Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



OPTIMALISASI KINERJA PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISB…

ALDIANTO

Pasal 203 Qanun No.5 Tahun 2007 menjelaskan tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diantaranya menegakkan Qanun. Qanun Jinayah No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dalam Pasal 23 telah melarang kegiatan yang berhubungan dengan prostitusi termasuk prostitusi online. Dalam kenyataannya penegakan Qanun yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah belum Optimal karena masih ada prostitusi online yang terjadi di Banda…

IMPLEMENTASI PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KOMPLEKS PERKANTORAN COT TRIENG PIDIE…

Cut Sarah Fadilla

Kabupaten Pidie Jaya mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan beternak. Dalam rangka menjaga ketertiban dalam masyarakat dari ternak, pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan kebijakan untuk menertibkan ternak dengan adanya Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 tentang tata cara penangkapan hewan ternak yang berkeliaran di kantor pemerintahan, tempat umum, lahan perkebunan/pertanian masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya. Namun, sam…

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN AC…

Musni Setia Dewi

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana sesama manusia hidup berdampingan secara damai dan menerima perbedaan lain dalam setiap kelompok. Menghormati, menghargai, saling menerima seperti apa adanya, Aceh salah satu Provinsi yang berada di Indonesia yang menerapkan pelaksanaan syariat Islam. Meskipun Aceh berpenduduk mayoritas muslim, akan tetapi banyak juga umat beragama non muslim yang ada di Aceh. Salah satunya di Kabupaten Aceh Singkil yang memiliki keberagaman agama yang sering terj…

KONFLIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DENGAN MASYARAKAT GAMPONG PANDE TERHADAP P…

TUANKU M FAUZAN

Konflik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan masyarakat gampong pande di landaskan adanya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah karena pambangunan tersebut berada pada lokasi cagar budaya, hal ini telah melanggar Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, pembangunan ini di bangun berdasarkan kebijakan kementrian PUPR yang melimpahkan kepada Kota Banda Aceh, penolakan terjadi pada tahun 2017 diakibatkan oleh pembangunan IPAL yang berada di atas cagar budaya dan Ruang…

PENGELOLAAN EKOWISATA TAMAN HUTAN KOTA DAN HUTAN MANGROVE DALAM MENINGKATKAN …

NAUFAL ABDULLAH

Pengelolaan ialah sama dengan Manajemen, dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan dengan menerapkan ilmu maupun seni guna memenuhi tujuan tertentu. Ekowisata ialah gagasan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berupaya melindungi serta melestarikan lingkungan (alam serta budaya) serta mendorong keterlibatan masyarakat pada pengelolaan yang konservatif, sehingga bermanfaat bagi masyarakat setempat. Tujuan dari penelitia…

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP ASPEK I…

HAJAR SHARFINA

ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembangunan infrastruktur jalan di Aceh Besar masih tingginya tingkat kerusakan jalan, yang diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah trafik dan tonase kendaraan yang melintasi luas jalan di Kabupaten Aceh Besar di atas kemampuan daya dukung jalan. Sehingga menyebabkan Infrastruktur jalan di Kabupaten Aceh Besar banyak yang berlubang dan tidak merata sehingga menyebabkan kecelakaan dan tergenangnya air. Penelitian ini bertujuan untu…

UPAYA PEMERINTAH ACEH DALAM MENDUKUNG FATWA MAJELIS PEMUSYAWARATAN ULAMA TER…

SITI MAWADDAH

MPU Aceh telah mengatur tentang larangan bermain game Online pada fatwa No 3 Tahun 2019 tentang hukum bermain game PUBG dan Sejenisnya haram menurut fihq Islam yang sudah ditetapkan, tetapi masih ada kita jumpai masyarakat yang bermain game tersebut, seperti perserta tim esports mobile legends perwakilan dari Aceh, yang dikirim pada Pekan Olahraga Nasional ke 20 yang digelar di Provinsi Papua pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya dan faktor penghambat yang dialami oleh…

MENELAAH KESIAPAN PEMERINTAH DALAM MENJADIKAN KOTA BANDA ACEH SEBAGAI DESTINA…

FURQA NURRAHMAN

Wisata Halal merupakan suatu model wisata yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam destinasi wisatanya. Wisata Halal termasuk bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Program tersebut didukung dengan disahkannya peraturan khusus Wali Kota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa wisata halal merupakan suatu kegiatan kunju…

EFEKTIVITAS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI GAMPONG LAMGUGOB KECAMATAN SYIAH KUAL…

Hilmi Khoiriyah

ABSTRAK Berdasarkan surat edaran PeraturanKementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.Efektivitas Collaborative Governance di Gampong Lamgugob dalam Penanggulangan wabah COVID-19, dalam penanggulangannya dengan penerapan Collaborative Governance…

PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SIMPANG BA…

Mirza Sandani

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa bisa ditempuh melalui upaya pendampingan, implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah menyediakan Pendamping Lokal Desa yang berkedudukan langsung di desa. Pendamping Lokal Desa adalah sebuah jabatan yang bertugas mendampingi desa serta membantu kinerja Pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan. Pendamping Lokal Desa memiliki pera…




    SERVICES DESK