Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN DANA USAHA MELALUI PT. SARANA M…

IKBAR ATHALLA FAUZI

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, namun pada praktiknya, masih banyak terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam hal perjanjian pinjaman dana, salah satunya adalah debitur PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia cabang Kota Medan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban debitur PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia c…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH WARISAN AKIBAT PENOLAKAN DARI SEBAGIAN …

RACHMA FITRI RANI

(Pasal 4 angka (3) dan (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, namun terhadap jual beli tanah warisan akibat penolakan dari sebagian ahli waris menempatkan kondisi pembeli di posisi yang dirugikan sehingga perlu adanya perlindungan bagi pembeli…

PELAKSANAAN PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BAGI BANGUNAN MASJID (S…

RIZKI ALFIAN NOVRI

ABSTRAK Rizki Alfian Novri, 2021 RIA FITRI, S.H., M.Hum Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bagunan Gedung, setiap bangunan Gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Dalam Pasal 2 ayat (4) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Bangunan Gedung dijelaskan, bahwa masjid merupakan salah satu dari bangunan Gedung yang harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG). Namun dalam kenyatakaannya masih …

PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (SUATU P…

HARIS FADHILAH

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan, bahwa barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penja…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK DEALER SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP INDENTOR DALA…

MUHAMMAD ICHSAN

Dalam Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Jika dilihat pada Pasal tersebut penjual memiliki tanggung jawab dalam hal menjamin mutu terhadap barang yang diperjual belikan. Dalam prakteknya di Banda Aceh jual beli sep…


    SERVICES DESK