Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

OPTIMALISASI PERAN BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDA ACEH D…

ALFI RISKY RAHMANDA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 386 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Dalam rangka meningkatkan inovasi daerah, Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh memiliki peran terkait dengan pelaksanaan, fasilitasi, serta pengelolaan inovasi daerah. Namun berdasarkan pengamatan, ditemukan masih belum optimalnya peran BAPPEDA Kota Banda Aceh …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYA…

ERNA NOVITA

Gayo Lues tercatat sebagai daerah termiskin kedua dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh pada tahun 2021. Salah satu penyebabnya diindikasikan oleh masih banyaknya rumah yang tidak layak huni, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Gayo Lues telah melakukan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Dabun Gelang, namun dalam implementasinya terdapat masalah kesenjangan sosial dalam masyarakat serta jumlah bantuan tidak mencapai target yang ditentukan. Penelitian ini b…

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SABANG MELALUI SEKTOR WISATA (…

Angelin Handayani

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kota Sabang sebagai kawasan pariwisata tentu saja memiliki peluang besar untuk berkembang dan mandiri. Salah satu destinasi wisata bahari favorit di Sabang adalah Pantai Iboih. Tujuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana optimalisasi PAD yang dilakuk…

ANALISIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENGELOLAAN KEKAYAAN ALAM MINYAK D…

NURMALISA H. CHAWARI

ABSTRAK Berdasarkan laporan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Aceh yang berfokus pada persentase tingkat kemiskinan Aceh tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan bahwasanya angka kemiskinan Aceh tergolong tinggi dan tidak stabil atau tetap, dari hasil juga menunjukkan bahwasanya penurunannya sering kali tidak sesuai dengan target, hal tersebut terjadi karena banyaknya hambatan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk melakukan an-alisis lapangan terhadap penanggu…

IMPLEMENTASI PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KOMPLEKS PERKANTORAN COT TRIENG PIDIE…

Cut Sarah Fadilla

Kabupaten Pidie Jaya mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan beternak. Dalam rangka menjaga ketertiban dalam masyarakat dari ternak, pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan kebijakan untuk menertibkan ternak dengan adanya Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 tentang tata cara penangkapan hewan ternak yang berkeliaran di kantor pemerintahan, tempat umum, lahan perkebunan/pertanian masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya. Namun, sam…

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI EROSI SUNGAI KL…

AHMALIAN

Proses dan akibat dari bencana alam dapat mengancam keselamatan masyarakat luas, termasuk bencana erosi yang terjadi di Gampong Keude Padang. Dengan demikian proses pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam memerlukan kehadiran Pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah membentuk BPBD sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk …

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH ACEH TENGAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM TEMBAKAU

GIEYARA NAUFAL RIYUSA

ABSTRAK Aceh Tengah beberapa tahun belakangan ini banyak dari masyarakatnya yang membudidayakan dan mengolah tembakau sehingga lahirnya beberapa UMKM tembakau. Dalam hal ini ingin melihat kinerja dari pemerintah Aceh Tengah untuk pemberdayaan UMKM tembakau. Menurut Mangkunegara kinerja merupakan hasil kerja baik secara kuantitas maupun kualitas yang diraih seseorang dalam melakukan tugas sesuai tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, atau merupakan gabungan dari kemampuan, usaha, dan kese…

ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGELOLA SITUS BERSEJARAH DI ACEH

DONY IRAWAN SIREGAR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan landasan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan dan Kebudayaan. Pada 6 ayat 5 dan 6 mengatur penyelenggaraan, pengelolaan, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata di wilayahnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya disebutkan bahwa B…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN AKSES INTERNET

NADA FITRI NAFISAH

ABSTRAK Hadirnya akses internet memudahkan segala urusan tanpa jarak dan batasan. Di era pesatnya digitalisasi akses internet menjadi pilar utama dalam melakukan kegiatan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah berkenaan dengan belum merata akses internet di beberapa desa di Kabupaten Simeulue, sehingga masyarakat kesulitan mengakses internet dengan nyaman bahkan untuk jaringan seluler masih berada di luar jangkauan. Tujuan penelitian ingin mengetahui bagaimana pemerin…

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN AC…

Musni Setia Dewi

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana sesama manusia hidup berdampingan secara damai dan menerima perbedaan lain dalam setiap kelompok. Menghormati, menghargai, saling menerima seperti apa adanya, Aceh salah satu Provinsi yang berada di Indonesia yang menerapkan pelaksanaan syariat Islam. Meskipun Aceh berpenduduk mayoritas muslim, akan tetapi banyak juga umat beragama non muslim yang ada di Aceh. Salah satunya di Kabupaten Aceh Singkil yang memiliki keberagaman agama yang sering terj…


    SERVICES DESK