Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI DALAM PENGGUNAAN SISTEM PEM…
Rizkia Ramadhana
Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) merupakan implementasi sistem pembayaran nontunai baru di era digitalisasi perbankan Indonesia. Pada sistem pembayaran QRIS ini terdapat biaya yang dibebankan kepada merchant, yaitu biaya Merchant Discount Rate. Biaya Merchant Discount Rate dilarang untuk dibebankan kepada konsumen. Hal tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Namun praktiknya sering…
- , Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PENGEMBANGAN STRATEGI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUA…
Rudi Kurniawan
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pengentasan kemiskinan serta menganalisis pengaruh Pengembangan Strategi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Aceh. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi (mix methodes) yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan instrument berupa kuesioner dan wawancara. Desain penelitian yang digunakan adalah desain sequential explanatory atau penelitian kombinasi model Penentuan sampel dalam p…
- Fakultas Pasca Sarjana (S3), Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
TOLERANSI BERAGAMA DAN BUDAYA PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA…
Zilfi Rahmi
ABSTRAK Zilfi Rahmi. 2020. ABSTRAK Zilfi Rahmi. 2020. Toleransi Beragama dan Budaya pada Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Banda Aceh. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: 1) Dr. Sanusi, S.Pd, M.Si 2) Dr. Saiful Usman, S.Pd., M.Si Penelitian ini tentang “Toleransi Agama dan Budaya pada Siswa SMA Negeri di Kota Banda Aceh. Toleransi merupakan pengaruh faktor non teologis, intoleransi ter…
- Fakultas KIP PPKN, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI KARENA PERINTAH ATASAN
Ishak
Sanksi terhadap tindak pidana korupsi oleh mereka yang memiliki wewenang, jabatan, serta kedudukan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bawahan atas perintah atasan seharusnya dapat memperhatikan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang menyatakan terhadap perbuatan yang dilaksanakan karena perintah ja…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PERJANJIAN NOMINEE UNTUK PENERIMAAN MANFAAT HAK MILIK ATAS TANAH OLEH WARGA N…
WALYUDDIN
Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat sah suatu perjanjian adalah sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan klausa yang halal. Apabila unsur klausa yang halal tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Warga negara asing yang ingin memiliki tanah dengan hak milik yang ada di Indonesia melakukan perjanjian nominee dengan warga negara Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang berisi h…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
KONTROL SOSIAL ORANG TUA ATAS PERILAKU REMAJA DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL T…
Cut Rifa Azzahra
Kontrol sosial suatu proses yang direncanakan atau tidak direncanakan, bertujuan untuk mengajak, membimbing, bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi norma-norma yang berlaku. peneliti mencoba menganalisis dan mendeskripsikan perilaku remaja serta kontrol sosial orang tua atas perilaku remaja dalam penggunaan media sosial TikTok di Desa Blang Panyang, dengan adanya kontrol sosial yang kuat dan efektif dari orang tua, perilaku remaja cenderung mengikuti norma-norma yang berlaku. Tujuan dari pen…
- Fakultas KIP PPKN, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
IMLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS
Fadhilah Aini
Fadhilah Aini (2020): Implementasi Program Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Menengah Atas. (Skripsi. Universitas Syiah Kuala). Dibawah bimbingan Dr. Sanusi, S.Pd., M.Si dan Rizal Fahmi, S.Pd., M.Pd. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk pemberantasannya, selain penegakan hukum, tindakan preventif lainnya untuk menanamkan nilai antikorupsi ialah melalui pendidikan formal. Salah satu program pencegahan korupsi melalui lembaga pendidikan formal a…
- Fakultas KIP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
URGENSI PENGATURAN HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP TUNTUTAN PERDATA DAN PIDANA …
Fanda Fadilla
URGENSI PENGATURAN HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP TUNTUTAN PERDATA DAN PIDANA TERKAIT PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG ISINYA TIDAK SESUAI FAKTA Fanda Fadilla Sanusi Iskandar A. Gani ABSTRAK Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) menentukan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang…
- Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PATENT PROTECTION FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNDER INDONESIAN AND THE UNITED…
RAIHAN RAHMATILLAH
Pasal 4 huruf-d Undang-Undang Paten Indonesia mengecualikan 'aturan dan metode yang hanya berisi program komputer' sebagai penemuan yang dapat dipatenkan. Namun, penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa program komputer dapat dipatenkan dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini menyebabkan ketidakjelasan pemahaman dan kepastian hukum atas dasar hukum program komputer sebagai bagian dasar dari kecerdasan buatan untuk mendapatkan perlindungan paten. Demikian pula halnya dengan Undang-Unda…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya