Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



IMPLIKASI HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJ…

M. GHOPAR AZIZI NASUTION

ABSTRAK M. GHOPAR AZIZI NASUTION, (2024) Implikasi Hukum Pengungsi Internasional Bagi Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Eksil Politik Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 59), pp., bibl., app. (Rosmawati S.H.,M.H.) Berdasarkan Pasal 34 Konvensi Pengungsi 1951 disebutkan bahwa “Negara-negara pihak sejauh mungkin akan memudahkan asimilasi dan pewarganegaraan para pengungsi. Negara-negara pihak terutama akan melakukan segala upaya untuk mempercepat proses pewarga…

TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL TERHADAP PEMBENTUKAN MAJELIS PROFES…

Faiz Al-imtiyaaz

Dalam dunia Penerbangan kecelakaan pesawat sering terjadi khususnya di Indonesia, karena itu perlu ditingkatkannya kepedulian dari pemerintah dan pemilik pesawat, untuk mengurangi kriminalisasi terhadap personel penerbangan khususnya Pilot, perlunya dibentuk Majelis Profesi Penerbangan yang akan meningkatkan kompetensi personel penerbangan dan menegakkan etika profesi di dunia penerbangan Indonesia. Karena itu perlu dibentuknya Majelis Profesi Penerbangan di Indonesia sesuai Undang-Undang Nom…

TINDAK PIDANA MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH (…

ADITYA AZRIAN PRATAMA

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Namun walaupun sudah ada larangan dan sanksi pidana tetap saja ada pihak-pihak yang melakukan menyalahgunakan pengangkut…

PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA DESAINER GRAFIS MELALUI WEBSITE MICROSTOCK FRE…

Ruhul Aflah

ABSTRAK Ruhul Aflah, 2023 Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Desainer Grafis Melalui Website Microstock Freepik Berbayar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 72), pp., bibl., app. Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum. Penelitian ini mencari pelanggaran terhadap hak cipta desainer grafis melalui website microstock Freepik berbayar yang di dalamnya memuat gambar, vektor, mockup, dan desain template. Pengaturan hak cipta merupakan hak eksklusif sebagaimana diatur …

TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU BAKAU TANPA DILENGKAPI SURAT KETERA…

Meidinar Sauqi Fitra

ABSTRAK MEIDINAR SAUQI FITRA, TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU BAKAU TANPA DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat) 2023 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,50), pp., bibl.,tabel. Dr. Ida Keumala Jempa, SH., MH. Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang m…

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVISE (…

MUNAWAR

ABSTRAK MUNAWAR, (2022) Perlindungan Korban Tindak Pidana Pengancaman Melalui Short Message Servise (SMS) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhouksemawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 59 ), pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Dalam pasal 29 Jo Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yan…

TINDAK PIDANA MEMINDAH TANGANKAN HAK ATAS TANAH MILIK ORANG LAIN DAN PENERAPA…

MIZA NADIFA

Berdasarkan Pasal 385 Ke-4 KUHP disebutkan bahwa “barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat. padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Namun, pada saat ini masih terdapat kasus memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain dengan tujuan untuk mengambil alih hak kepemilikan atau menguasai tanah dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri …

KOMPARASI YURIDIS TERHADAP PROSEDUR LEGISLASI ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESI…

SYAHRUL RAMADHAN

ABSTRAK SYAHRUL RAMADHAN 2021 KOMPARASI YURIDIS TERHADAP PROSEDUR LEGISLASI ANATARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA & NEGARA REPUBLIK ISRAEL Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii.76), pp., bbl., tbl. (Mirja Fauzul Hamdi, S.H., M.H.) Prosedur legislasi merupakan cikal bakal meloloskan aturan atau produk hukum disuatu negara diantaranya Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Israel. Di Indonesia pengaturan tentang legislasi diatur dalam UUD 1945 dan juga UU Nomor 12 tahun…

PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK OLEH COSTUMER TERHADAP DRIVER GOJEK PADA FI…

SYAHRUPAL

Permasalahan mengenai pembatalan pesanan secara sepihak oleh costumer yang dialami driver dalam hal ini pada aplikasi gojek pada fitur Go-Food. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tinjauan hukum, perlindungan hukum dan juga akibat hukum terhadap pembatalan secara sepihak pada pesanan Go-Food di aplikasi gojek. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum Normatif. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan huku…

IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK…

SARAH RAIHANAH

Pasal 4 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak menyebutkan bahwa dibentuknya Kota Layak Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat berkembang, berpartisipasi dan terlindungi secara optimal. Tetapi masih ada anak yang belum terpenuhi hak dilindungi, kurangnya sarana prasarana untuk mendukung Gampong Layak Anak dan terjadinya pandemi setelah Gampong Lamgugob menjadi Gampong Layak Anak(GLA). Oleh karena itu Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tersebut belum dap…




    SERVICES DESK