Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK PADA TOKOPEDIA

Ray Agustin

Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan konsumen. Tokopedia selaku penyelenggara jasa layanan jual beli elektronik juga telah mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Meskipun demikian, masih banyak terjadinya pelanggaran hak konsumen dalam transaksi ju…

PERLINDUNGAN KOSUMEN JASA TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP PENGENAAN BIAYA YANG T…

M. FARHAN ADRIANSYAH

ABSTRAK MUHAMMAD FARHAN ADRIANSYAH, 2022 PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA TRANSPORTASI ONLINE GOJEK TERHADAP PENGENAAN BIAYA YANG TIDAK SESUAI TARIF APLIKASI (Suatu Penelitian di Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,60) pp., bibl., tabl., app. (Prof. Dr. Sanusi, S.H. , M.L.I.S., LL.M.) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan beberapa hak konsumen, antara lain, hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesua…

HUBUNGAN REGULASI DIRI DENGAN HASIL BELAJAR PPKN SISWA SMA NEGERI 5 BANDA ACEH

YUSNIDAR

Yusnidar (2022). Hubungan Regulasi Diri dengan Hasil Belajar PPKn Siswa SMA Negeri 5 Banda Aceh. Regulasi diri atau pemantauan diri memiliki tempat yang penting dalam diri individu dengan adanya regulasi diri pada siswa hasil belajar yang optimal akan dicapai karena siswa dapat mengontrol diri dalam belajar. Peneliti memberikan gambaran pentingnya regulasi diri yang dimiliki siswa dalam menumbuhkan semangat dalam proses belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan regulas…

HARMONISASI KEBERAGAMAN SOSIAL ANTAR SUKU DI DESA SERANG JAYA HILIR KABUPATEN…

Rosmi

Penelitian yang berjudul “Harmonisasi Keberagaman Sosial Antar Suku di Desa Serang Jaya Hilir Kabupaten Langkat” permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana harmonisasi keberagaman sosial antar suku di dalam masyarakat desa serang jaya hilir, dan apa saja yang menjadi faktor penyebab harmonisasi keberagaman sosial antar suku. Tujuan yang dilakukan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis harmonisasi keberagaman sosial antar suku, (2) Untuk mendeskripsikan da…

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

MUHAMMAD HARIS

ABSTRAK Haris, Muhammad. (2022). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Syiah Kuala. Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Syiah Kuala merupakan suatu gagasan agar sivitas akademika USK memiliki badan hukum yang bisa menjadi tempat pengaduan setelah menjadi korban kekerasan seksual. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual mer…

WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TAS SOUVENIR ACEH DI KECAMATAN…

Rizka Fadhila

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian antara penjual tas suvenir dan pembeli telah terjadi wanprestasi, yang menyebabkan kerugian kepada penjual. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bentuk wanprestasi pembeli di dalam jual beli tas suvenir Aceh di…

COPYRIGHT PROTECTION OF SONG AND MUSIC USED COMMERCIALLY BY CAFE REGARDING RO…

QATHRUNNADA

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Pasal 35 (2) UU Hak Cipta Indonesia 2014 dan Pasal 121 UU Hak Cipta Singapura 2021 keduanya menyatakan kewajiban membayar royalti kepada pemilik hak cipta atas penggunaan lagu secara komersial. Namun dalam prakteknya masih ada pencipta lagu yang tidak mendapatkan royalti sehingga hak ekonominya tidak dihormati dan diabaikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan aturan hukum perlindungan h…

KECAKAPAN DAN TANGGUNG JAWAB ANAK DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI SECA…

SATRIA WIBOWO

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, salah satu syarat keabsahan perjanjian adalah cakap. Pasal 1330 jo 330 mengatur bahwa, cakap dalam membuat perjanjian adalah bagi mereka yang telah mencapai usia 21 tahun. Perjanjian secara elektronik merupakan perjanjian yang dibuat tanpa mempertemukan antar pihak sehingga menyulitkan para pihak untuk mengetahui kecakapan antar pihak. Akibatnya, banyak praktik perjanjian secara elektronik dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum. Tanggung jawab akibat w…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

KEMAMPUAN GURU PPKN DALAM MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) ABA…

PUTRI AWWALIA WAHYUNI

ABSTRAK Putri awwalia wahyuni. 2022. Kemampuan Guru PPKn dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Abad 21 berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) di SMPN Kecamatan Tanah Jambo Aye. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing (1) Dr. Ruslan, S.Pd., M.Ed (2) Dr. Sanusi, S.Pd., M.Si Kata Kunci : Kemampuan Guru, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Higher Order Thinking Skills (HOTS) Penel…

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PPAT TERHADAP AKTA TANAH YANG M…

Fitria Ramadhani

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PPAT TERHADAP AKTA TANAH YANG MENIMBULKAN SENGKETA DI KOTA BANDA ACEH Fitria Ramadhani Sri Walny Rahayu** Sanusi*** ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat PPAT), berwenang atas akta yang dibuatnya sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang…


    SERVICES DESK