Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (S…
Magfirah
ABSTRAK MAGFIRAH 2023 TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61) pp., bibl., tabl. (Nursiti, S.H., M. Hum) Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Dalam UU SPPA ada tiga ketegori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yaitu anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tind…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON NOMOR: 1/JN-ANAK/20…
RISTY NABILA
Kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana telah diakui secara sah dalam KUHAP namun menurut pembentuk undang-undang anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka anak tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, Dalam kasus yang terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, Anak korban Jarimah Pemerkosaan memberikan keterangannya tanpa disumpah dalam proses pembuktian di muka persidangan sebagai saksi korban. Kesaksi…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2017/PN.DMK TENTANG TINDAK PIDA…
Almira Islamey
ABSTRAK Almira Islamey, 2023 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2017/PN.DMK TENTANG TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK YAYASAN ATAU PANTI ASUHAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,60) pp., bibl., app. Nursiti, S.H., M.Hum. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/ PN.Dmk terdakwa dari kasus penelantaran anak adalah pemilik yayasan atau panti asuhan itu sendiri. Jaksa Penuntut Umum dalam putusan a quo mendakwa te…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP BISNIS YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA (SUATU …
farhan telaumbanua
Skema piramida adalah istilah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan kejahatan bisnis yang menerapkan skema Piramida adalah Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapa…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVISE (…
MUNAWAR
ABSTRAK MUNAWAR, (2022) Perlindungan Korban Tindak Pidana Pengancaman Melalui Short Message Servise (SMS) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhouksemawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 59 ), pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Dalam pasal 29 Jo Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yan…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PENUNTUTAN DAN PEMBUKTIAN TERHADAP AGEN ASURANSI DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUA…
Nabila Umaira
Penuntutan dan pembuktian tindak pidana dalam Pasal 143 Ayat (1) Jo Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.” Dan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEULABOH NO.75/PID.SUS/2019/PN MBO TENT…
SITI RIZCA VITRIA
ABSTRAK Siti Rizca Vitria, 2023 STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEULABOH No.75/Pid.Sus/2019/PN Mbo TENTANG KELALAIAN TENAGA KESEHATAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 50) pp, bibl Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang menyebabkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BLANGPIDIE NOMOR 1/JN.ANAK/…
IYANDRA PUTRA
Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah mengatur mengenai Pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak. Namun pada Putusan Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd hakim memutuskan putusan bebas kepada anak yang melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Penelitian Studi Kasus ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam hal penilaian yang berbeda terhadap kesaksian saksi korban anak pada persidangan dan untuk menganalisis bagaimana P…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGA…
ALFIDZA ANGGARA
Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupia…
- Fakultas Hukum (S1), Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PERAN AUTOPSI DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (SUATU PENELITIA…
IMAM FIRDAUS
PERAN AUTOPSI DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,51).,pp.,bibl.,tabl. ABSTRAK IMAM FIRDAUS, 2023 (Mukhlis, S.H., M.Hum.) Pasal 7 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan, penyidik Polri karena kewajibannya berwenang mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeri…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya