Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS RSEBAGAI SALAH SATU DASAR PEN…

Arief Syahroni

"KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS SEBAGAI SALAH SATU DASAR PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN" Arief Syahroni 1 Azhari 2 Zahratul Idami 3 ABSTRAK Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan memerlukan dokumen yang membuktikan kedudukan ahli waris secara sah. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021, Surat Keterangan Ahli …

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM MENGHABISKAN HARTA WARISAN DI INDONESIA (STUDI…

ROSLINA

Perkembangan hukum kewarisan di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang cukup penting bagi kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris di dalam menerima harta warisan. Telah terjadi pembaruan hukum di mana anak perempuan dapat menjadi mahjub (penghalang) bagi saudara pewaris dalam menerima warisan. Putusan kewarisan dalam lingkup peradilan agama terkait pembaruan hukum tersebut diatas telah menjadi yurisprudensi. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya antara lain put…

KAJIAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI…

Afzal

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan payung hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia. KUHAP secara rigid telah mengatur kewenangan subsistem peradilan pidana, termasuk hakim dalam menjatuhkan putusannya. Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) merupakan putusan yang sering dipraktikkan hakim, walaupun jenis putusan tersebut tidak diatur secara jelas dalam KUHAP, kecuali hanya disebutkan dalam Pasal 263 huruf a KUHAP ten…


    SERVICES DESK