A COMPARATIVE LEGAL STUDY ON CANING PUNISHMENT IN ACEH AND KELANTAN IN RELATI…
Hukuman cambuk tetap menjadi sanksi pidana yang diberlakukan di Aceh, Indonesia, dalam kerangka otonomi khusus yang diwujudkan melalui Qanun Jinayat, dan di Kelantan, Malaysia, berdasarkan Syariah Criminal Code yang diundangkan sesuai dengan pembagian kewenangan konstitusional atas hukum Islam kepada legislatif negara bagian, suatu praktik yang kesesuaiannya dengan larangan penyiksaan serta perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia lainnya masih diperdebatkan, sehing…
THE CARBON PRICING MECHANISM OF THE EUROPEAN UNION’S CARBON BORDER ADJUSTME…
Mekanisme penetapan harga karbon yang diperkenalkan dalam kerangka Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM) Uni Eropa, sesuai dengan Peraturan (EU) 2023/956, telah berkembang menjadi standar yang berlaku bagi mitra dagang Uni Eropa, termasuk Indonesia. Namun, standar ini memaksa mitra dagang Uni Eropa untuk mengadopsi dan menerapkannya dalam proses produksi barang yang akan diekspor ke pasar Uni Eropa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme penetapan harga sertifi…
PENYIMPANGAN PERJANJIAN BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI TERHADAP ASA…
Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi, bentuk, serta pihak yang terlibat dalam perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara normatif membatasi kebebasan berkontrak demi menempatkan kedudukan yang seimbang antara kepentingan pelaku …
URGENSI RATIFIKASI WIPO TREATY ON INTELLECTUAL PROPERTY, GENETIC RESOURCES AN…
Indonesia merupakan negara megabiodiversitas yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sangat besar. Namun, terdapat persoalan terutama dalam hubungan antara aturan keanekaragaman hayati, mekanisme access and benefit sharing, dan sistem paten. Praktik pemanfaatan sumber daya genetik tanpa izin, pembagian manfaat yang tidak adil, serta lemahnya kewajiban pengungkapan asal-usul dalam permohonan paten menunjukkan perlunya penguatan instrumen hukum nasional dan i…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS FASILITAS SISTEM PANGGIL PERAWAT (NUR…
Pasal 189 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan yang aman. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, Lampiran BAB II Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 mengatur fasilitas keselamatan pasien yang harus tersedia, termasuk sistem panggil perawat (nurse call system/NCS). Dengan demikian, penyediaan NCS merupakan bagian dari kewajiban hukum rumah sakit. Namun, dalam praktiknya masih terdapa…
PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI BERDASARKAN KONVENSI 1951 PADA KAMP PENGUNGSI ACE…
ABSTRAK
(Sophia Listriani S.H., LL.M)
Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.
Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah, Untuk Menganalisis Pemenuhan hak-hak …
