Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PPKN DI TINGKAT SMP SE-KABUPATEN ACEH BESAR

Silvia Mardiana

Penelitian ini berkaitan tentang: Kompetensi Pedagogik Guru PPKn di Tingkat SMP Se-Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mendekripsikan kompetensi pedagogik guru PPKn di tingkat SMP Se-Kabupaten Aceh Besar, (2) Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kompetensi pedagogik guru PPKn di tingkat SMP Se-Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,obse…

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPE…

Surya Denta

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Surya Denta* Ilyas** Muazzin*** ABSTRAK Pasal 144 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa Aceh merupakan daerah yang mempunyai kekhususan dan keistimewaan, lebih lanjut dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun sampai saat ini Pemerintah Aceh masih menggunakan UU Nomor …

THE LEGAL OWNER OF SURATPAD: THE FIRST TRADEMARK REGISTRANT OR THE FIRST DOMA…

Qurratu Aini

KEWENANGAN MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG DALAM PEMBENTUKAN QANUN KAMPUNG (SUA…

AKBAR HIDAYATULLAH

Kedudukan MDSK dalam sistem otonomi daerah memiliki kedudukan yang kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif di tingkat kampung. Akan tetapi MDSK yang ada di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang belum menjalankan Kewenangan yang telah diamanhkan dalam Pasal 43 ayat (1) huruf (c) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung secara maksimal. Kenyataannya MDSK yang ada lebih banyak membahas dan merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN JILBAB MEREK PALSU BERDASARKAN UNDANG-U…

Cut Chyfa Ramadhilla

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c. Namun, dalam kenyataannya penjual yang menjual jilbab Deenay palsu di Banda Aceh tidak memberikan informasi terhadap produk yang dijual, dimana produk yang tidak diberikan informasi yang benar dapat dikatakan sebagai cacat produk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan konsumen te…

MENGGANDAKAN DAN MEMPERJUALBELIKAN SENI RUPA SEBAGAI FAN ART TANPA IZIN PENCI…

AZZA TANTYA

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Seni rupa fan art dalam bentuk gambar termasuk objek yang dilindungi diatur pada Pasal 40 ayat (1) huruf f dan fan art merupakan karya modifikasi dan karya lain dari hasil tranformasi yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) huruf n. Dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai larangan melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin. Na…

PERLINDUNGAN HAK CIPTA GAME ONLINE DALAM HUKUM INDONESIA

FAHRIZA HAFDILLAH

Pasal 40 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas 19 jenis dan salah satunya permainan video. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka permainan video juga mengalami banyak perubahan,salah satu bentuk perubahannya yaitu lahirnya game online. Namun, peraturan tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai hal apa saja yang dikategorikan sebagai game online dan …

CERAI GUGAT DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS PUTUSAN MAHK…

Muhammad Nizar

Perceraian merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat. Perceraian dapat diajukan oleh suami (cerai talak) atau dapat pula diajukan oleh istri (cerai gugat) dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan yang membolehkan istri untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap suaminya diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 …

PEMBATALAN PENCATATAN CIPTAAN BERDASARKAN PERSYARATAN KEASLIAN (STUDI PUTUSAN…

Najla Rafifah

Permasalahan mengenai gugatan pembatalan pencatatan ciptaan berdasarkan persyaratan keaslian sangat identik dengan adanya unsur kesamaan esensial antara ciptaan atau dengan objek kekayaan intelektual lainnya sebagimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (2) UUHC . Perkara-perkara dalam kedua putusan yang digunakan harus ditentukan terlebih dahulu kesamaan faktanya sehingga dapat dibandingkan antara kedua perkara tersebut dalam putusannya masing-masing. Namun, dalam praktiknya …

THE APPLICATION OF THE HARDSHIP RULE UNDER THE UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNA…

FIKRI FAROKHI.SKD

The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (selanjutnya disebut UPICC) merupakan soft law yang menawarkan berbagai asas hukum yang dapat menjadi pilihan hukum bagi para pelaku kontrak internasional. Ada dua jenis prinsip yang cenderung serupa tetapi memiliki substansi yang berbeda. Prinsip-prinsip ini adalah hardship dan force majeure. Hardship adalah prinsip dalam kontrak yang ditawarkan sebagai alternatif yang lebih modern daripada force majeure. Meskipun telah meratifika…


    SERVICES DESK