Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
EKSISTENSI LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM MENJAGA PERDAMAIAN ACEH
Rahmat Razi Aulia
Kehadiran Lembaga Wali Nanggroe menjadi daya tarik tersendiri di Aceh. Lembaga Wali Nanggroe lahir karena adanya perjanjian damai pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan Indonesia pada 2005 di Finlandia. Lembaga sebagai amanah perdamaian itu merupakan sebuah wadah kepemimpinan dalam mempersatukan masyarakat Aceh. Perubahan sosial terjadi begitu cepat dan mengubah perang gerilya di hutan belantara menjadi kontestasi politik sesama tokoh dan elite politik di Aceh. Masyarakat beberapa kali mengkritisi…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
GAYA KEPEMIMPINAN AMINULLAH USMAN DALAM MEWUJUDKAN BANDA ACEH KOTA GEMILANG D…
RIDHAN NUUR
Peranan atasan dalam memimpin bawahan sangat penting karena hakikat pengaruh dalam kepemimpinan yaitu tidak sekedar berupa intruksi melainkan kemampuan yang dapat memberikan inspirasi kepada bawahan agar mereka bertindak. Kepemimpinan Walikota Kota Banda Aceh periode 2017-2022 memiliki visi dan misi yang gemilang dalam bingkai syariah dengan tiga pilar pembangunan kota yakni di bidang agama, ekonomi, dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk …
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI REUSAM WALI NANGGROE NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN GELAR …
YULIA MITA SARI
Implementasi pemberian gelar kehormatan berdasarkan Reusam Wali Nanggroe Nomor 5 Tahun 2019 tentang pemberian gelar kehormatan dan anugerah. Pemberian gelar kehormatan dan anugerah ditujukan kepada Wali Nanggroe melalui tim pengkaji peneliti pemberian gelar kehormatan dan anugerah di keurukon Katibul Wali. Namun dalam implementasi yang terjadi di Kota Lhoksemawe terjadi kekeliruan dalam pemberian gelar kehormatan yang seharusnya tugas Wali Nanggroe namun dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh k…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
ANALISIS TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MELALUI PENINGKATAN…
Dhifan Feriza
ABSTRAK Peningkatan human capital memegang peranan penting dalam pemberdayaan UMKM yang mencakup pengetahuan, kemampuan, keterampilan, keahlian. Pelaku UMKM dapat menciptakan inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan produk atau layanan, namun UMKM di Kota Banda Aceh menghadapi kendala terkait keterbatasan pengetahuan teknologi, tantangan dalam penerapan teknologi, dan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, yang secara langsung berkaitan dengan human capital. …
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DALAM PENC…
YANIS IRHAS
Provinsi Aceh menempati urutan ketiga di Indonesia dengan 539 kasus kekerasan terhadap anak. Kota Banda Aceh menempati urutan pertama dengan 71 kejadian sehingga menjadi kota dengan tindak kekerasan terhadap anak terbesar di tahun 2022. Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagai wujud kepedulian Pemerintah Aceh terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan An…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PERSEPSI MASYARAKAT NON-MUSLIM TERHADAP PERSYARATAN CALON PEMIMPIN BERDASARKA…
OUZYA DARMAWAN
Pemerintah Aceh telah menetapkan persyaratan bagi masyarakatnya yang ingin mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin. Hal tersebut tertuang di dalam Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Persyaratan yang harus di penuhi tersebut ialah, (a) Warga Negara Republik Indonesia, (b) orang Aceh dan (c) Beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik. Lalu, bagaiman…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PENGAWASAN PEMBANGUN…
Khasnan Rafiqa
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan daerah khususnya dalam pembangunan infrsatruktur pendidikan. Permasalahan yang terjadi sekarang masih terdapat sekolah-sekolah yang belum dijangkau dalam pembangunan infrastruktur, dan juga masih terdapat pembangunan yang tiap tahunnya sama. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melaksanakan fungsi pengawasan tentunya harus optimal agar dapat meminimalisir permasalahan yang terja…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya