Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (SUATU P…
HARIS FADHILAH
Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan, bahwa barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penja…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK DEALER SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP INDENTOR DALA…
MUHAMMAD ICHSAN
Dalam Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Jika dilihat pada Pasal tersebut penjual memiliki tanggung jawab dalam hal menjamin mutu terhadap barang yang diperjual belikan. Dalam prakteknya di Banda Aceh jual beli sep…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya