Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERDAGANGAN PEREMPUAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA (SUAT…

CUT MUNAWARAH

ABSTRAK CUT MUNAWARAH, TINDAK PIDANA PERCOBAAN 2022 PERDAGANGAN PEREMPUAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v.54...)PP.,tabl., bibl …

PENANGANAN PENGUNGSI KETIKA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA (SUATU PENELITIAN T…

Muhammad Fajri

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama anatara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-bangsa dan pada pasal 27 dinyatakan bahwa pengungsi menderita penyakit harus dirujuk ke rumah sakit dan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya. Namun dalam kenyataannya, pihak yang menangani pengungsi seperti UNHCR, Pemerintah, Din…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMADAMAN LISTRIK DALAM RANGKA PEME…

ZIKRILLAH

Wilayah Kecamatan Darussalam sering mengalami pemadaman listrik karena adanya upaya pemeliharaan jaringan oleh pihak PLN. Persero ULP Syaiah Kuala. Hal ini membuat keluhan dikalangan konsumen listrik seperti masyarakat yang memiliki usaha percetakan terhadap kinerja pihak PLN dalam pemadaman. Dalam Undang-Undang Pelindungan Perlindungan Konsumen sudah ditetapkan bahwa konsumen seharusnya mendapatkan hak atas informasi. Namun pada realitanya pemadaman yang dilakukan oleh pihak PLN tidaklah mem…

THE IMPLEMENTATION OF CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES…

Sri Elmanita. S

Indonesia merupakan negara habitat rangkong gading yang memiliki populasi tertinggi, burung ini tersebar di Kalimantan dan Sumatra. Rangkong gading terdaftar dalam Appendix I The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)/ Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar Terancam Punah. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini berdasarkan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan CITES. Faktor yang menyebabkan spesi…

INDONESIAN GOVERNMENT RESPONSIBILITY TO HIGHER EDUCATIONAL RIGHTS FOR AFGHANI…

RIZKA SAFNA AMANDA

ISRAEL'S BLOCKADE ON GAZA STRIP IN TERMS OF THE AGGRESSION UNDER ROME STATUTE…

DARA RAIHATUL JANNAH

Menilai blokade dari perspektif kejahatan agresi merupakan tantangan karena kompleksitas argumen yang terkait dengan ilegalitas. Blokade disebutkan dalam Statuta Roma sebagai salah satu bentuk tindakan agresi. Definisi kejahatan agresi merupakan topik yang menarik untuk dikaji, terutama terkait dengan 16 Tahun blokade Jalur Gaza. Sementara itu, dalam ketentuan agresi, yurisdiksi ICC untuk negara bukan pihak Statuta roma seperti Israel menjadi isu yang diperdebatkan. Tujuan dari penelitian in…

KEGIATAN EKSPOR OLEH PT. LAMPULO JAYA BAHARI PADA MASA CORONA VIRUS DISEASES …

RISKI YANDA

ABSTRAK Riski Yanda 2022 KEGIATAN EKSPOR OLEH PT. LAMPULO JAYA BAHARI PADA MASA CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19) (Suatu Kajian Bidang Hukum Perdagangan Internasional) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 59), pp., bibl. M. Putra Iqbal, S.H., LL.M Adanya Corona Virus Disease (Covid-19) membuat negara-negara menetapkan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah dan berdampak pada penurunan pasokan dan permintaan pasar. Kebijakan Pemerintah Indonesia adalah melakukan Pembatasan Sosia…

PELAKSANAAN URUSAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN …

KARTIKA

Cagar Budaya yang tersebar di hampir sebagian besar di wilayah Aceh dan kabupaten/kota di Aceh khususnya berada di Wilayah Kota Banda Aceh berada dalam kondisi yang memprihatinkan/tidak terurus dengan baik. Selain itu banyak Cagar Budaya yang rusak baik karena faktor alam maupun karena faktor manusia, hilang dan sisanya tidak terurus dengan baik. Tujuan penulisan skripsi ini adalah Pertama, untuk menjelaskan tantangan/permasalahan yang dihadapi dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Ko…

THE STATE RESPONSIBILITY OF AFGHANISTAN UNDER TALIBAN REGIME WITH REFERENCE T…

SITI NURHALIZA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ARME…

CUT NYAK SYAFIRA NAZALIA

Konflik bersenjata yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan di wilayah Nagorno Karabakh merupakan suatu persengketaan wilayah serta konflik etnis antara Armenia dan Azerbaijan. Konflik bersenjata tidak dapat terhindarkan hingga pada akhirnya pecah pada tahun 1989 dan berakhir pada tahun 2020 lalu. Berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional, warga sipil bukan termasuk objek dalam suatu konflik bersenjata. Namun, dalam praktiknya baik Armenia maupun Azerba…


    SERVICES DESK