OPTIMALISASI KINERJA PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISB…
Pasal 203 Qanun No.5 Tahun 2007 menjelaskan tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diantaranya menegakkan Qanun. Qanun Jinayah No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dalam Pasal 23 telah melarang kegiatan yang berhubungan dengan prostitusi termasuk prostitusi online. Dalam kenyataannya penegakan Qanun yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah belum Optimal karena masih ada prostitusi online yang terjadi di Banda…
KONFLIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DENGAN MASYARAKAT GAMPONG PANDE TERHADAP P…
Konflik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan masyarakat gampong pande di
landaskan adanya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah karena
pambangunan tersebut berada pada lokasi cagar budaya, hal ini telah melanggar
Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, pembangunan ini di bangun
berdasarkan kebijakan kementrian PUPR yang melimpahkan kepada Kota Banda
Aceh, penolakan terjadi pada tahun 2017 diakibatkan oleh pembangunan IPAL yang
berada di atas cagar budaya dan Ruang…
PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SIMPANG BA…
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa
Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa bisa ditempuh melalui upaya
pendampingan, implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
desa, Pemerintah menyediakan Pendamping Lokal Desa yang berkedudukan
langsung di desa. Pendamping Lokal Desa adalah sebuah jabatan yang bertugas
mendampingi desa serta membantu kinerja Pendamping Desa yang berkedudukan
di Kecamatan. Pendamping Lokal Desa memiliki pera…