Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN KEUCHIK DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN R…

ERY NURHADI

ABSTRAK Salah satu permasalahan yang sering terjadi di gampong adalah ketidak puasan masyarakat terhadap kepemimpinan Keuchik dan aparatur gampong, yang biasanya menimbulkan protes, ketidak pedulian masyarakat, dan kurang harmonisnya hubungan Keuchik dengan aparatur yang berujung kepada berkurangnya pelayanan aparatur gampong kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan Keuchik gampong Teureubeh kecamatan Kota Jantho kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan e…

PERAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DALAMRNPENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KE…

Yuli

ABSTRAK Berdasarkan peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Moderen Pada Pasal 1 ayat (2) menjelasakan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda. Pasar tradisional berguna bagi masyarakat sebagai tempat mata pe…

ANALISIS PELAYANAN TRANS KUTARAJA DINAS PERHUBUNGAN ACEH TERHADAP KEPUASAN DI…

RIZKY ADLIANSYAH

Pasal 15 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa Angkutan umum Trans Kutaraja Banda Aceh merupakan salah satu sarana transportasi yang melayani semua penumpang termasuk difabel dan lansia. Namun sarana transportasi ini belum memberikan kepuasan bagi difabel dan lansia sebab belum mencukupi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelayanan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh angku…

KINERJA UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SABER PUNGLI DALAM MENANGGULANGI PRA…

ARSALNA

Pada Tahun 2016 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Perpres tersebut didukung dengan surat ederan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar merupakan langkah tegas dan nyata dari pemerintah dalam memulihkan kepercayaan publik, member…


    SERVICES DESK