Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN GURU PPKN DALAM MENUMBUHKAN PARTISIPASI POLITIK RNSISWA SMAN 1 CALANG

SYAHABUDDIN

ABSTRAK Syahabuddin. 2022. Peran Guru PPKn dalam menumbuhkan Partisipasi Politik Siswa di SMAN 1 Calang Kabupaten Aceh Jaya . Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Dr. Sanusi, S.Pd., M.Si (2) Dr. Saiful, S.Pd.,M.si Kata Kunci: Peran guru PPKn, Partisipasi politik Penelitian ini berjudul:” Peran Guru PPKn Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Siswa di SMAN 1 Calang Kabupat…

PEMINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY PADA TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER …

Rizky Amanda

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sangketa perlindungan konsumen secara patut”. Namun, dalam praktiknya jika mengacu pada norma di atas, pelaksanaan peminjaman uang berbasis Financial Technology (FinTech) yang…

PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DAN KLAUSULA MEMBERATKAN DALAM PERJANJIAN JUA…

Sheilla Maynisa Salman

PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DAN KLAUSULA MEMBERATKAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUBSIDI (Kajian Terhadap Perjanjian Baku Pada PT Hadrah Aceh Pratama Banda Aceh)

ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENANAMAN MODAL ASING…

Dwi Pragasa Ananda

Salah satu asas dalam penanaman modal asing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya disingkat UU Penanaman Modal adalah asas kepastian hukum. Asas tersebut sebagai sumber nilai yang menentukan pengaturan tentang penanaman modal asing dan pelaksanaan pengaturan tersebut bisa mewujudkan kepastian hukum. Pengaturan tentang penanaman modal asing di Aceh yang bersifat khusus dan memiliki korelasi dengan pengaturan yang be…

KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TER…

M Raja Aqsa Mufti

Di dalam pengurusan berkas Perseroan terbatas (PT), pemerintah sudah menggunakan sistem berbasis Online Single Submission (OSS). Tidak semua pelaku usaha yang memahami sistem OSS sehingga memberikan kuasa kepada Notaris untuk melakukan pengurusan berkas perseroan tersebut. Kewenangan yang diberikan melalui kuasa dipandang tidak tepat dan tidak diatur di dalamUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Disamping itu kewenangan Notaris untuk mendaftarkan PT secara online tidak diatur secara tegas dal…

PERLINDUNGAN KONSUMEN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA DI KOTA BANDA ACEH

Nur Askia

Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya yang disingkat dengan UUPK) menyatakan bahwa konsumen memiliki “hak atas kenyamanan, keamanan,dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;”dan“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak konsumen obat tradisional berbahan kimia yang hak-haknya tersebut dilanggar oleh pelaku…

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PPKN DI TINGKAT SMP SE-KABUPATEN ACEH BESAR

Silvia Mardiana

Penelitian ini berkaitan tentang: Kompetensi Pedagogik Guru PPKn di Tingkat SMP Se-Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mendekripsikan kompetensi pedagogik guru PPKn di tingkat SMP Se-Kabupaten Aceh Besar, (2) Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kompetensi pedagogik guru PPKn di tingkat SMP Se-Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,obse…

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPE…

Surya Denta

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Surya Denta* Ilyas** Muazzin*** ABSTRAK Pasal 144 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa Aceh merupakan daerah yang mempunyai kekhususan dan keistimewaan, lebih lanjut dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun sampai saat ini Pemerintah Aceh masih menggunakan UU Nomor …

THE LEGAL OWNER OF SURATPAD: THE FIRST TRADEMARK REGISTRANT OR THE FIRST DOMA…

Qurratu Aini

KEWENANGAN MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG DALAM PEMBENTUKAN QANUN KAMPUNG (SUA…

AKBAR HIDAYATULLAH

Kedudukan MDSK dalam sistem otonomi daerah memiliki kedudukan yang kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif di tingkat kampung. Akan tetapi MDSK yang ada di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang belum menjalankan Kewenangan yang telah diamanhkan dalam Pasal 43 ayat (1) huruf (c) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung secara maksimal. Kenyataannya MDSK yang ada lebih banyak membahas dan merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan…


    SERVICES DESK