Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGAD…

EL FARISY

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 mengatakan tindak pidana membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukkannya seperti pekerjaan, pertanian, dan benda pusaka yang mendapatkan izin sesuai undang-undang, dan ancaman hukuman dari tindak pidana tersebut adalah 10 tahun penjara, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terdapat 5 kasus tindak pidana membawa sejata taja…

TINDAK PIDANA TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN PEMBERATA…

MUHAMMAD RIFKI FADHIL

Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 1 sampai dengan ke 5 dijelaskan bahwa pemberatan terhadap tindak pidana pencurian yaitu harus memenuhi beberapa unsur yaitu dilakukan pada malam hari, dengan cara membongkar, merusak, memanjat atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, pada waktu terjadi kebakaran, dilakukan lebih dari satu orang dan objek atau barang yang dicuri merupakan hewan ternak. Namun walaupun KUHP sudah mengatur secara jelas mengenai tindak pidana pencurian deng…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SECARA ADATRNMELALUI DALIHAN NATOLU RN(PENELITIAN …

KEZIA JESSICA MARGARETHA SIHOMBING

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang LKMD telah menempatkan Dalihan Natolu sebagai suatu lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat Batak Toba, hal ini dapat dilihat dengan keluarnya PERDA No. 10 Tahun 1990 di Humbang Hasundutan tentang lembaga adat Dalihan Natolu yang diberlakukan di seluruh kabupaten di Tapanuli, yang mempunyai fungsi menyelesaikan masalah secara adat yang akhirnya seiring masyarakat adat Batak Toba pergi merantau menjadi pedoman da…

TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA RN(SUATU PENELITIAN DI W…

FINOZA

Pasal 332 ayat (1) KUH Pidana memuat rumusan tindak pidana ini: “Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”. Namun, walaupun sudah ada pengaturan yang mengatur tentang hal itu masih saja ditemukan kasus serupa yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang T…

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IAH SINGKIL NOMOR 13/JN/2021/MS.SKL TENTA…

PUTRI MARLITA

ABSTRAK Putri Marlita, 2022 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IAH SINGKIL NOMOR 13/JN/2021/MS.SKL TENTANG ORANG DEWASA YANG MELAKUKAN ZINA TERHADAP ANAK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,63)pp,bibl,app. Nurhafifah,S.H.,M.Hum Putusan Mahkamah Syar’iyah Singkil Nomor 13/JN/2021/Ms.Skl ,terdakwa Darwino Siregar bin terbukti bersalah melakukan zina dengan anak sebagaima…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUMAJANG NOMOR: 28/PID.SUS/201…

ANGGADIGNA RAVI DHIYA ULHAQ

ABSTRAK STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUMAJANG NOMOR: 28/PID.SUS/2019/PN LMJ. TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG MELIBATKAN ANAK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 54,) pp., bibl, Nurhafifah, S.H., M.Hum. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj. dalam dakwaan penutut umum terdakwa Ahmat Rostandi bin Subandi, dituntut dengan Pasal 4 jo. Pasal 11 jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun dakwaan jaksa …

TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (SUATU PENELITIAN DI WILA…

MUJIBUR RAHMAN

Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana mengatur barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Meskipun sudah dilarang namun …

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN P…

Khairunisa Magfirani

ABSTRAK KHAIRUNISA MAGFIRANI, (2022) PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIB SIGLI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii 65) pp.,bibl.,tabl. (Nurhafifah, S.H., M.Hum.) Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana tecantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana salah satu hak narapidana yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah…

TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL KATEGORI GALIAN C (SUATU PENELITIAN DI WILA…

M.Azhar Syahputra

ABSTRAK M. AZHAR SYAHPUTRA, (2022) TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL KATEGORI GALIAN C (Suatu Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61) pp.,bibl.,tabl (Dr. Rizanizarli, S.H, M,H.) Berdasarkan Pasal 158 UU Pertambangan dijelaskan, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (…

PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTI…

Nia Eliza Rizki

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap narapidana narkotika dan untuk menjelaskan faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat belum terlaksana dengan maksimal, dikarenakan k…


    SERVICES DESK