IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM TAHAPAN VERIFIKASI…
ABSTRAK
Sipol sebagai seperangkat sistem teknologi informasi berbasis web dengan tujuan melayani partai politik sebagai calon peserta Pemilu. Melalui Sipol partai politik dapat melakukan penyusunan input data kelayakan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu. Namun tetap adanya surat keberatan dari beberapa partai lokal terhadap verifikasi faktual bahkan ada yang melakukan gugatan ke (Pengadilan Tata Usaha Negara) PTUN. Pada dasarnya Pemilu akan selalu berkaitan dengan kekuasaan dan pembent…
TANGGUNG JAWAB SOSIAL POLITIK ANGGOTA DPRK PERIODE 2019-2024 DARI PARTAI ACEH…
Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Sosial Politik Anggota DPRK Periode 2019-2024 dari Partai Aceh Kota Subulussalam Terhadap Daerah Pemilihan. Tujuan masalahnya adalah Untuk Mengetahui Dan Mendeskripsikan Bagaimana Tanggung Jawab Sosial Anggota DPRK Subulussalam Dari Partai Aceh Terhadap Daerah Pemilihan. Ini sejalan dengan teori Corporate Social Responsibility (CSR) yang menuntut setiap pemangku kewenanangan untuk dapat merealisasikan tanggung jawab sosialnya secara efektif dan efisien. …
PREFERENSI PEMILIH TERHADAP PARTAI ACEH DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEM…
Partai Aceh merupakan Partai lokal yang didukung oleh organisasi mantan GAM seperti KPA dan Majelis GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang dibentuk pasca-MoU Helsinki. Partai Aceh menggambarkan bahwa mantan GAM begitu percaya bahwa kekuatan mereka di bidang politik tidak bisa dibendung oleh kelompok lain. Setelah terjun kedunia politik dari tahun 2009 Partai Aceh mengalami penurunan suara pada tahun 2019 hal ini membuat peneliti tertarik melakukan pene…
POLITICAL DISTRUST DPRA KEPADA GUBERNUR ACEH DALAM PELAKSANAAN DANA REFOCUSSI…
Pandemi covid-19 di Indonesia telah menyebabkan krisis sosial ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat terlebih masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa menjadi solusi dalam percepatan Covid-19. Namun bagi Pemerintah Aceh, dalam merealisasikan penggunaan dana refocussing masih jauh dari transparansi terutama dalam sektor jaring …