Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA GUDANG TERHADAP OBJEK JAMINAN RESI GUDANG (SUATU PEN…

Azka Humaira

ABSTRAK AZKA HUMAIRA, (2023) TANGGUNG JAWAB PENGELOLA GUDANG TERHADAP OBJEK JAMINAN RESI GUDANG (Suatu Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 65)pp., tabl., bibl. Susiana, S.H., M.H. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG) menyatakan bahwa Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Selain itu Resi Gudang juga …

KONTRAK INTERNASIONAL EKSPOR IMPOR KOPI GAYO TANPA PENCANTUMAN KLAUSULA PILIH…

GHEA HARMAYANI PUTRI

ABSTRAK GHEA HARMAYANI PUTRI (2023) KONTRAK INTERNASIONAL EKSPOR IMPOR KOPI GAYO TANPA PENCANTUMAN KLAUSULA PILIHAN HUKUM (Penelitian pada Koperasi Serba Usaha Sara Ate Takengon, Aceh Tengah) Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala (v, 50) pp.,bibl.,app. (Eka Kurniasari, S.H, M.H, L.LM) Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi para pembuatnya. Kontrak yang terjadi tentu saja tidak selamanya sempur…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA PA…

MIFTAHUL JANNAH

Peraturan Bupati Pidie Jaya tahun 2010 terkait Penyertaan Modal Pidie Jaya pada PT Bank Aceh telah mengatur besaran modal yang disertakan Pidie Jaya pada tahun 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Namun pada praktiknya pada Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Aceh tahun 2010 tidak tercantum nilai rupiah total saham Pidie Jaya sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi besaran perolehan deviden yang diterima oleh Pemerintah…

WANPRESTASI OLEH DISTRIBUTOR AYAM KAMPUNG TERHADAP RUMAH MAKAN DUTA (SUATU PE…

ROSIVA KHARISSA

ABSTRAK Rosiva Kharissa, 2023 Eka Kurniasari, S.H., M.H., LL.M Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dipertegas dalam pasal 1338 ayat (3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. UD. Ayam Potong Bang Jal melakukan perjanjian tertulis dengan Rumah Makan Duta untuk mengirimkan ayam potong, namun UD. Ayam Potong Bang Jal tidak melakukan pe…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RNDALAM JUAL BELI LAPTOP BUKAN BARU MELALUI …

MUHAMMAD YASIR AULIA

Pasal 8 ayat 2 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Tetapi dalam kenyataanya pada transaksi jual beli laptop bukan baru melalui e-commerce Tokopedia masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen dalam j…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN REKENING PASIF (DORMANT ACCOUNT) OLEH P…

ADITYA PRABAWA

Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwasannya bank merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Dalam menghimpun dana, bank menggunakan rekening sebagai tanda pengenalnya, yang apabila nasabah tidak melakukan mutasi yang aktif rekening tersebut akan berubah status menjadi rekening pasif, namun tidak diketahui dampak keberadaan reken…

PERJANJIAN PINJAM PAKAI PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI PADA PEK…

Nazira Abdullah

ABSTRAK NAZIRA ABDULLAH, 2023 PERJANJIAN PINJAM PAKAI PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI PADA PEKERJAAN MILIK PEMERINTAH ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 63), pp., bibl., app. (Rismawati, S.H., M.Hum.) Perjanjian pinjam pakai perusahaan merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya terkait jasa konstruksi. Setiap perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam 1…

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KLAUSULA EKSENORASI YANG DICANTUMKAN PADA KARTU AR…

Ananda Rizki Nasution

Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK memperbolehkan pelaku usaha mencantuman klausula baku selama tidak melanggar ketentuan ayat (1) huruf a sampai huruf h dalam pasal ini. Pelanggaran ketentuan tersebut dapat menjadi klausula eksenorasi karena terdapat pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha. Namun di Kota medan masih terdapat arena bermain anak yang mencantumkan klausula baku yang melanggar ketentuan huruf c dan huruf f pa…

TANGGUNG JAWAB PT. NUSANTARA SAKTI BANDA ACEH TERHADAP CACAT MOTOR DALAM PERJ…

MAULIDYA PUTRI

Motor yang dipesan secara inden seharusnya datang dalam keadaan sesuai seperti yang telah dijanjikan, namun pada kenyataannya beberapa konsumen mendapati motor inden yang baru mereka beli mengalami cacat motor, dalam Pasal 1508 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “Jika si penjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang, selain diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga diwajibkan mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada si pembeli” sehingga …

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA PEDAGANG RITEL (SUATU PENEL…

CUT LAYYA SANDANATASHA

ABSTRAK (Kadriah, S.H., M.Hum) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan secara spesifik definisi dari klausula baku, tetapi hanya menyebutkan ketentuan-ketentuan pencantuman pada perjanjian atau klausula baku. Hal tersebut mengakibatkan dalam pelaksanaan penggunaan klausula baku, pelaku usaha dan konsumen tidak memiliki kepastian hukum yang tepat terkait pengertian klausula baku. Di wilayah Kota Banda Aceh hingga saat ini terdapat beb…


    SERVICES DESK