PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMA…
Tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 9 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun telah diatur secara tegas, praktik peradilan menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran dalam rumah tangga belum sepenuhnya konsisten, baik dari jenis sanksi maupun tujuan pemidanaan. Kondisi ini diperkuat oleh data empiris UPTD Pe…
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN …
Pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dan diatur dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, pengaturan mengenai pemerkosaan dalam perkawinan masih bersifat implisit dan menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum, serta keraguan korban untuk meminta perlindungan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi ko…
THE JURISDICTION OF COURT OF ARBITRATION FOR SPORT IN RESOLVING HUMAN RIGHTS …
Isu pelanggaran HAM atas diskriminasi berdasarkan gender yang melibatkan atlet perempuan dengan Perbedaan Perkembangan Seksual (DSD) menjadi topik kontroversial dalam hukum olahraga internasional. Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), memiliki yurisdiksi yang bersifat kontraktual sebagaimana diatur oleh aturan prosedural pasal R27 Kode CAS. Namun, perjanjian arbitrase ini mengakibatkan CAS juga harus menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya dalam kasus Dutee Chand dan Caster Semenya. M…
PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PE…
ABSTRAK
REISCHA
WULANDARI
SADEK,
PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP
PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN
(Suatu
2026
Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Lhokseumawe)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(ix, 71) pp, tabl, bibl.
(Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.)
Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengamanatkan
bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pem…
PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI BERDASARKAN KONVENSI 1951 PADA KAMP PENGUNGSI ACE…
ABSTRAK
(Sophia Listriani S.H., LL.M)
Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.
Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah, Untuk Menganalisis Pemenuhan hak-hak …
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENAN…
ABSTRAK
Diva Shafira Fhoenna, PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM JABATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 81), pp., bibl., tabl.
(Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M)
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan setiap orang dengan tujuan menguntungka…
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TIND…
Pasal 3 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk memperoleh pendidikan. Namun, pada kenyataannya penyelenggaraan pendidikan di LPKS belum optimal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani proses penyidikan.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pembera…
