Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DIRGANTARA AS BOEING TERHADAP PRODUK PESAWAT CACAT …
TEUKU AHMAD ZAMHUR
Bulan Oktober 2018 terjadi kecelakaan pesawat berjenis Boeing 737 max 8 dengan penerbangan Lion Air JT610 yang telah menewaskan 187 penumpangnya dan pada Bulan Maret 2019 kembali terjadi lagi kecelakaan dengan penerbangan Ethiopia Airlines Penebangan ET320 yang menewaskan 157 penumpangnya. Berdasarkan investigasi, kecelakaan disebabkan oleh Maneuvering Characteristcs Augmentation System (MCAS). Pihak keluarga penumpang kemudian mengajukan gugatan terhadap Boeing Company di Amerika Serikat unt…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL KATEGORI GALIAN C (SUATU PENELITIAN DI WILA…
M.Azhar Syahputra
ABSTRAK M. AZHAR SYAHPUTRA, (2022) TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL KATEGORI GALIAN C (Suatu Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61) pp.,bibl.,tabl (Dr. Rizanizarli, S.H, M,H.) Berdasarkan Pasal 158 UU Pertambangan dijelaskan, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELU…
Nurlaila
Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan dan kemandirian keluarga penerima manfaat dan mengakses layanan kesehatan dan penedidikan serta kesejahteraan sosial, mengur…
- Fakultas Hukum (S1), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KEBERATAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMO…
M. Rafsanjani Akbar
Putusan Keberatan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Bna memutus perkara perbuatan melawan hukum antara pemohon keberatan (PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh) dengan Termohon Keberatan (T. Tarmuli S.H.). Putusan ini tidak mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan yang keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Bna yang mengabulkan gugatan Termohon Keberatan (Pengugat) dengan memutuskan Pemohon Keberatan (Tergugat) telah melakuka…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA DI BANK PERKREDITAN RA…
M. HAIKAL
Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diketahui bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat antara lain melalui Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Dalam perjanjian kredit mencakup kewajiban nasabah peminjam dana atau pihak yang dibiayai melunasi kreditnya. Namun di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa Nasabah yang telah melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pem…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (L/C) DALAM PERJAN…
FARHAN ALFARIZZI
PT Pelabuhan Indonesia Regional I dan ZPMC Shanghai menggunakan metode pembayaran L/C dalam transaksi impor barang. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat di dalam perjanjian Letter of Credit pada PT Pelabuhan Indonesia Regional I yang dimana perjanjian ini harus dihormati para pihak. Namun dalam transaksi L/C oleh PT Pelabuhan Indonesia Regional I mengalami kendala yaitu terjadinya kesalahpahaman antara pembeli dengan penjual yang menyebabkan tertundanya pencairan L/…
- Fakultas Hukum (S1), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN HUKUM RELEASE AND DISCHARGE AGREEMENT DALAM PEMBAYARAN KOMPENSASI OL…
NIDA WAFIQAH
Sumber hukum nasional tentang hukum udara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara. Dalam hukum internasional terdapat dalam Konvensi Montreal 1999 yang mengatur terkait tanggung jawab pengangkut terkait ganti kerugian. Namun, pada prakteknya timbul syarat penandatanganan Release and Discharge Agreement dalam pembayaran kompensasi kecelakaan pada korban seperti yang terjadi pada kasus …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya