Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SAMARINDA NOMOR 05/PDT/2020/PT SMR TENT…

MAULANA ARIQ

ABSTRAK Maulana Ariq, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI 2023 SAMARINDA NOMOR 05/PDT/2020/PT SMR TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI UNIT KONDOTEL ANTARA DIANA HANDOKO DAN PT WULANDARI BANGUN LAKSANA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 78), pp., bibl. Safrina, S.H, M.H., M.EPM Perjanjian Bangun Bagi unit kondotel umumnya bersifat standar, perlu memenuhi syarat sah per Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak melanggar hukum, etika, atau ketertib…

PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL PADA PT. PERTA ARUN GAS DI KOTA LHOKSEUMAWE

NURUL AIZA

Pasal 33 ayat (2) Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap perusahaan pemberi kerja atau penerima lowongan pekerjaan wajib memberikan prioritas kesempatan kepada tenaga kerja lokal paling sedikit 40% (persen) dari yang dibutuhkan perusahaan. Namun, fakta dilapangan PT. PAG masih belum sepenuhnya mererapkan aturan tersebut yang membuat warga melakukan unjuk rasa. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan aturan penggunaan …

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNGRNNOMOR 324/PDT.SUS-HKI/2021 MENGENAI …

DICKY NUGRAHA HUTAPEA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di masyarakat karena sangat berkaitan dengan hak ekonomi seseorang yang dilanggar. Hak ekonomi atas suatu ciptaan dipegang oleh pencipta dan pemegang hak cipta, seperti kasus antara Deddy Fan Buntoro dan Deddy Krisniadi dalam Putusan Nomor 324/PDT.SUS-HKI/2021. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan perkara Nomor 324 K/Pdt.S…

TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP PEMBERIAN INFORMASI IMEI HANDPHONE YANG DIPER…

Auwalul Ramadhan

ABSTRAK Auwalul Ramadhan 2023 TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP PEMBERIAN INFORMASI IMEI HANDPHONE YANG DIPERJUALBELIKAN (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,63), pp., tabl., bibl. Dr. Yusri, S.H., M.H Dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 7 huruf b UUPK tentang kewajiba…

WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU DI MARKETPLACE SHOPEE (SUATU PEN…

LINDAWATI

ABSTRAK Lindawati, 2023 Humaira, S.H., M.H. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Dasar hukum wanprestasi tersebut diatur dalam KUHP Pasal 1338 yang berbunyi, “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan dalam KUHP Pasal 1339 terkait unsur wanprestasi antara lain y…

TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

NADILA ULFA

Sejak kemunculannya pada tahun 2008 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto cryptocurrency menjadi perbincangan hangat. Tingginya minat publik mengakibatkan harga Bitcoin dan cryptocurrency lainnya melambung tinggi. Kombinasi antara kerahasiaan dan perlindungan tinggi yang ditawarkan terhadap pengguna cryptocurrency serta dengan tidak ada kontrol pihak ketiga seperti pemerintah ataupun lembaga keuangan menjadikan cryptocurrency sebagai sarana yang ideal bagi pelaku kejahatan. Faktor-faktor t…

PENERAPAN UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE 600 (UCP 600) DALAM TRANSAKSI LETTER O…

Agam Abdul Fathah

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu metode pembayaran yang paling aman digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Hingga sekarang tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur terkait L/C secara rinci yang mengakibatkan ketidakpahaman praktisi hukum di Indonesia terkait L/C ini. UCP merupakan sekumpulan peraturan yang diterbitkan oleh ICC untuk mengatur prosedur L/C secara internasional. Meskipun Bank Indonesia telah lama menyarankan seluruh bank …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENG…

Nuril Khounain

Sistem resi gudang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan sistem pembiayaan perdagangan yang lebih efisien. Sebagai jaminan, resi gudang memiliki risiko yang dapat merugikan para pihak. Maka dari itu dibentuklah lembaga jaminan resi gudang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, yang dapat memberikan perlindungan terhadap risiko tersebut. Namun perlindungan tersebut belum sepenuhnya melin…

PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELIT…

RISKI KHALILA

ABSTRAK Riski Khalila (2023) Penjatuhan Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62) pp., bibl.,tabl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Dalam perkara 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pid…

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GO…

Chairuzzaman

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan kewajiban setiap perseroan untuk menjalankan usahanya sesuai dengan dan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perseroan yang baik. Sebagaimana diamanahkan dalam arahan RUPS, penerapan GCG pada PT Pupuk Iskandar Muda berpedoman pada peraturan kementerian BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Walaupun prinsip-prinsip GCG sudah diterapkan pada PT PIM namun masih …


    SERVICES DESK