ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SURROGATE MOTHER
Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan ini mencakup berbagai jenis perjanjian, termasuk perjanjian surrogate mother (ibu pengganti). Kenyataanya hingga saat ini dalam hukum positif di Indonesia belum mengatur mengenai perjanjian surrogate mother, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan hukum perjanjian tersebut.
Tujuan Penulisan skripsi in…
REVITALISASI NILAI-NILAI NASIONALISME PADA SISWA DI SMA NEGERI 5 BANDA ACEH M…
ABSTRAK
Tasya Azzahra. 2025. Revitalisasi Nilai-nilai Nasionalisme Pada Siswa di SMA Negeri 5 Banda Aceh Melalui Pendidikan Pancasila. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Di bawah bimbingan Dr. Saiful, S.Pd., M.Si dan Rizal Fahmi S.Pd., M.Pd .
Penelitian ini mengkaji revitalisasi nilai-nilai nasionalisme pada siswa di SMA Negeri 5 Banda Aceh melalui Pendidikan Pancasila. Latar belakang penelitian didasari oleh fenomena menurunnya semangat nasionalis…
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG PERALIHAN HAK KARENA HIB…
ABSTRAK
Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kreditur memiliki hak untuk melakukan parate eksekusi. Bank dapat menjalankan eksekusi terhadap objek hak tanggungan secara mandiri. Mahkamah Syar’iyah telah membatalkan akta hibah yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat hak milik yang sebelumnya digunakan sebagai hak tanggungan. Masalah hukum timbul ketika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, yang telah dijadikan jaminan di bank, dibatalkan ka…
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PEMBATALAN NIKAH PERSPEKTIF KEPASTIAN H…
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang berwenang memutuskan pembatalan perkawinan adalah Pengadilan Agama. Adapun pertimbangan hukum bagi hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus teliti, baik, dan cer…
