Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBACAKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS DI H…
Hanafittya
Kewajiban notaris untuk membacakan akta diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Kewajiban pembacaan akta harus dilakukan oleh notaris itu sendiri. Dalam hal ini terdapat dua kasus terkait dengan akta notaris…
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM STELSEL NEGATIF BERTENDENSI POSITIF DALAM PE…
Andri Faisal
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM STELSEL NEGATIF BERTENDENSI POSITIF DALAM PENGATURAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA Andri Fiasal* Mohd. Din** Dahlan*** ABSTRAK Sistem pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia adalah sistem Negatif yang mengandung unsur Positif yang mengacu pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Dalam sistem negatif pada sistem pendaftaran akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak melakukan pengujian terha…
- Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH ACEH DALAM MEMBENTUK NOTARIS YANG MENGEDEPAN…
Ramadha Nul Karim
Menteri mengangkat dan memberhentikan notaris yang dalam melaksanakan tugasnya wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 67 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwasanya Menteri bertugas melakukan pembinaan dan pembinaan terhadap notaris. Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pengawasan terhadap notaris secara preventif dan remedial ditata melalui Pasal 1 Peraturan Ment…
- , Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN PENETAPAN BATAS-BATAS DAN LUAS TANAH DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT …
Alvin Karanesa
Berdasarkan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, maka dalam pelaksanaan penetapan batas-batas dan luas tanah yang diukur harus dihadiri para pihak yang berkepentingan, penerapan ini disebut dengan asas contradictoire delimitatie. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan penetapan batas tidak menerapkan asas contradictoire delimitatie. Saat pengukuran hanya dihadiri oleh Kepala Desa atau wakil pemili…
- , Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
STUDI IMUNOHISTOKIMIA PERBEDAAN SEBARAN DAN EKSPRESI α-SMOOTH MUSCLE ACTIN P…
Suci Amalia
Pencernaan pada unggas merupakan proses pengolahan pakan yang mulai di bagian mulut hingga ke kloaka, dan bertanggung jawab atas pengeluaran bahan-bahan makanan yang tidak diserap atau tidak dibutuhkan oleh tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sebaran ekspresi α-SMA dan ketebalan tunika muskularis pada proventrikulus dan ventrikulus ayam kampung dan itik muskovi. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan sampel proventrikulus dan ventrikulus dari ayam kampu…
- Fakultas Kedokteran Hewan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
STUDI MEKANISME MOLEKULER PENINGKATAN KUALITAS SEMEN KAMBING GEMBRONG SETELAH…
Husnurrizal
Kambing Gembrong merupakan salah satu spesies kambing endemik Bali dan merupakan plasma nutfah kambing asli Indonesia. Populasi kambing Gembrong saat ini berada pada status kritis. Upaya konservasi kambing Gembrong terus dilakukan untuk menyelamatkan spesies kambing ini. Salah satu faktor penyebab penurunan populasi kambing Gembrong yaitu efisiensi reproduksi yang rendah. Peningkatan efisiensi reproduksi khususnya pada kambing jantan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan bioteknologi rep…
- Program Studi Doktor Matematika Dan Aplikasi Sains Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
URGENSI PENGATURAN HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP TUNTUTAN PERDATA DAN PIDANA …
Fanda Fadilla
URGENSI PENGATURAN HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP TUNTUTAN PERDATA DAN PIDANA TERKAIT PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG ISINYA TIDAK SESUAI FAKTA Fanda Fadilla Sanusi Iskandar A. Gani ABSTRAK Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) menentukan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang…
- Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya