Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERAT…

Nadiya Astri

Nadiya Astri, (2024) DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DENGAN CARA MERUSAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,53)pp.,tabl.,bibl. (Mahfud, S.H., LL.M.) ABSTRAK Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pa…

PENYERANGAN HARKAT DAN MARTABAT TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (SUATU A…

WIQIEY MALA KARIMA

ABSTRAK (Dr. Nursiti, S.H., M. Hum.) Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penghinaan presiden telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Nomor 013-022/PUUIV/2006. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur ketentuan tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yaitu dalam Pasal 218 sampai dengan Pasal 220. Adany…

HUBUNGAN HUKUM ANTARA INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN DALAM INVESTASI AS…

ANDIKA REZA PRAMANA

Selama 1970-1990, Indonesia menjadi salah satu produsen minyak dan gas bumi terbesar di dunia. Pengelolaan sumber daya alam tersebut membutuhkan investasi asing langsung, dikarenakan memerlukan modal, teknologi, dan sumber daya manusia yang kompeten. Kegiatan investasi asing langsung di Indonesia dilakukan dengan cara pendirian anak perusahaan oleh perusahaan asing dan perusahaan Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat dibutuhkan pengaturan hukum antara induk perusahaan dan anak per…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT MUSIK (SUATU PENE…

Helfrisya Hatta

Kesepakatan dalam bisnis sewa menyewa merupakan unsur penting yang membentuk hubungan yang baik. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebelum mengadakan perjanjian sewa menyewa, beberapa faktor seperti kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal harus dipenuhi. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak bagi semua pihak yan…

PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN SESAMA JENIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN…

Rauzatul Jannah

ABSTRAK Rauzatul Jannah 2024 PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN SESAMA JENIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 21/PDT.G/2023/PN.BNA) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,52)pp., bibl., app Dr. Teuku Saiful, S.H., M.HUM Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, kemudian dipertegas oleh Pasal 19 PP No. 9/1975 yang me…

ANALISIS HUKUM PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN DI MAHK…

Dina Syaila Rahma

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Namun di Kota Banda Aceh masih terdapat dimana suami yang tidak melindungi istrinya dan memenuhi kewajibannya sehingga istri memutuskan untuk melakukan cerai gugat. Di Kota Banda Aceh dimana terdapat fenomena tingginya angka cerai gugat hingga mencapai 567 kasus tuntutan cerai yang diajukan oleh …

ANALISIS HUKUM PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN DI MAHK…

Naufal Rizqullah

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Namun di Kota Banda Aceh masih terdapat dimana suami yang tidak melindungi istrinya dan memenuhi kewajibannya sehingga istri memutuskan untuk melakukan cerai gugat. Di Kota Banda Aceh dimana terdapat fenomena tingginya angka cerai gugat hingga mencapai 567 kasus tuntutan cerai yang diajukan oleh …

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT PEMA GLOBAL ENERGI …

Putri Srilantria Salsabila

ABSTRAK PUTRI SRILANTRIA SALSABILA 2024 IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT PEMA GLOBAL ENERGI DI KABUPATEN ACEH UTARA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 67), pp.,bibl.,tabl., Dr. Yusri, S.H., M.H. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkun…

WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBELIAN RUMAH TOKO DI WILAYAH TANGERANG (STUDI KASUS…

ABDI SURYASYAH AKBAR

Putusan Nomor 2176 K/Pdt/2020 antara PT. Jaya Real Property, Tbk dan Dewi Setyorini dalam Perjanjian Pembelian Ruko di wilayah Tangerang, Mahkamah Agung memutuskan bahwa kedua belah pihak melakukan wanprestasi, dikarenakan PT. Jaya Real Property, Tbk dianggap lalai dalam memberikan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dan SPP (Surat Persetujuan Pembelian), serta kurang telitinya Dewi Setyorini dalam menandatangani PPJB dan telat membayar cicilan yang menyebabkan kerugian bagi kedua belah pi…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR: 83/PDT/PT.MND TENTANG PE…

Naufal Rizqullah

ABSTRAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR : 83/PDT/2021/PT.MND TENTANG PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SECARA LISAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,55) pp.,bibl.,app. NAUFAL RIZQULLAH, 2023 Kadriah, S.H., M.HUM Permasalahan hutang piutang secara lisan terkadang menyebabkan konflik dalam masyarakat. Salah satunya sengketa yang terjadi dalam putusan pengadilan tinggi nomor 83/PDT/2021/PT.Mnd. Putusan ini dinilai tidak tepat …


    SERVICES DESK