Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS…

Maulidin Afdhal

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan “Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”. Dalam putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png identitas anak masih terpublikasi. Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menyebutkan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, namun ketentuan pasal tersebut belum terlak…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 133/PID.B/202…

AULIA KHARI

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 133/Pid.B/2023/Pn.Bna, memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban berinisial JD. Akibat perbuatannya terdakwa didakwakan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan hukuman penjara 2 bulan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Dalam putusan itu, pemilihan dasar hukum oleh jaksa penuntut umum kurang tepat, mengingat fakta – fakta yang terungkap selama proses pengadilan bahwa terdakwa terindikasi melaku…

ANALISIS PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHU…

NADYA LAILATUL RAHMI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengelompokkan pencabulan dalam bagian kejahatan terhadap kesusilaan maka berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023) yang secara tegas memasukkan pencabulan ke dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Oleh sebab itu, unsur-unsur, sanksi serta perlindungan terhadap korban memiliki beberapa perbedaan dari kedua undang-undang tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk…

TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM…

HAYATUN MUSAYADAH

Tindak pidana penadahan diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP yang menyatakan: Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah karena penadahan. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa dip…

TINDAK PIDANA MENJADIKAN PENADAHAN SEBAGAI KEBIASAAN (ANALISIS TERHADAP PUTUS…

MUHAMMAD HAFIDH AL-FAZI

ABSTRAK 2024 (Khairil Akbar, S.HI., M.H) Penadahan dapat diartikan menerima, menyimpan, membeli, menggadai dan menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan, serta dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan. Menjadikan penadahan sebagai kebiasaan yang diatur pada pasal 481 KUHP memiliki unsur menjadikan kebiasaan yang mana unsur tersebut dapat terpenuhi dengan adanya pengulangan tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengulangan tindak pidana sudah d…

PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGA…

Said Fahran Assegaf

Pidana pelatihan kerja merupakan pengganti dari pidana denda yang dikenakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya anak yang dijatuhkan pidana pelatihan kerja menjadi alasan dalam pelaksanaannnya dapat memenuhi hak anak dan selama menjalani masa pidananya dapat berjalan dengan lancar, Namun pada kenyataannya pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG NOMOR 33/PID.SUS/2020/PN …

MUHAMMAD LUTHFI YANDI

Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 33/Pid.Sus/2020/Pn Rkbb, menetapkan Terdakwa Ferlin Herdiana binti (Alm) Fakhrudin, dipidana dengan Pasal 88 Jo. 67 I Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun berdasarkan penjelasan Saksi dan fakta persidangan seharusnya terdakwa dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 17 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana setiap orang yang melakukan perdaga…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARTAPURA NOMOR 307/PID.B/2020/PN MTP T…

Rifki Subahansyah

Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 307/Pid.B/2020/Pn Mtp, menetapkan Terdakwa Firdi Irawan alias Iwan Tawing bin Lukman, dipidana dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dengan sanksi pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah satu miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Namun perbuatan terdakwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam tuntutan dan fakta persidangan seharu…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 448/PID.B/2020/PN.MTR TEN…

ZAIFAH

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Mtr mengadili perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa Andre Harianto, dengan cara menggadaikan sepeda motor sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum yaitu Pasal 372 KUHP. Adanya unsur penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa namun dakwaan penuntut umum tidak memperhatikan ketentuan Pasal 55 KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan ada…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA RENTAL KENDARAAN MINIBUS DI BANDA ACEH

M. AGUNG FADHILLAH

ABSTRAK M. AGUNG FADHILLAH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA RENTAL MINIBUS DI BANDA ACEH 2024 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51), pp., bibl. A.Malik Musa, S.H., M.Hum Di Pasal 1564 KUHPerdata mengatur bahwa penyewa bertanggungjawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa. Namun dalam kenyataannya pihak penyewa belum melaksanakan tujuannya sesuai yang di atur di dalam pasal 1564 K…


    SERVICES DESK