Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA DILENGKA…

Lutfia Cantika

ABSTRAK LUTFIA CANTIKA (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN. (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp.,bibl.,tabl.,app. Nurhafifah, S.H., M.Hum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Pada Pasal 83 ayat (1) huruf b mengenai, Tindak Pidana Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan tanpa dilengkapi dengan Surat K…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO NOMOR RN15/JN/2021/M…

GERRY SALAHUDIN

ABSTRAK GERRY SALAHUDIN STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO NOMOR 15/JN/2021/MS.JTH TENTANG JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V, 64) pp., bibl. App. Nurhafifah, S.H., M.Hum Pada putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 15/JN/2021/MS.Jth Tentang Pelecehan seksual terhadap Anak, Terdakwa terbukti bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual yang diatur dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Namun dikar…

ASIMILASI RESIKO PENGULANGAN TINDAK PIDANA SAAT PANDEMI COVID-19 ( SUATU PENE…

MUHAMMAD HAVIES

ABSTRAK M.Havies, (2023) Asimilasi Resiko Pengulangan Tindak Pidana Saat Pandemi Covid-19 (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51), pp.,tabl.,bibl. M. Iqbal, S.H., M.H. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan dibebaskan Narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Dalam administratif pemberian asimilasi ini, salah satu dokumen yang harus dilengkapi adalah laporan penelitian …

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (SUATU PENELITIAN …

Puteri Indahsyah Fitri

ABSTRAK PUTERI INDAHSYAH FITRI (2023) PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (ix, 68) pp.,bibl.,tabl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H.,MH.) Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pi…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA JALAN YANG TIDAK MEMPERBAIKI J…

Muhammad Farhan Syahputra

Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Meskipun…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA PA…

MIFTAHUL JANNAH

Peraturan Bupati Pidie Jaya tahun 2010 terkait Penyertaan Modal Pidie Jaya pada PT Bank Aceh telah mengatur besaran modal yang disertakan Pidie Jaya pada tahun 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Namun pada praktiknya pada Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Aceh tahun 2010 tidak tercantum nilai rupiah total saham Pidie Jaya sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi besaran perolehan deviden yang diterima oleh Pemerintah…

PERAN NEGARA DARI WARGA NEGARA ASING YANG SUDAH DIJATUHI HUKUMAN MATI DALAM K…

PUTRI RIZKI AFDHILIA

Hak hidup merupakan HAM yang bersifat tidak dapat dikurangi (non derogable), dimana hak ini tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Sebagaimana dinyatakan dalam DUHAM pasal 3. Namun di Indonesia masih memberlakukan hukuman mati dalam kasus narkoba berdasarkan UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika berdasarkan instrumen hukum internasional yaitu United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Subtance (Konvensi Narkotika),1988. Hukuman mati di Indonesia …

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA …

ELZA DWINA PUTRI

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Namun pada faktanya, masih banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Tujuan dari peneiti…

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN RODA DUA (SUAT…

Kafrawi

ABSTRAK Kafrawi, 2023 Salah satu contoh kejahatan yaitu tindak pidana penggelapan yang di atur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Sekalipun telah di atur dasar hukumnya seperti disebukan dalam Pasal 372 KUHP bahwa “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara sel…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR:191/PID.B/2021/PN.…

Muhammad Dwi Rizki

ABSTRAK MUHAMMAD DWI RIZKI, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 191/PID.B/2021/PN-SGI TENTANG PENGGELAPAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp, bibl, app. Nurhafifah, S.H., M.Hum Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 191/Pid.B/2021/Pn.Sgi, memutuskan terdakwa Muhammad Bin Daud terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi korban Maulidin Bin Husein atas kontrak mobil pemotong padi Yanmar AW82 dan dijerat pidana dengan Pasal 372 …


    SERVICES DESK