Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENANGGULANG…

SYIFA SALSABILA

Anak merupakan anugerah dan harta paling berharga yang dititipkan oleh tuhan kepada setiap orang tua. Namun saat ini anak juga dianggap sebagai anugerah yang dapat dimanfaatkan secara sengaja yang disebut dengan eksploitasi terhadap anak. Salah satu bentuk tindakan eksploitasi terhadap anak adalah eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan pemanfaatan anak yang masih dibawah umur secara sengaja dan berlebihan demi keuntungan semata, tanpa mempe…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ELECTORAL GOVERNANCE: AKSESIBILITAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA BAGI PENYANDANG D…

SILVY AZHARI BR. TARIGAN

Pemilihan Umum merupakan wadah bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang diinginkan, seluruh masyarakat tersebut termasuk didalamnya penyandang disabilitas dan lansia. Kunci utama keberhasilan Pemilu ialah akses menuju tempat pemungutan suara yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sehingga memudahkan masyarakat dalam memilih terutama aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia. Adapun permasalahan yang terjadi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dala…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR INPRES T…

Fika Rahayu

Adapun permasalahan yang terjadi saat ini kehadiran pedagang kaki lima, yang mana lahan yang sudah disediakn pemerintah tidak dipergunakan dengan maksimal Aturan mengenai aktivitas berdagang bagi pedagang kaki lima sudah disosialisasikan. Tetapi pedagang kaki lima bersikap tidak peduli dan memilih berdagang di tempat yang tidak diperbolehkan, dampak yang terjadi ialah terhadap pengunjung dan kebersihan yang sangat tidaak baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Collaborative …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN FUNGSI PENGAWASAN DPRA PADA BIDANG SUMBER…

MUHAMMAD MARWI ZALDI

ABSTRAK Sebagai salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam, Aceh memiliki berbagai permasalahan yang kompleks terkait lingkungan hidup. Ilegal logging dan bentuk upaya merusak lingkungan hidup lainnya kerapkali dilakukan oleh pihakpihak tidak bertanggung jawab hingga menyebabkan terjadinya bencana alam, seperti banjir. Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memiliki kewenangan dan fungsi pengawasan, termasuk dalam bidang pengelolaan Sumber Daya Al…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

EVALUASI KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DALAM MENGELOLA COLD STORA…

NABELA SIFA NINGRUM

Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan kelautan dan perikanan yang luar biasa. Industri perikanan dan budidaya berkembang pesat dengan produksi ikan yang tinggi. Untuk menjaga hasil perikanan tersebut diperlukan fasilitas cold storage yang memadai sebagai tempat penyimpanan. Namun, penggunaan dan pengelolaan cold storage di pelabuhan tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan kapasitas dan pemeliharaan yang kurang optimal. Ka…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

EVALUASI PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK UNTUK MENINGKATKAN PROGRAM P…

Teuku Laisija Aqsha

Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan terkait jumlah perekaman e-KTP di Kabupaten Pidie Jaya dan terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program evaluasi peningkatan perekaman e-KTP, salah satunya rendahnya partisipasi masyarakat, fasilitas yang memadai, dan anggaran yang terba…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN OPEN GOVERNMENT DALAM PEMERINTAHAN DESA BAROH KECAMATAN MONTASIK KA…

Imam Maulana

Penerapan open government di Desa Baroh masih menghadapi tantangan terkait transparansi informasi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi. Dalam praktiknya, Desa Baroh belum sepenuhnya optimal dalam menerapkan prinsip tersebut. Indikator-indikator seperti transparansi informasi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antara pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan agar open government dapat terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

DYNAMIC GOVERNANCE: PEMBUATAN PASPOR MELALUI APLIKASI M-PASPOR DI KANTOR IMIG…

Naufal Murtadha

ABSTRAK Keterbatasan kuota antrian M-paspor menyebabkan penumpukan antrian bagi masyarakat. Pembuatan paspor disetiap bulan nya terus meningkat, masalah ini menyebabkan masyarakat harus mencari alternatif dengan mendatangi kantor imigrasi lain, yang berpotensi mengurangi efisiensi layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep Dynamic governance dalam pembuatan paspor melalui aplikasi M-paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh serta upaya yang dilakukan kantor …

RESPONSIBILITAS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN DALAM PENANGANA…

M. RIZKAL FAHREEZI

Reponsibilitas merupakan suatu konsep yang berkenaan dengan standar professional dan kompetensi teknis yang dimiliki birokrasi publik dalam menjalankan tugasnya. Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang diciptakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertujuan untuk mempermudah partai politik dalam melakukan administrasi verifikasi menjadi peserta pemilu dan pengecekan keanggotaan partai dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai salah satu syarat …

TATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU TERHADAP ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA BANDA ACEH

Faizul Achyar

Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 terjadi di Aceh. Alat Peraga Kampanye merupakan benda untuk memperkenal diri kepada masyarakat agar diberikan suara ketika hari Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola pengawasan pada Pemilu dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi dan menindak pemasangan APK. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melal…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh -
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK