Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEBIJAKAN AMINULLAH TERHADAP PENINGKATANRNPERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DI K…

NAILA SASKIA

Pemerintah modern pada dasarnya merupakan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan melalui kebijakan daerah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan.Berbagai upaya kesejahteraan harus dilakukan melalui pembangunan fisik maupun non fisik.Meningkatkan usaha untuk kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintahan baik secara ekonomi maupun politik.Kebijakan Aminullah sebagai walikota Banda Aceh dalam hal pertumbuhan ekonomi salah satunya melalu…

ANALISIS TRANSPARANSI PEMERINTAHAN GAMPONG KRUENG MANGKOM KECAMATAN SEUNAGAN …

WANDA SARI

ABSTRAK Gampong Krueng Mangkom merupakan sebuah gampong kecil dan terpencil yang terletak di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Dalam proses Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintahan gampong di indikasi melakukan penyelewengan dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dalam pengelolaan dana desa di gampong tersebut. Aparatur gampong sebagai pelaku pemerintahan tingkat desa tidak menerapkan aspek transparansi dalam proses pengalokas…

TRANSPARANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MAS…

Lilis Syarifah

ABSTRAK Wabah Covid-19 telah memukul kondisi perekonomian masyarakat Aceh terutama bagi pelaku UMKM. Dampak yang paling tinggi dirasakan oleh pelaku usaha mikro sebesar 67,5 %, usaha kecil 29,9% dan menengah 2,6%. Dampak yang dirasakan oleh UMKM tersebut selama pandemi yaitu penurunan omst sebanyak 22,9%. Penurunan ini terjadi karena aktivitas yang berkurang dan disusul permintaan yang juga berkurang. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagang…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TERHADAP PENERTIBAN PERTAMBANGAN MINYAK IL…

YOLA AULIZA

ABSTRAK Minyak bumi merupakan sumber kekayaan yang terdapat di dalam perut bumi sebagai bahan galian yang sangat berpengaruh baik secara politik maupun ekonomi. Ditemukannya minyak bumi yang berada di kawasan kabupaten Bireuen membuktikan bahwa Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang beranekaragam salah satu kekayaan yang dimiliki yaitu minyak bumi. Gampong Alue puno adalah salah satu lokasi penambangan minyak bumi yang dikelola oleh masyarakat Kabupaten Bireuen secara illegal. Namun perm…

HUBUNGAN MINDFULNESS DAN IMPULSIVE BUYING PADA DEWASA AWAL YANG MELAKUKAN BEL…

FARAH SALISA

Munculnya pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan penggunaan e-commerce. Meningkatnya transaksi belanja online menimbulkan perilaku impulsive buying bagi konsumen yang gemar berbelanja online. Banyaknya pilihan produk yang dijual dan dibeli secara online dalam e-commerce membuat masyarakat tertarik dengan proses belanja secara online. Impulsive buying dicirikan dengan perilaku pembelian yang tidak direncanakan. mindfulness merupakan salah satu faktor yang dapat mengendalikan keputusan indivi…

HUBUNGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DENGAN KEPATUHAN TERHADAP TATA TERTIB PADA SAN…

AHMAD ZAKY

Fenomena ketidakpatuhan tata tertib pada remaja kerap terjadi dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Tidak hanya itu, ketidakpatuhan terhadap tata tertib juga terjadi pada santri dayah. Ketidakpatuhan santri dayah terhadap tata tertib dapat terjadi karena rendahnya tanggung jawab sosial yang dimiliki. Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap tata tertib pada santri dayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kore…

KONFLIK DAN POWER POLITIK ANTARA DAYAH SALAFIYAHRNDAN MAJELIS PENGKAJIAN TAUH…

ULVIATUR RAHMAH

KONFLIK DAN POWER POLITIK ANTARA DAYAH SALAFIYAH DAN MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI SENSE OF PLACE DI ACEH BARAT

REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEISTIMEWAAN ACEH (STUDI TERHADAP TERMINASI POLIT…

RAJA ANSARI

ABSTRAK Perpres No. 23 Tahun 2015 memuat secara tegas bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh (Kanwil BPN Aceh) dialihkan menjadi Dinas Pertanahan Aceh (DPA). Dalam implementasinya Pemerintah Pusat cenderung tidak memiliki political will. Terbukti pengalihan kewenangan BPN ke DPA terus mengalami hambatan. Hal ini merupakan salah satu persoalan political Institusional Pemerintah Pusat untuk menghegemoni kekuasaan di bidang pertanahan di Aceh. Reformasi birokrasi dalam pengalihan …

KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS KERAMBA JARING APUNG DI WILAYAH PERAIRA…

IQBAL FACHREZA LINGGA

Keramba Jaring Apung (KJA) merupakan tempat pemeliharaan ikan yang terapung di permukaan air. KJA merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat disekitar Danau Toba terkhusus di desa Haranggaol yang sudah mencapai sekitar 7000 keramba. Namun, banyaknya aktivitas dari KJA tersebut telah membuat kualitas air Danau Toba menjadi buruk yang diakibatkan oleh buruknya tata kelola KJA seperti pemberian pakan yang berlebih,pembuangan ikan mati dan feses ikan yang telah terkontaminasi oleh pa…

ANALISIS PROSES PENGANGGARAN APBA BERBASIS APLIKASI E-RENCANA (STUDI HUBUNGAN…

MUHAMMAD RIDHO

ABSTRAK Proses perencanaan dan penganggaran di Aceh, khususnya dalam penetapan dan pengesahan APBA seringkali terjadi ketelambatan. Penyebab utama dari keterlambatan tersebut adalah koordinasi dan kepentingan politik. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, adalah dengan diterapkannya kebijakan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi, yaitu e-Rencana. Penerapan e-Rencana sejak APBA 2017, tetap menuai keterlambatan. Terutama pada penetapan APBA 2018 yang …


    SERVICES DESK