Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BERSAMA YAN…

Putri Safira

TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BERSAMA YANG BELUM DIBAGI PASCA PERCERAIAN ABSTRAK Putri Safira * Novi Sriwahyuni Darmawan ** Berdasarkan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata *** Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018, setiap pelanggaran oleh PPAT harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan harta bersama pasca perceraian di …

IMPLIKASI HUKUM KEABSAHAN AKTA PERALIHAN HAK RNATAS TANAH YANG DIBUAT PEJABAT…

Opra Wirdatul Tipla

IMPLIKASI HUKUM KEABSAHAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TANPA MELAKUKAN PENGECEKAN SERTIPIKAT ABSTRAK Opra Wirdatul Tifla * Yanis Rinaldi** Novi Sri Wahyuni*** Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pengecekan sertipikat sebelum membuat akta peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Peratur…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HAL PEMBUATAN AKTA SUBROGRASI PIUTANG DARI BANK …

Sandi Rahmad Sholeh

Subrogasi berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan selama mengikuti ketentuan dalam fatwa 104/DSN/MUI/X/2016. Sejak pemberlakukan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), notaris melaksanakan subrogasi atas piutang tidak berdasarkan syariah. Hal ini terjadi dikarenakan belum ada aturan hukum positif yang menegaskan secara jelas tentang subrograsi piutang dari bank konvensional ke bank syariah. Hal ini menjadi suatu permasalahan dalam hal subrograsi, meskipun s…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBACAKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS DI H…

Hanafittya

Kewajiban notaris untuk membacakan akta diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Kewajiban pembacaan akta harus dilakukan oleh notaris itu sendiri. Dalam hal ini terdapat dua kasus terkait dengan akta notaris…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM STELSEL NEGATIF BERTENDENSI POSITIF DALAM PE…

Andri Faisal

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM STELSEL NEGATIF BERTENDENSI POSITIF DALAM PENGATURAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA Andri Fiasal* Mohd. Din** Dahlan*** ABSTRAK Sistem pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia adalah sistem Negatif yang mengandung unsur Positif yang mengacu pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Dalam sistem negatif pada sistem pendaftaran akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak melakukan pengujian terha…

PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH ACEH DALAM MEMBENTUK NOTARIS YANG MENGEDEPAN…

Ramadha Nul Karim

Menteri mengangkat dan memberhentikan notaris yang dalam melaksanakan tugasnya wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 67 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwasanya Menteri bertugas melakukan pembinaan dan pembinaan terhadap notaris. Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pengawasan terhadap notaris secara preventif dan remedial ditata melalui Pasal 1 Peraturan Ment…

PELAKSANAAN PENETAPAN BATAS-BATAS DAN LUAS TANAH DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT …

Alvin Karanesa

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, maka dalam pelaksanaan penetapan batas-batas dan luas tanah yang diukur harus dihadiri para pihak yang berkepentingan, penerapan ini disebut dengan asas contradictoire delimitatie. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan penetapan batas tidak menerapkan asas contradictoire delimitatie. Saat pengukuran hanya dihadiri oleh Kepala Desa atau wakil pemili…

URGENSI PENGATURAN HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP TUNTUTAN PERDATA DAN PIDANA …

Fanda Fadilla

URGENSI PENGATURAN HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP TUNTUTAN PERDATA DAN PIDANA TERKAIT PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG ISINYA TIDAK SESUAI FAKTA  Fanda Fadilla Sanusi  Iskandar A. Gani  ABSTRAK Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) menentukan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang…

PELAKSANAAN KEWAJIBAN NOTARIS MEMBACAKAN AKTA AUTENTIK DI HADAPAN PARA PIHAK …

Baihaqi

PELAKSANAAN KEWAJIBAN NOTARIS MEMBACAKAN AKTA AUTENTIK DI HADAPAN PARA PIHAK (Suatu Penelitian di Banda Aceh) Baihaqi* Sanusi** 1 Novi Sri Wahyuni*** ABSTRAK Akta autentik ialah alat bukti yang sengaja dibuat oleh notaris untuk proses pembuktian perdata di pengadilan. Pembuatan akta autentik sedianya dilaksanakan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Salah satu kewajiban notaris Pasal 16 ayat (1) huruf …

PENERAPAN HAK LANGGEIH DALAM JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN ACEH BARAT

Mutiara Marni

PENERAPAN HAK LANGGEIH DALAM JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN ACEH BARAT Mutiara Marni* Darmawan** Dahlan Ali*** ABSTRAK Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan dasar hukum bagi penerapan hak langgeih di Aceh sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat Aceh. Tidak hanya itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga menyebutkan bahwa pemerintah Aceh mengakui hak masyarakat adat dengan dikelua…


    SERVICES DESK