Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS PENGIKATAN OBJEK JAMINAN KEBENDAAN PADA PERJANJIAN PINJAM ME…

MUHAMMAD SYIRVAN MULZAN

Salah satu bentuk dari layanan Financial Technology (Fintech) adalah Peer to peer Lending. Peer to peer Lending merupakan layanan pinjam meminjam uang secara online pada sebuah marketplace yang mempertemukan orang yang ingin meminjamkan uang dengan orang yang ingin memberikan pinjaman. Menurut Pasal 1131 KUHPerdata “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan …

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 777 K/ AG/2019 TENTANG PENGANGKATAN …

Mursyidina

ABSTRAK MURSYIDINA, : 2022 STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 777 K/ AG/2019 TENTANG PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 89)., pp., bibl., app (Syamsul Bahri, S.HI., M.A.) Pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juncto Pasal 30 s.d. Pasal 35 Peraturan Menteri Sosial Republik Indone…

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATA…

LISA KHAIRANI

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar, setiap orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib membayar retribusi. Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan BKPR (Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi), karcis, dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). Walaupun aturan tersebut telah dikeluarkan, pemungutan retribusi pelayanan pasar masih be…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK MAKANAN OLAHAN BEKU INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN…

Annisa Surya Putri

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Pengaturannya sudah begitu jelas dan tegas. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang memproduksi makanan olahan beku serta memasarkan kepada konsumen tanpa menye…

WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN DANA USAHA MELALUI PT. SARANA M…

IKBAR ATHALLA FAUZI

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, namun pada praktiknya, masih banyak terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam hal perjanjian pinjaman dana, salah satunya adalah debitur PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia cabang Kota Medan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban debitur PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia c…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH WARISAN AKIBAT PENOLAKAN DARI SEBAGIAN …

RACHMA FITRI RANI

(Pasal 4 angka (3) dan (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, namun terhadap jual beli tanah warisan akibat penolakan dari sebagian ahli waris menempatkan kondisi pembeli di posisi yang dirugikan sehingga perlu adanya perlindungan bagi pembeli…

PELAKSANAAN PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BAGI BANGUNAN MASJID (S…

RIZKI ALFIAN NOVRI

ABSTRAK Rizki Alfian Novri, 2021 RIA FITRI, S.H., M.Hum Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bagunan Gedung, setiap bangunan Gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Dalam Pasal 2 ayat (4) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Bangunan Gedung dijelaskan, bahwa masjid merupakan salah satu dari bangunan Gedung yang harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG). Namun dalam kenyatakaannya masih …

PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (SUATU P…

HARIS FADHILAH

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan, bahwa barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penja…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK DEALER SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP INDENTOR DALA…

MUHAMMAD ICHSAN

Dalam Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Jika dilihat pada Pasal tersebut penjual memiliki tanggung jawab dalam hal menjamin mutu terhadap barang yang diperjual belikan. Dalam prakteknya di Banda Aceh jual beli sep…


    SERVICES DESK