Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI (SU…

NYAK INTAN NABILA

Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Selanjutnya Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang sanksi pelaku eksploitasi anak disebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan …

PENYERANGAN HARKAT DAN MARTABAT TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (SUATU A…

WIQIEY MALA KARIMA

ABSTRAK (Dr. Nursiti, S.H., M. Hum.) Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penghinaan presiden telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Nomor 013-022/PUUIV/2006. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur ketentuan tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yaitu dalam Pasal 218 sampai dengan Pasal 220. Adany…

PEMENUHAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT QANUN ACEH…

Yuni Rahayu

ABSTRAK Restitusi ialah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Restitusi merupakan salah satu Uqubat Ta’zir Utama sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat (4) huruf d Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat . Pasal 51 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menga…

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Y…

TRIANI SARI PUTRI

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Namun dalam kenyataannya, penerapan diversi terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak masih memiliki beberapa hambatan dan masih belum dapat terlaksana dengan maksimal. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim menetapkan diversi dalam peny…

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YAN…

CHAIRUNNISA PUTRI

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang juga menyampaikan bahwa…

PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH

Nur Muhammad Idlan Rafi

Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang ditempatkan di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya Pasal 85 ayat (3) menyatakan bahwa LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan. Pembinaan anak pada LPKA harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan adanya jaminan terhadap hak-hak anak dalam LPKA, hal in…

TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA DIGITAL (SUAT…

Yusrizal

TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA DIGITAL (Suatu Studi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana) Yusrizal Adwani Rizanizarli Yanis Rinaldi ABSTRAK Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/a…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

INTEGRALISASI EKSEKUSI PUTUSAN PENGEMBALIAN ASET PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Teuku Herizal

INTEGRALISASI EKSEKUSI PENGEMBALIAN ASET PUTUSAN PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh: Teuku Herizal ⃰ ) Faisal A. Rani ⃰ ⃰⃰⃰ ) Eddy Purnama ⃰ ⃰ ⃰⃰⃰ ) Rizanizarli ⃰ ⃰ ⃰ ⃰⃰⃰ ) ABSTRAK Proses penyelesaian perkara pidana berhasil dalam penegakan hukum apabila eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tuntas dilaksanakan oleh jaksa eksekutor, baik eksekusi fisik melalui penerapan pidana pokok ber…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS YURIDIS HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HU…

Indah Pertiwi

Pasal 28 huruf (D) ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun kenyatannya ini menjadi tugas yang berat karena struktur masyarakat yang sangat patriarki sehingga perempuan sering didiskriminasi karena jenis kelaminnya. Kemudian lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan. Perempuan yang berhadapan dengan hu…

TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …

Laita Dirayati

ABSTRAK (Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.) Perbuatan merampas kemerdekaan orang merupakan salah satu bentuk LAITA DIRAYATI 2023 TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,56).,pp., tabl., bibl. tindak pidana yang telah diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVIII Pasal 333 KUHP. Pasal 333 KUHP menyatakan, ayat (1) Barangsiapa, dengan sengaja mera…


    SERVICES DESK