Walny Rahayu*** ABSTRAK Hak kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, namun di era digital implementasinya masih menghadapi tantangan serius akibat pembatasan melalui Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang ITE. Pasal-pasal seperti P…

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LAL…

Nadya Khairani

ABSTRAK Nadya Khairani, (2024) IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (di Wilayah Kepolisian Resor Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii,66)pp.,bibl.,tabl. (Mahfud, S.H., LL.M.) Pasal 7 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif menentukan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak…

ANALISIS TERHADAP KEPEMILIKAN ASET PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING B…

Nouval Dhia Fairul

Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM melarang kepemilikan saham atas nama orang lain, dan perjanjian pinjam nama melanggar syarat sahnya perjanjian (kausa yang halal) menurut Pasal 1320 jo 1337 KUHPerdata, sehingga batal demi hukum dalam konteks penguasaan aset PT berupa tanah. Pasal 21 UUPA menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang berhak memiliki tanah Hak Milik. Namun, warga negara asing sering meminjam nama warga negara Indonesia untuk mengakali hal ini. Meski demikian, ada putusan pen…

PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN RAHN TASJILY TANAH DI PT. PEGADAIAN PERSE…

TANZIL AHYA

ABSTRAK Tanzil Ahya, 2025 PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN RAHN TASJILY TANAH DI PT. PEGADAIAN PERSERO UNIT PELAYANAN SYARIAH PUNGE BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,58) ,pp.,bibl. Prof. Dr. Azhari, S.H., MCL., M.A. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 Fatwa DSN MUI No: 68/DSNMUI/III2008 menjelaskan rahn tasjily jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahi…

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN…

Sufrin

Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan) mewajibkan PT PLN (Persero) menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku. Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Ketenagalistrikan menyatakan bahwa konsumen berhak mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dala…

PELAKSANAAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERSEROAN TERBATAS MELALUI ONLINE SINGLE S…

Imam Al Qisthallani

PELAKSANAAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERSEROAN TERBATAS MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH OLEH NOTARIS Imam Al Qisthallani , Sri Walny Rahayu , Ria Fitri ABSTRAK Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, penghadap sering memberikan kepada Notaris untuk melakukan pendaftaran…


    SERVICES DESK