Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM P…

Fajri Yandi

ANALISIS TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Fajri Yandi 1 , Sri Walny Rahayu ABSTRAK 2 , Teuku Abdurrahman 3 Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), mengatur pemberhentian tidak hormat bagi Notaris yang dinyatakan pailit. Namun, pengaturan pemberhentian tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan pemberhentian ja…

ANALISIS TERHADAP KEPEMILIKAN ASET PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING B…

Nouval Dhia Fairul

Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM melarang kepemilikan saham atas nama orang lain, dan perjanjian pinjam nama melanggar syarat sahnya perjanjian (kausa yang halal) menurut Pasal 1320 jo 1337 KUHPerdata, sehingga batal demi hukum dalam konteks penguasaan aset PT berupa tanah. Pasal 21 UUPA menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang berhak memiliki tanah Hak Milik. Namun, warga negara asing sering meminjam nama warga negara Indonesia untuk mengakali hal ini. Meski demikian, ada putusan pen…

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ENDORSEMENTANTARA SELEBRITI DENGAN PELAKU USAHA D…

Naila Luthfia Ariqah

ABSTRAK NAILA LUTHFIA ARIQAH, 2025 WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ENDORSEMENT ANTARA SELEBRITI DENGAN PELAKU USAHA DI TIKTOK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61), pp., bibl. Wardah, S.H., M.H., LL.M. Perjanjian endorsement harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu syarat sahnya suatu perjanjian dan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang…

PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN RAHN TASJILY TANAH DI PT. PEGADAIAN PERSE…

TANZIL AHYA

ABSTRAK Tanzil Ahya, 2025 PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN RAHN TASJILY TANAH DI PT. PEGADAIAN PERSERO UNIT PELAYANAN SYARIAH PUNGE BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,58) ,pp.,bibl. Prof. Dr. Azhari, S.H., MCL., M.A. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 Fatwa DSN MUI No: 68/DSNMUI/III2008 menjelaskan rahn tasjily jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahi…

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU ELEKTRONIK PADA PERPUSTAKAAN DIGITAL DI INDONESIA

CHANTIKA ADHA

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 te ntang Hak Cipta (UUHC) melindungi buku dan ciptaan adaptasi termasuk buku elektronik. Upaya digitalisasi koleksi buku perpustakaan termasuk ke dalam kegiatan pengelolaan koleksi dan/atau penyelenggaraan layanan. Pada kenyataannya, UUHC belum memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran hak cipta buku elektronik pada perpustakaan digital, sehingga masih terjadi bentuk pelanggaran seperti pengunggahan buku elektronik tanpa izin pencipta dan…

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN…

Sufrin

Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan) mewajibkan PT PLN (Persero) menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku. Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Ketenagalistrikan menyatakan bahwa konsumen berhak mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dala…

PELAKSANAAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERSEROAN TERBATAS MELALUI ONLINE SINGLE S…

Imam Al Qisthallani

PELAKSANAAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERSEROAN TERBATAS MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH OLEH NOTARIS Imam Al Qisthallani , Sri Walny Rahayu , Ria Fitri ABSTRAK Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, penghadap sering memberikan kepada Notaris untuk melakukan pendaftaran…

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI PENGANGKUT…

sipriana wakei

Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang perlindungan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi. Pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos mengatur tentang ganti rugi atas kehilangan kiriman, kerusakan isi paket, keterlambatan kiriman atau ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dengan barang yang diterima. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian…

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN …

Teuku Rulianda Zhafirin

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI DALAM KAWASAN HUTAN Teuku Rulianda Zhafirin* Sri Walny Rahayu** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran penting dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang melibatkan pembebanan hak tanggungan atas tanah sebagai jaminan utang. Pejabat Pembuat Akta Tanah juga bertanggung jawab dalam pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan. Namun, terdapat masalah ketika…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PENYEBAB TERJADINYA KEGAGALAN PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI BANDA …

ZUHDI ABRAL

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut (Perma Nomor 1 Tahun 2016) disebutkan bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan (verstek) dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan…


    SERVICES DESK