Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGELOLA SITUS BERSEJARAH DI ACEH

DONY IRAWAN SIREGAR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan landasan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan dan Kebudayaan. Pada 6 ayat 5 dan 6 mengatur penyelenggaraan, pengelolaan, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata di wilayahnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya disebutkan bahwa B…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN AKSES INTERNET

NADA FITRI NAFISAH

ABSTRAK Hadirnya akses internet memudahkan segala urusan tanpa jarak dan batasan. Di era pesatnya digitalisasi akses internet menjadi pilar utama dalam melakukan kegiatan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah berkenaan dengan belum merata akses internet di beberapa desa di Kabupaten Simeulue, sehingga masyarakat kesulitan mengakses internet dengan nyaman bahkan untuk jaringan seluler masih berada di luar jangkauan. Tujuan penelitian ingin mengetahui bagaimana pemerin…

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN AC…

Musni Setia Dewi

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana sesama manusia hidup berdampingan secara damai dan menerima perbedaan lain dalam setiap kelompok. Menghormati, menghargai, saling menerima seperti apa adanya, Aceh salah satu Provinsi yang berada di Indonesia yang menerapkan pelaksanaan syariat Islam. Meskipun Aceh berpenduduk mayoritas muslim, akan tetapi banyak juga umat beragama non muslim yang ada di Aceh. Salah satunya di Kabupaten Aceh Singkil yang memiliki keberagaman agama yang sering terj…

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN P…

M. HARIS RIEVANZA

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk memenuni kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya merupakan instansi yang memberikan segala layanan terkait pendidikan, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masya…

MODEL PELAYANAN PUBLIK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH

TEUKU ARIANSYAH MULY

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk instansi kepolisian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, data dari Ombudsman Provinsi Aceh terdapat laporan mengenai permasalahan Pelayanan di Polresta Banda Aceh yaitu Masyarakat mengakses layanan publik namun dilakukan penundaan berlarut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui model dan faktor pendukung pelayanan…

COLLABORATIVE GOVERNANCE ANTARA DINAS KESEHATAN DENGAN DP3AP2KB DALAM PENANGG…

JUFRI

Berdasarkan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan stanting teintegrasi di kabupaten Gayo Lues, penanganan stanting sebagai wadah lintas pemangku kepentingan dalam mengurangi stanting di Kabupaten Gayo Lues. Akan tetapi, keberadaan tim tersebut ternyata belum mampu mencapai tujuan dari pembentukannya yaitu untuk menguraingi penurunan stanting di Kabupaten Gayo Lues. Hal ini dibuktikan melalui data bahwa dala…

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA UJUNG KAL…

FACHROZI. F

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwasanya Pembangunan dan Pemberdayaan dapat ditempuh melalui upaya pendampingan, Implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, pemerintah menyediakan Pendamping Desa yang berkedudukan langsung di desa. Pendamping Desa adalah sebuah jabatan yang bernaung di bawah Kementerian Desa yang tugasnya ialah mendampingi desa, membina desa, serta membuat desa dampingannya menjadi lebih baik, Peran dari pada Pendamping Desa sangat penting …

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP ASPEK I…

HAJAR SHARFINA

ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembangunan infrastruktur jalan di Aceh Besar masih tingginya tingkat kerusakan jalan, yang diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah trafik dan tonase kendaraan yang melintasi luas jalan di Kabupaten Aceh Besar di atas kemampuan daya dukung jalan. Sehingga menyebabkan Infrastruktur jalan di Kabupaten Aceh Besar banyak yang berlubang dan tidak merata sehingga menyebabkan kecelakaan dan tergenangnya air. Penelitian ini bertujuan untu…

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KEMIS…

MARISA SIBENGI

ABSTRAK Kopi merupakan komoditi yang terkenal di Kabupaten Bener Meriah yang membuat 90% penduduk Bener Meriah berprofesi sebagai petani kopi. Kopi itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun permasalahan dari profesi ini sangat kurang dari kata sejahtera karena Kabupaten Bener Meriah saat ini termasuk sebagai Kabupaten termiskin ke lima di Provinsi Aceh sehingga sangat dibutuhkan adanya program pemerintah dalam mendorong sektor pertanian kopi di Bener Meriah. Tujuan penelitian untuk …

PERAN DINAS SYARI’AT ISLAM KOTA BANDA ACEH DALAM MENGHADAPI PERBEDAAN ALIRA…

Helmi Haris Munandar

Islam sebagai agama besar rentan terhadap perpecahan yang mengarah pada munculnya ajaran - ajaran baru yang menyimpang dari ajaran dasar Islam tidak terkecuali Propinsi Aceh. Lewat Surat Edaran yang di keluarkan oleh PLt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang berkaitan dengan perbedaan paham atau aliran-aliran dalam Islam di Aceh pada tanggal 13 Desember 2019 yang berisi tentang larangan untuk mengadakan pengajian selain dari I’tiqad Ahlusunnah Waljamaah yang bersumber hukum mazhab syafi’iyah…


    SERVICES DESK