Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

LAW ENFORCEMENT OF SEXUAL GRATIFICATION IN INDONESIA

ESY BUNGA INDAH PRATIWI

Perkembangan modus operandi dalam tindak pidana korupsi khususnya dalam tindak pidana gratifikasi semakin berkembang tidak hanya dalam bentuk uang dan barang tetapi juga dalam pelayanan seksual. Layanan seksual digunakan sebagai transaksi dalam bisnis dan politik. Pemuasan seksual dalam perspektif internasional dikelompokkan menjadi “sextortion” atau pemerasan seksual. Pengaturan terkait sextortion di Indonesia diakomodir dalam bentuk pengertian luas bagian gratifikasi yang diatur dalam P…

ONLINE DISPUTE RESOLUTION DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEER TO PEER LENDING D…

ATHAYA RUMAISHA

Industri financial technology (fintech) Peer to Peer Lending terus mengalami peningkatan jumlah penggunanya. Dengan peningkatan jumlah pengguna dan transaksi yang terus terjadi, sengketa antar para pihak pun tidak dapat dihindari. Para pihak yang terlibat sengketa menginginkan pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Disinilah diperlukan sebuah metode arbitrase yang mampu menjembatani berbagai kepentingan hukum dengan sistem yang berbeda, berbiaya murah, efisien dan efektif, yang dikenal dengan…

THE IMPORTANCE OF NUCLEAR FACILITY POWER PLANT AS A SUSTAINABLE SOURCE OF ENE…

RAIHAN MAULANA PUTRA

THE RESPONSIBILITY OF THE GAMBIAN GOVERNMENT TO PROTECT CHILDREN FROM SEXUAL …

Oumie Njie

-

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PASCA BAYAR…

MUHAMMAD FAUZAN RIZQULLAH

M. Fauzan Rizqullah, 2022 ABSTRAK WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PASCA BAYAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 77), pp., bibl., tabl., App. A. Malik Musa, S.H., M.Hum. Setiap perjanjian pastinya menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, dan dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dihindari terjadinya wanprestasi. Menurut Surat Perjanjian Jual Beli Ten…

TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERDAGANGAN PEREMPUAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA (SUAT…

CUT MUNAWARAH

ABSTRAK CUT MUNAWARAH, TINDAK PIDANA PERCOBAAN 2022 PERDAGANGAN PEREMPUAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v.54...)PP.,tabl., bibl …

PENANGANAN PENGUNGSI KETIKA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA (SUATU PENELITIAN T…

Muhammad Fajri

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama anatara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-bangsa dan pada pasal 27 dinyatakan bahwa pengungsi menderita penyakit harus dirujuk ke rumah sakit dan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya. Namun dalam kenyataannya, pihak yang menangani pengungsi seperti UNHCR, Pemerintah, Din…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMADAMAN LISTRIK DALAM RANGKA PEME…

ZIKRILLAH

Wilayah Kecamatan Darussalam sering mengalami pemadaman listrik karena adanya upaya pemeliharaan jaringan oleh pihak PLN. Persero ULP Syaiah Kuala. Hal ini membuat keluhan dikalangan konsumen listrik seperti masyarakat yang memiliki usaha percetakan terhadap kinerja pihak PLN dalam pemadaman. Dalam Undang-Undang Pelindungan Perlindungan Konsumen sudah ditetapkan bahwa konsumen seharusnya mendapatkan hak atas informasi. Namun pada realitanya pemadaman yang dilakukan oleh pihak PLN tidaklah mem…

THE IMPLEMENTATION OF CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES…

Sri Elmanita. S

Indonesia merupakan negara habitat rangkong gading yang memiliki populasi tertinggi, burung ini tersebar di Kalimantan dan Sumatra. Rangkong gading terdaftar dalam Appendix I The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)/ Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar Terancam Punah. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini berdasarkan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan CITES. Faktor yang menyebabkan spesi…

INDONESIAN GOVERNMENT RESPONSIBILITY TO HIGHER EDUCATIONAL RIGHTS FOR AFGHANI…

RIZKA SAFNA AMANDA


    SERVICES DESK