Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PER…

T.hafizh alhaq

ABSTRAK T.Hafizh Alhaq (2023) Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54) pp., bibl.,tabl. (Dr.T. Saiful, S.H., M.Hum.) Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 284 RBg dan Pasal 164 HIR menerangkan lima alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah…

TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (S…

Nurul Akla

ABSTRAK Nurul ‘Akla, (2023) TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,51), pp.,tbl.,bibl. Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dal…

PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA MALAPRAKTIK TENAGA KESEHATAN YANG MENGAKIBATK…

T. MUHAMMAD ALFIS SYAHRIN

ABSTRAK T. Muhammad Alfis Syahrin, 2023 Nursiti, S.H., M.Hum. PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA MALAPRAKTIK TENAGA KESEHATAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 74), pp., bibl., tabl. (vi, 58), pp., bibl. Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menyatakan setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang me…

TINDAK PIDANA MENGIRIMKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI ANCAMAN KEKERASAN AT…

Shalsabilla Rizky Halim

Pasal 45B Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa barang siapa dengan sengaja mengirimkan Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. …

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 PK/PID.SUS/2010 TENTANG TINDAK PI…

GUSTI DILGANDA

Dalam Pasal 44 KUHP telah mengatur bahwasanya ketidakmampuan bertanggungjawab pelaku karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit dapat menjadi alasan pemaaf. Dalam hal tersebut harus ada hubungan kausal antara penyakit yang diderita dengan perbuatan yang dilakukan. Namun dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/PID.SUS/2010 hakim tidak melihat lebih detail fakta baru (novum) yang menjelaskan tentang alasan pemaaf ini menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara. Tujuan d…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (SUAT…

Mahara Sayoga

ABSTRAK MAHARA SAYOGA (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Takengon) Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala (v, 62) pp.,bibl., tabl. Nursiti S.H., M.Hum. Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Dalam hal terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan, baik secara …

PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK YANG MENGALAMI TRAUMA PSIKOLOGIS AKIBAT JARIM…

SITI KAILA

ABSTRAK SITI KAILA PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK YANG (2023) MENGALAMI TRAUMA PSIKOLOGIS AKIBAT JARIMAH KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 80) pp., tbl., bibl., app Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan An…

TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HU…

Fitria An Anisa

Hum Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT menyebutkan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000 bagi setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Kenyataannya masih ada tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah pengadilan Negeri Tapaktuan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana pene…

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1301/PID.B/2020/PN MDN TENTANG TINDAK PIDANA PENGAN…

ADINDA MAYHANNI

Penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka. Seseorang yang telah terbukti melakukan penganiayaan tidak secara serta merta dapat dipidana karena adanya kemungkinan unsur membela diri dalam perbuatannya. Unsur pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang terkandung dalam pasalnya bahwa pembelaan diri harus dalam keadaan terpaksa untuk melindungi dirinya maupu…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YA…

DEDEK ANANDA FACHRIDZAL

ABSTRAK Dedek Ananda Fachridzal (2023) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan Melalui Sosial Media (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 54) pp., bibl.,tabl (M. Iqbal, S.H., M.H.) Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berfungsi sebagai norma, pedoman, dan kontrol terhadap peri…


    SERVICES DESK