Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN UNTUK PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (SUATU PENELIT…

Agus Jumaidi

Penerapan konsep sistem pendidikan terpadu (SPT) merupakan sebuah solusi alternatif yang digagas oleh pemerintah kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pendidikan dan kebudayaan Aceh Besar sebagai respon dari adanya kesenjangan dalam dunia pendidikan, khususnya antara pendidikan agama dengan pendidikan pendidikan umum, perkembangan teknologi yang sangat cepat, meningkatnya angka kekerasan, prilaku menyimpang dan penyalahgunaan narkoba. Sistem pendidikan terpadu merupakan sistem pendidikan yang me…

PELAKSANAAN KEWAJIBAN NOTARIS MEMBACAKAN AKTA AUTENTIK DI HADAPAN PARA PIHAK …

Baihaqi

PELAKSANAAN KEWAJIBAN NOTARIS MEMBACAKAN AKTA AUTENTIK DI HADAPAN PARA PIHAK (Suatu Penelitian di Banda Aceh) Baihaqi* Sanusi** 1 Novi Sri Wahyuni*** ABSTRAK Akta autentik ialah alat bukti yang sengaja dibuat oleh notaris untuk proses pembuktian perdata di pengadilan. Pembuatan akta autentik sedianya dilaksanakan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Salah satu kewajiban notaris Pasal 16 ayat (1) huruf …

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Zakiah

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Zakiah, 1 * Dahlan, 2 * Iman Jauhari, 3 * ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, klasifikasi TPPU dibedakan menjad dua jenis yaitu TPPU Aktif dan TPPU Pasif, dalam penelitian ini yang menjadi kajian telaah adalah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdapat 5 (lima) putusan yang menjadi fokus kajian penelitian ini diantaranya Perkara Nomor …

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL DI MAL…

Kashasa Ririna Dara

ABSTRAK Kashasa Ririna Dara, 2024 PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL DI MAL PASAR ATJEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 80), pp., bibl., app. Wardah, S.H., M.H., LL.M. Perjanjian pembayaran biaya operasional antara pihak Mal Pasar Atjeh dengan pihak penyewa kios diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 tahun 2016 tentang perubahan atas per…

SISTEM PEMASARAN FLASH SALE PADA LIVE APLIKASI TIKTOK BERDASARKAN KETENTUAN P…

PUTRI AYU MAHRANI

ABSTRAK Putri Ayu Mahrani, 2024 SISTEM PEMASARAN FLASH SALE PADA LIVE APLIKASI TIKTOK ERDASARKAN KETENTUAN PREDATORY PRICING DALAM UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PER-SAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., bibl. (v, 92), pp., bibl. Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S., LL.M. Larangan praktik predatory pricing terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pers…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PASIEN PENGGUNA JASA PELAYANAN MEDIS DALAM PER…

NAUFAL MAULANA

ABSTRAK NAUFAL MAULANA (2024) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PASIEN PENGGUNA JASA PELAYANAN MEDIS DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK (Suatu Penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Aceh Utara) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 73) pp.,bibl.,app. Ishak, S.H., M.H. Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan, konsumen berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak ses…

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI TERHADAP KESALAHAN DALAM PEMB…

Ramayudi

ABSTRAK Ramayudi Sanusi** Sulaiman*** Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan notaris pengganti selama menjalankan tugasnya adalah sama dengan kewenangan notaris yang digantikannya, dan tanggungjawab yang dijalankan apabila melakukan kesalahan menjadi sepenuhnya tanggungjawab dari notaris pengganti tersebut, namun pada faktanya masih ada notaris pengganti yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengan…

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PEMENUHAN RNHAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA H…

Kasmal Milzam

Pasal 3 ayat (1) Permennaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) menyatakan bahwa “Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta dalam program JKK, JKM, dan JHT pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan”. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa tidak semua perusahaan mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ke…

PELANGGARAN HAK SIAR DALAM PENYIARAN PIALA DUNIA 2022 PADA WARUNG KOPI YANG M…

T. Nizami Alhadi. Az

Hak cipta merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral peiaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran tetapi, pelanggaran hak siar masih banyak dilakukan oleh masya…

PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

MUHAMMAD EVANDI PRATAMA

ABSTRAK Muhammad Evandi Pratama, 2023 PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,57),pp.,tabl,bibl. Prof.Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S,, LL.M. Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Namun, dalam kenyataannya saat ini m…


    SERVICES DESK