Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI SARAK OPAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Ioshah Raseuki Mukhlis

Berdasarkan Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Peranan serta keberadaan sarak opat dalam masyarakat telah diatur dalam ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo yang menyatakan bahwa sarak opat merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat dengan sistem penyelesai…

SUBJECTIVE CAREGIVER BURDEN PADA DEWASA AWAL YANG MEMILIKI SAUDARA KANDUNG AU…

VIMARR NAJLA ADINDA

ASD merupakan gangguan perkembangan yang berdampak pada kemampuan sosial kognitif individu, sehingga individu kesulitan dalam bersosialisasi dan mencapai kemandirian. Individu dengan ASD memerlukan bantuan orang lain untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman subjective caregiver burden yang dirasakan oleh saudara kandung dari individu ASD secara mendalam. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah dua orang berusia dewasa awal yang b…

  • Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unsyiah, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM AKTA JUAL BELI TANAH DIHADAPAN PPAT…

Auva Moeda Pratama

Pembuatan AJB dihadapan PPAT harus dihadiri dan dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak yang melakukan perbuatan hukum yaitu penjual dan pembeli atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) PP No. 24/1997 dan Pasal 22 PP No. 37/1998. Akan tetapi, adanya AJB yang hanya dihadiri oleh satu pihak yaitu pembeli dengan dasar PPJB yang berisi klausul kuasa mutlak. Oleh sebab itu, AJB tersebut mengandung unsur penyalahguna…

KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK BERHADAP-HADAPAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECA…

Niva Adillah

KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK BERHADAP-HADAPAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA DARING Niva Adillah Yusri Teuku Ahmad Yani ABSTRAK Kewajiban para pihak dan notaris untuk berhadap-hadapan secara fisik dalam pembuatan akta notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdata. Namun regulasi ini menjadi tantangan tersendiri terhadap pembuatan akta partij di era digitalisasi khususnya sejak pandemi Covid-19 yang mengharuskan kerja dari jarak jauh. Hal i…

KEBERADAAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI KOTA BANDA ACEH

Fahmi Riza

Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah, termasuk objek, subjek, dan status haknya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur pendaftaran tanah oleh BPN yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan PPAT Sementara (PPATS) di wilayah yang kekurangan PPAT, serta diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan …

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MENGAWASI PENJILIDAN AKTA NOTARIS DI KOTA…

Nabilah Rizkijulia

Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan langsung terhadap notaris dan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh MPD pada saat pemeriksaan salah satunya adalah protokol Notaris, seperti memastikan bahwa penyimpanan minuta disimpan dengan baik, menjilidkan minuta akta yang dibuat oleh notaris akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapa…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG MELAWAN HUKUM (S…

Rizkia

undang dalam membuat akta autentik. Notaris memiliki pedoman atau pegangan dalam menjalankan jabatannya yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan notaris. Undang-undang telah memberikan kewenangan dan Kewajiban kepada notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang ingin keterangannya dituangkan dalam akta autentik. Salah satu kewajiban notaris tertuang dalam pasal 16 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun …

KEKUATAN KUASA MENJUAL SEBAGAI SITA JAMINAN DALAM PELUNASAN UTANG BERDASARKAN…

Tia Tasia Zein

KEKUATAN KUASA MENJUAL SEBAGAI SITA JAMINAN DALAM PELUNASAN UTANG BERDASARKAN AKTA PENGAKUAN UTANG Tia Tasia Zein , Iman Jauhari , dan Siti Rahmah . ABSTRAK Akta Pengakuan Utang merupakan akta yang dibuat oleh notaris. Dikeluarkan pada salinan pertama berbentuk Grosse Akta yang didalamnya terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan, serta diatur dalam Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBg, dan Pasal …

TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA HIBAH WASIAT MELEBIHI SEPERTIGA HART…

Childa Meuthia

TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA HIBAH WASIAT MELEBIHI SEPERTIGA HARTA WARIS (Penelitian di Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Banda Aceh) Childa Meuthia* 2 Dr.** Dr.*** ABSTRAK Akta hibah wasiat merupakan salah satu jenis akta autentik yang dibuat oleh notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. Idealnya, pembuatan akta hibah wasiat dilaksanakan dengan tertib hukum, salah satunya tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta benda penghibah se…

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINA…

Rahmi Liana

Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Kredit Bank (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/ Pdt/ 2020) Rahmi Liana*, Yusri***, Siti Rahmah*** Abstrak Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Pasal 36 Ayat (1), memungkinkan suami atau istri bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 56 Ayat (2) mewajibkan pendaftaran perkawinan yang terjadi di luar negeri dalam waktu satu tahun setelah ke…


    SERVICES DESK