Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTU…

VANIA MAHARANI HASIBUAN

Pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan alasan pembenar dalam hukum pidana yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan apabila dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl, terdakwa seorang perempuan yang sedang hamil melakukan pembelaan diri setelah diserang terlebih dahulu oleh korban. Kondisi keh…

IMPLEMENTASI PENANGANAN KASUS KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP IST…

Nabilla Tamrina

Kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan serius di Indonesia dan telah diatur dalam instrumen hukum nasional. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga, dengan mekanisme penanganan kasus kekerasan fisik terhadap istri melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007. Meskipun demikian, …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

Rahmah Juliani Ulfa

Pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Namun kenyataannya masih terdapat …

REFORMULASI REGULASI PERAMPASAN ASET PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI…

Firmansyah

REFORMULASI REGULASI PERAMPASAN ASET PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA Firmansyah; Rizanizarli; Sri Walny Rahayu; Zahratul Idami ABSTRAK Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi masih lemah. Hal ini dikaren…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BE…

MUKHLIS

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Mukhlis Faisal** Rizanizarli*** Eddy Purnama**** Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU-PSK) disebutkan, bahwa “saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum unt…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PELAKU PEMERKOSAAN PERSPEKTIF HU…

Rizqi Hidayat Mizan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PELAKU PEMERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN QANUN JINAYAT (Studi Kasus Putusan-Putusan Mahkamah Syar’iyah) Rizqi Hidayat Mizan* Rizanizarli** Sulaiman*** ABSTRAK Anak pelaku tindak pidana pemerkosaan secara normatif ditempatkan sebagai subjek hukum yang tetap berhak memperoleh perlindungan hak anak sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor …

REFORMASI PRAPERADILAN MENJADI HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM SISTEM PERAD…

Erwin Susilo

Praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum mampu secara optimal menjalankan fungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin peradilan yang adil. Kelemahan tersebut tampak pada sifat pasif hakim, ruang lingkup pemeriksaan yang hanya bersifat formil, ketentuan gugurnya praperadilan ketika perkara dilimpahkan ke pengadilan, serta ketiadaan batas waktu penyidikan dan penuntutan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan…

EKSISTENSI ASAS PENGENDALI PERKARA PENUNTUT UMUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA IND…

Mayhardy Indra Putra

EKSISTENSI ASAS PENGENDALI PERKARA PENUNTUT UMUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Mayhardy Indra Putra ; Adwani , Rizanizarli ; Mohd. Din ABSTRAK Kekosongan norma yang mewajibkan penyidik untuk menyampaikan berkas penyidikan dalam Pasal 109 dan kewenangan penyidikan lanjutan dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP bagi Penuntut Umum bila Penyidik tidak melengkapi petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum menunjukkan masih lemahnya KUHAP mengadopsi dan menerjemahkan asas pengendali perkara P…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERI…

Mansur

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara, dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda paling sedikit Rp.50.000.…

  • Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (SUATU PENELI…

Muhammad Furqan Ismi

PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh) ABSTRAK Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan harus diupayakan diversi yang merupakan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan”. Berdasarkan amanat UU SPPA tersebut Aparat Penegak Hukum (APH) wajib mengupayakan d…


    SERVICES DESK