Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



ANALISIS PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN FUNGSI PENGAWASAN DPRA PADA BIDANG SUMBER…

MUHAMMAD MARWI ZALDI

ABSTRAK Sebagai salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam, Aceh memiliki berbagai permasalahan yang kompleks terkait lingkungan hidup. Ilegal logging dan bentuk upaya merusak lingkungan hidup lainnya kerapkali dilakukan oleh pihakpihak tidak bertanggung jawab hingga menyebabkan terjadinya bencana alam, seperti banjir. Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memiliki kewenangan dan fungsi pengawasan, termasuk dalam bidang pengelolaan Sumber Daya Al…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

EVALUASI KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DALAM MENGELOLA COLD STORA…

NABELA SIFA NINGRUM

Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan kelautan dan perikanan yang luar biasa. Industri perikanan dan budidaya berkembang pesat dengan produksi ikan yang tinggi. Untuk menjaga hasil perikanan tersebut diperlukan fasilitas cold storage yang memadai sebagai tempat penyimpanan. Namun, penggunaan dan pengelolaan cold storage di pelabuhan tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan kapasitas dan pemeliharaan yang kurang optimal. Ka…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

EVALUASI PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK UNTUK MENINGKATKAN PROGRAM P…

Teuku Laisija Aqsha

Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan terkait jumlah perekaman e-KTP di Kabupaten Pidie Jaya dan terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program evaluasi peningkatan perekaman e-KTP, salah satunya rendahnya partisipasi masyarakat, fasilitas yang memadai, dan anggaran yang terba…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN OPEN GOVERNMENT DALAM PEMERINTAHAN DESA BAROH KECAMATAN MONTASIK KA…

Imam Maulana

Penerapan open government di Desa Baroh masih menghadapi tantangan terkait transparansi informasi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi. Dalam praktiknya, Desa Baroh belum sepenuhnya optimal dalam menerapkan prinsip tersebut. Indikator-indikator seperti transparansi informasi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antara pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan agar open government dapat terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

DYNAMIC GOVERNANCE: PEMBUATAN PASPOR MELALUI APLIKASI M-PASPOR DI KANTOR IMIG…

Naufal Murtadha

ABSTRAK Keterbatasan kuota antrian M-paspor menyebabkan penumpukan antrian bagi masyarakat. Pembuatan paspor disetiap bulan nya terus meningkat, masalah ini menyebabkan masyarakat harus mencari alternatif dengan mendatangi kantor imigrasi lain, yang berpotensi mengurangi efisiensi layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep Dynamic governance dalam pembuatan paspor melalui aplikasi M-paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh serta upaya yang dilakukan kantor …

RESPONSIBILITAS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN DALAM PENANGANA…

M. RIZKAL FAHREEZI

Reponsibilitas merupakan suatu konsep yang berkenaan dengan standar professional dan kompetensi teknis yang dimiliki birokrasi publik dalam menjalankan tugasnya. Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang diciptakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertujuan untuk mempermudah partai politik dalam melakukan administrasi verifikasi menjadi peserta pemilu dan pengecekan keanggotaan partai dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai salah satu syarat …

TATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU TERHADAP ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA BANDA ACEH

Faizul Achyar

Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 terjadi di Aceh. Alat Peraga Kampanye merupakan benda untuk memperkenal diri kepada masyarakat agar diberikan suara ketika hari Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola pengawasan pada Pemilu dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi dan menindak pemasangan APK. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melal…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh -
  • Baca Selengkapnya

EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL UMKM DI ACEH (KAJIAN SERTIFIKA…

Firly

ABSTRAK Aceh memiliki Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Qanun ini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Namun bedasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa angka UMKM sertifikasi halal di Kota Sabang masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan evaluasi kebijakan sistem jaminan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Sabang, dan mengindentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan s…

SINERGITAS DINAS PARIWISATA DAN DINAS KOPERASI DAN UMKM ACEH TENGAH TERHADAP …

SINARTI ARLINGGA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung pembangunan daerah, di mana sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber utama pembangunan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kerja sama antara Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Tengah dalam meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PAD, serta menggali hambatan-hambatan yang menghambat upaya tersebut. D…

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH GAMPONG TERHADAP PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DRAIN…

FERDI

ABSTRAK Analisis Kinerja Pemerintah Gampong Terhadap Pemeliharaan Infrastruktur Drainase Dalam Meminimalisir Banjir Di Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman, menghadapi permaslahan banjir yang sering terjadi akibat infrastruktur drainase yang kurang optimal. Permasalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya sendimentasi, saluran yang tidak terintegrasi, dan minimnya pemeliharaan rutin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pemerintah gampong dalam pemeliharaan …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya



    SERVICES DESK