Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI SEKTOR HULU MINYAK D…

Thariq Ramadhan Syurga

Perjanjian penanaman modal asing memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk sektor pengelolaan hulu minyak dan gas bumi (migas) di Wilayah Kerja (WK) Pase yang merupakan salah satu sektor penting bagi penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh. Dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) pengelolaan bersama WK Pase antara Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dan Triangle Pase Inc. telah menimbulkan persoalan hukum sehingga berdampak terhadap PAD …

HUBUNGAN HUKUM ANTARA INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN DALAM INVESTASI AS…

ANDIKA REZA PRAMANA

Selama 1970-1990, Indonesia menjadi salah satu produsen minyak dan gas bumi terbesar di dunia. Pengelolaan sumber daya alam tersebut membutuhkan investasi asing langsung, dikarenakan memerlukan modal, teknologi, dan sumber daya manusia yang kompeten. Kegiatan investasi asing langsung di Indonesia dilakukan dengan cara pendirian anak perusahaan oleh perusahaan asing dan perusahaan Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat dibutuhkan pengaturan hukum antara induk perusahaan dan anak per…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG BUS TRANS KOETARADJA KORIDOR 1 (SATU…

Dini Aklima Nurhayani

ABSTRAK Dini Aklima Nurhayani, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG BUS TRANS KOETARADJA KORIDOR 1 (SATU) YANG TIDAK SESUAI DENGAN JADWAL OPERASIONAL KEBERANGKATAN (Suatu Penelitian di UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja) 2024 Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 69), pp., bibl., tabl. Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), menyebutkan bahwa penyele…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PERU…

MUHAMMAD NAUFAL

Pasal 191 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Pasal 4 ayat (2) Permenhub No. PM 40/2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menyatakan “Penyelenggara Terminal wajib memberikan sanksi kepada perusahaan angkutan umum jika terjad…

TINJAUAN YURIDIS PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% KEPADA BADAN USAHA MILI…

Siti Maghfirah

ABSTRAK Siti Maghfirah, 2023 TINJAUAN YURIDIS PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 90) pp, bibl. Prof. Dr. Azhari, S.H., M.C.L., M.A. Dalam industri migas, proses penawaran participating interest kepada daerah membutuhkan pengaturan yang jelas untuk dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi semua pihak. Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Energi Sumb…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN P…

Yoggi Harianto

ABSTRAK Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun Pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor dengan pemberatan di Kutacane, penegakan hu…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MAKANAN OLAHAN BEKU YANG TIDAK ME…

Nadia Ramdayani

Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, akan tetapi masih ditemukan produk makanan olahan beku yang beredar tanpa adanya informasi komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Tujuan penelitian ini untuk me…

WANPRESTASI NASABAH TERHADAP PEMBAYARAN PEMBIAYAAN AKIBAT COVID-19 (STUDI KAS…

NABILLA WARHAMNI

Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Syariah disebutkan bahwa “Pembiayaan syariah merupakan penyaluran pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah berdasarkan kesepakatan antara para pihak”. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Namun, kenyataannya masih terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi, yaitu ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap isi perjanjian. Tujuan penelitian in…

THE AUTHORITIES OF SABANG FREE TRADE AND FREE PORT ZONE WITHIN LAW ON JOB CRE…

AHMAD ZHARFAN

ABSTRAK Ahmad Zharfan 2022 Dr. Muhammad Ya’kub S.Ag., LL.M. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan usaha yang mudah diakses di Sabang, Kabupaten Aceh Besar, dan pulau-pulau kecil lainnya di sekitarnya. Ada berbagai kewenangan yang berubah pasca berlakunya UU Cipta Kerja melalui pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 yang berlaku Mutatis Mutandis. Penelitian ini menganalisis kewenangan…

PERJANJIAN WARALABA FOODPEDIA BANDA ACEH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL…

ARI SYAH PUTRA

ABSTRAK Perjanjian Waralaba Foodpedia Banda Aceh dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Yunita, S.H., L.LM Pasal 1 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyebutkan waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha dalam rangka memasarkan barang dan/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Dalam pelaksanaan…


    SERVICES DESK