TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP KETIDAKSESUAIAN ANTARA MINUTA AKTA DAN…
Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris (UUJN), menentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Dalam salinan akta yang diterima, terdapat penambahan dan pengurangan klausula secara sepihak yang tidak pernah disepakati oleh para pihak. Perubahan itu bahkan tanpa pros…
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN HIBAH ATAS TANAH WAKAF DI MUKIM PALOH KABUPA…
Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Selanjutnya Pasal 40 huruf (c) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dihibahkan. Praktiknya, masih ditemukan penghibahan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, permasalahan timbul ketika hibah dilakukan terhadap tanah berstatus wakaf, yang kedudukannya telah dipisahkan dari kepemilikan pribadi dan ti…
ANALISIS REGULASI TERHADAP DOMPET ELEKTRONIK (ELECTRONIC WALLET)
Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Dompet Elektronik (Electronic Wallet) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran namun, dalam pelaksanaan dompet elektronik tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai alat transaksi elektroni…
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DI PULAU SU…
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan serta menjadi instrumen pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan kelima. Pada tahun 2024, enam provinsi di Pulau Sumatra, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai IPG di bawah rata-rata nasional sebesar 92,64. Rendahnya IPG mengindikasi adanya ketimpangan pembangunan gender …
PENETAPAN HAK ASUH ANAK OLEH HAKIM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 406K/…
Penetapan hak asuh anak diatur dalam Pasal 105 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Selajutnya di singkat dengan KHI) menyatakan pemeliharaan hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 406 K/Ag/2016 Hakim memutuskan hak asuh anak di berikan kepada pemohon dalam hal ini ialah ayah dari anak tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal…
