Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PPKN DI TINGKAT SMA SE- KABUPATEN BINJAI

Putri Hamidah

Hamidah, Putri. 2022. Kompetensi Pedagogik Guru PPKn di Tingkat SMA Se- Kabupaten Binjai. Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing : (1) Dr. Sanusi, S.Pd., M.Si., (2) Maimun, S.Pd., M.Soc.sc Kata Kunci : Kompetensi, Kompetensi Pedagogik, Hakikat Guru, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Penelitian ini berjudul “Kompetensi Pedagogik Guru PPKn di Tingkat SMA Se- Kabupaten Binjai”. Guru me…

NILAI SOLIDARITAS SOSIAL PEMUDA DALAM KEGIATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI DE…

VIASTRI YUSNA

Penelitian ini tentang Nilai solidaritas Sosial Pemuda Dalam Kegiaan Maulid Nai Muhammad SAW di Desa Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Dalam Proses perayaan maulid tidak terlepas dari peranan solidaritas sosial antar individu. Mulai dari pemerintah, aparatur negara, perangkat desa serta masyarakat semuanya turun andil dalam menjalan tradisi maulid. Keraifan budaya lokal membentuk masyarakat Aceh yang menjadikan tradisi maulid sesuatu yang sakral dan harus dilaksanakan seti…

POLA LEMBAGA DAKWAH KAMPUS (LDK) DALAM PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DI KALANG…

MASTALIJAR

Penelitian ini tentang Pola Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam pencegahan paham radikalisme dikalangan mahasiswa Universitas Syiah Kuala merupakan gambaran umum dimana radikalisme tidak berbahaya selama hanya dalam bentuk pemikiran ideologis dalam dirinya. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui persepsi LDK terhadap radikalisme, (2) mendeskripsikan pola yang di lakukan LDK dalam pencegahan paham radikalisme di kalangan mahasiswa Universitas Syiah Kuala. Pendekatan yang digunakan adalah pendek…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM LEGALISASI AKAD…

Irfan Ramadhan

Kewenangan notaris dalam melegalisasi perjanjian di bawah tangan diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), bahwa notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menjamin kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Dengan demikian notaris diwajibkan untuk menyaksikan tanda tangan para pihak sebelum melakukan legalisasi perja…

PERAN GURU PPKN DALAM MENUMBUHKAN PARTISIPASI POLITIK RNSISWA SMAN 1 CALANG

SYAHABUDDIN

ABSTRAK Syahabuddin. 2022. Peran Guru PPKn dalam menumbuhkan Partisipasi Politik Siswa di SMAN 1 Calang Kabupaten Aceh Jaya . Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Dr. Sanusi, S.Pd., M.Si (2) Dr. Saiful, S.Pd.,M.si Kata Kunci: Peran guru PPKn, Partisipasi politik Penelitian ini berjudul:” Peran Guru PPKn Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Siswa di SMAN 1 Calang Kabupat…

PEMINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY PADA TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER …

Rizky Amanda

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sangketa perlindungan konsumen secara patut”. Namun, dalam praktiknya jika mengacu pada norma di atas, pelaksanaan peminjaman uang berbasis Financial Technology (FinTech) yang…

PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DAN KLAUSULA MEMBERATKAN DALAM PERJANJIAN JUA…

Sheilla Maynisa Salman

PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DAN KLAUSULA MEMBERATKAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUBSIDI (Kajian Terhadap Perjanjian Baku Pada PT Hadrah Aceh Pratama Banda Aceh)

ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENANAMAN MODAL ASING…

Dwi Pragasa Ananda

Salah satu asas dalam penanaman modal asing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya disingkat UU Penanaman Modal adalah asas kepastian hukum. Asas tersebut sebagai sumber nilai yang menentukan pengaturan tentang penanaman modal asing dan pelaksanaan pengaturan tersebut bisa mewujudkan kepastian hukum. Pengaturan tentang penanaman modal asing di Aceh yang bersifat khusus dan memiliki korelasi dengan pengaturan yang be…

KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TER…

M Raja Aqsa Mufti

Di dalam pengurusan berkas Perseroan terbatas (PT), pemerintah sudah menggunakan sistem berbasis Online Single Submission (OSS). Tidak semua pelaku usaha yang memahami sistem OSS sehingga memberikan kuasa kepada Notaris untuk melakukan pengurusan berkas perseroan tersebut. Kewenangan yang diberikan melalui kuasa dipandang tidak tepat dan tidak diatur di dalamUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Disamping itu kewenangan Notaris untuk mendaftarkan PT secara online tidak diatur secara tegas dal…

PERLINDUNGAN KONSUMEN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA DI KOTA BANDA ACEH

Nur Askia

Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya yang disingkat dengan UUPK) menyatakan bahwa konsumen memiliki “hak atas kenyamanan, keamanan,dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;”dan“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak konsumen obat tradisional berbahan kimia yang hak-haknya tersebut dilanggar oleh pelaku…


    SERVICES DESK