Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

HAK INGKAR SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG BERHADAPAN DENGAN TIN…

Arief Raihandi Azka

Hak ingkar notaris bukan hanya merupakan hak saja, tetapi juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar, akan terkena sanksi menurut undang-undang. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, akan tetapi juga berkewajiban untuk tidak bicara. Secara yuridis hak ingkar notaris diatur dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata serta mengacu Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR. Kewajiban ingkar notaris berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN serta Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Dewasa ini, kasu…

PEMENUHAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN …

Afza Suhendra

Restitusi terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, peraturan tersebut salah satu yang menjadi patokan dan masih ada peraturan lainnya yang dibuat untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yang diantaranya anak korban kekerasan seksual. Namun dalam kenyataannya para korban kejahatan seksual tidak mendapatkan restitusi tersebut.…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS JARIMAH KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KORBAN (SUATU P…

Harris Dwi Prasetyo

ABSTRAK HARRIS DWI PRASETYO, 2023 TINJAUAN KRIMINOLOGIS JARIMAH KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KORBAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH SELATAN) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vii, 58 ), pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi,S.H., M.Hum. Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengancam pelaku jarimah kekerasan seksual terhadap anak dengan uqubat ta’zir cambuk, penjara atau denda yang cukup berat namun pada kenyataannya di wilayah hukum P…

PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK…

Nabila Adelia

ABSTRAK PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bireuen) Nabila Adelia Rizanizarli Yusri Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan “penuntut umum memiliki kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, dan penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan dengan ketentuan apabila telah…

PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIK…

Marinda Handayani Djamaluddin

Pasal 65 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Sejalan dengan itu Pasal 56 ayat (1) UU No. 12/2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa penyelengaraan pembimbingan kemasyarakatan itu meliputi pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Se…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (ANAL…

Siti Marjani Salsabiila

Pasal 47 dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat didalamnya mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. Setelah berlakunya qanun ini timbul permasalahan berupa belum tercapainya perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, hal ini dikarenakan bentuk rumusan pidana yang diatur di dalam qanun ini berupa pidana alternatif yaitu pidana cambuk atau pidana kurungan atau pidana denda. Rumusan pidana alternatif ini memberikan kesempa…

JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MA…

Sukma Ningsih

Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”. Namun nyatanya walaupun sudah ada sanksi yang tegas dalam Qanun, mas…

PERJANJIAN PINJAM PAKAI PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI PADA PEK…

Nazira Abdullah

ABSTRAK NAZIRA ABDULLAH, 2023 PERJANJIAN PINJAM PAKAI PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI PADA PEKERJAAN MILIK PEMERINTAH ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 63), pp., bibl., app. (Rismawati, S.H., M.Hum.) Perjanjian pinjam pakai perusahaan merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya terkait jasa konstruksi. Setiap perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam 1…

TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU BAKAU TANPA DILENGKAPI SURAT KETERA…

Meidinar Sauqi Fitra

ABSTRAK MEIDINAR SAUQI FITRA, TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU BAKAU TANPA DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat) 2023 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,50), pp., bibl.,tabel. Dr. Ida Keumala Jempa, SH., MH. Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang m…

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP TAHANAN DAN NARAPIDANA YANG MELARIKAN DI…

PUTRI MAULINA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (1) yang menjelaskan mengenai penjatuhan hukuman gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh tahanan dan narapidana, namun pada kenyataannya masih saja ada tahanan dan narapidana yang melarikan diri dimana hal tersebut termasuk dalam pelanggaran peraturan tata tertib. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan proses penjatuhan hukuman disiplin bagi tahanan dan…


    SERVICES DESK