Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DISTINGSI KESALAHAN SUBSTANSIAL DAN KESALAHAN ADMINISTRATIF DALAM AKTA AUTE…

Edy Rezkina. Za

DISTINGSI KESALAHAN SUBSTANSIAL DAN KESALAHAN ADMINISTRATIF DALAM AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS Edy Rezkina ZA Efendi Siti Rahmah ABSTRAK Akta autentik merupakan alat bukti sempurna berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata. Notaris berwenang untuk membuat akta autentik yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Realitasnya, masih ditemukan kesalahan substansial maupun kesalahan administratif dalam pembuatan akta autentik, sementar…

KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS YANG DIGUGAT DI PENGADILAN TATA US…

Indrayati Febisyah Ananda

KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS YANG DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Indrayati Febisyah Ananda * Iman Jauhari ** Siti Rahmah *** ABSTRAK Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menentukan bahwa Pelapor dan/atau Terlapor yang keberatan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah berhak mengajukan Banding kepada Majelis Pengawas Pusat yang disampaika…

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM KEGIATAN …

Cut Tiya Ascasari

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KRUENG BARO ACEH SELATAN Cut Tiya Ascasari , Ilyas Ismail , Siti Rahmah ABSTRAK Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum memerlukan pengadaan tanah yang berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang meliputi asas kemanusiaan, kea…

KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK BERHADAP-HADAPAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECA…

Niva Adillah

KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK BERHADAP-HADAPAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA DARING Niva Adillah Yusri Teuku Ahmad Yani ABSTRAK Kewajiban para pihak dan notaris untuk berhadap-hadapan secara fisik dalam pembuatan akta notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdata. Namun regulasi ini menjadi tantangan tersendiri terhadap pembuatan akta partij di era digitalisasi khususnya sejak pandemi Covid-19 yang mengharuskan kerja dari jarak jauh. Hal i…

EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP PPATS DALAM PEMBUATAN AKTA TANAH DI KABUPATEN …

Muhammad Zulkarnaen

EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP PPATS DALAM PEMBUATAN AKTA TANAH DI KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH Muhammad Zulkarnaen Mazwar * Teuku Muttaqin Mansur ** *** ABSTRAK Pembinaan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) merupakan instrumen hukum yang krusial demi menjamin legalitas dan kepastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah. Kehadiran PPAT berlatar belakang pejabat struktural pemerintahan menjadi solusi keterbatasan jumlah PPAT, namun kompetensi tekn…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENERBITAN HAK PAKAI UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE ATAS TANAH YANG …

Imam Mauzal

PENERBITAN HAK PAKAI UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE ATAS TANAH YANG TELAH BERSERTIPIKAT HAK MILIK Imam Mauzal, 1 Ilyas Ismail, 2 Siti Rahmah 3 ABSTRAK Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2021, Hak Pakai selama dipergunakan diberikan tanpa batas waktu sepanjang dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hak Pakai selama dipergunakan ditujukan untuk penggunaan atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, bukan atas tanah Hak Milik perorangan. Namun, di Kabupaten Pid…

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI SARAK OPAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Ioshah Raseuki Mukhlis

Berdasarkan Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Peranan serta keberadaan sarak opat dalam masyarakat telah diatur dalam ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo yang menyatakan bahwa sarak opat merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat dengan sistem penyelesai…

SUBJECTIVE CAREGIVER BURDEN PADA DEWASA AWAL YANG MEMILIKI SAUDARA KANDUNG AU…

VIMARR NAJLA ADINDA

ASD merupakan gangguan perkembangan yang berdampak pada kemampuan sosial kognitif individu, sehingga individu kesulitan dalam bersosialisasi dan mencapai kemandirian. Individu dengan ASD memerlukan bantuan orang lain untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman subjective caregiver burden yang dirasakan oleh saudara kandung dari individu ASD secara mendalam. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah dua orang berusia dewasa awal yang b…

  • Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unsyiah, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM AKTA JUAL BELI TANAH DIHADAPAN PPAT…

Auva Moeda Pratama

Pembuatan AJB dihadapan PPAT harus dihadiri dan dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak yang melakukan perbuatan hukum yaitu penjual dan pembeli atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) PP No. 24/1997 dan Pasal 22 PP No. 37/1998. Akan tetapi, adanya AJB yang hanya dihadiri oleh satu pihak yaitu pembeli dengan dasar PPJB yang berisi klausul kuasa mutlak. Oleh sebab itu, AJB tersebut mengandung unsur penyalahguna…

KEBERADAAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI KOTA BANDA ACEH

Fahmi Riza

Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah, termasuk objek, subjek, dan status haknya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur pendaftaran tanah oleh BPN yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan PPAT Sementara (PPATS) di wilayah yang kekurangan PPAT, serta diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan …


    SERVICES DESK