Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN MENTAL TERHADAP NARAPIDANA PENGGUNA NA…

NURRAYYAN AZHAR

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan tanpa terkecuali orang yang hilang kemerdekaannya karena sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun dalam kenyataannya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh belum terpenuhi secara maksimal karena beberapa hambatan. Tujuan dari penulisan skripsi ini…

PENYELESAIAN SECARA DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNA…

MUHAMMAD ANDIKA NANDA TAMA

ABSTRAK M Andika Nanda Tama Penyelesaian Secara Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51) pp., bibl., app Nurhafifah S.H., M.Hum Negara Indonesia mengatur sistem penerapan diversi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan pada Pasal 7 bahwa wajib diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana selama ancaman pidana tidak lebih dari …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA MAWAH DALAM PENGELOLAAN KEBUN PALA DI KE…

M. TAUFIQUR AKHWAL

ABSTRAK M.Taufiqur Akhwal 2025 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA MAWAH DALAM PENGELOLAAN KEBUN PALA DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,60) pp, bibl. Dr. Sulaiman, S.H., M.H Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar pada Pasal 4 Ayat (1), menjelaskan bahwa bagi hasil berdasarkan pendapatan dan berdasarkan keuntungan, pada Ayat (2), menjelaska …

TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA (SUATU PENELITIAN D…

MUHAMMAD HAIKAL

Penipuan dapat dilakukan secara individu ataupun secara bersama-sama yang disebut sebagai penyertaan. KUHP mengatur penipuan pada Pasal 378 yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu/ martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau agar memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat …

PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG REHABILITASI…

Mohd. Aulia Aqil

ABSTRAK MOHD AULIA AQIL PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Bna) 2025 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 90) pp., bibl., app Nurhafifah, S.H., M.Hum Pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN.Bna dianggap tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahu…

TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 124/P…

M. Sidiqi Muhtaram

Pada kasus Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna, terdakwa secara sah serta bersalah diancamkan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam ranah penyalahgunaan obat substansi terlarang dengan spesifiknya masuk ke tumpuan tindak pidana khusus narkotika. Permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini ialah tidak terdapat unsur dolus premeditatus maupun bukti penjualan oleh terdakwa, dan putusan majelis hakim yang tidak s…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (SUAT…

QASTHARI IZZATIL ISMAH

Dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa : “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun terhadap pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah suatu pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”. Meskipun perbuatan pencurian dengan kekerasan telah diatur …

TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL LISTRIK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENG…

Reza Rezeki Yanda

ABSTRAK REZA REZEKI YANDA 2022 TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL LISTRIK (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,56), pp., bibl., tabl NURHAFIFAH,SH.,M.Hum Ketentuan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena…

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PI…

Muhammad imamil maulana

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Namun dalam pelaksanaan atau penerapan restorative justice khususnya di Polsek Kuala Batee masih terdapat kendala yang ber…

TINDAK PIDANA KELAINAN SEKSUAL EKSIBISIONISME (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN…

Icha febriana kesuma

Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw telah mengadili perkara tindak pidana kelainan seksual atas nama terdakwa Otniel Kwolomine yang melakukan onani di depan umum sebagai bentuk kepuasaan terdakwa. Aksinya tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 36 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan b…


    SERVICES DESK