Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE TERHADAP PENANGANAN ILLEGAL …

Fani Kussuma

Provinsi Aceh yang memiliki sumber perikanan yang melimpah dengan berbagai jenis ikan, maka sumber perikanan harus dimanfaatkan dengan baik melalui penangkapan ikan yang ramah lingkungan . Realitanya dalam penangkapan ikan sebagian dilakukan secara ilegal, baik dengan tanpa izin maupun dengan menggunakan alat penangkapan yang merusak lingkungan. Dari letak geografisnya Kabupaten Simeulue merupakan kawasan perikanan yang sangat strategis karena merupakan jalur migras…

KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR BADAN …

ANZAL NAZAR

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementrian yang mempunyai tugas menjalankan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan masih banyaknya laporan yang diterima oleh pihak Ombudsman persoalan agra…

AGENDA SETTING KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SABANG DALAM PENERAPAN PARIWISATA HALAL

RIZKY MAULIZAR

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang pariwisata yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Provinsi yang dikenal sebagai “Serambi Mekkah” ini nampaknya serius menggarap wisata halal terbukti dengan keberhasilannya membawa pulang dua penghargaan World Halal Tourism pada tahun 2016. Sedangkan pada Anugerah Pariwisata Indonesia (API) 2019, Kota Sabang dinobatkan sebagai destinasi wisata paling khas. Penerapan syariat Islam di Kota Sabang belu…

OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DALAM MEMPEROLEH INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI D…

MUHAMMAD FADHIL FAKRI

Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 yang mengatur tentang pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan pelayanan publik. Tatanan norma baru pemberi layanan kepada masyarakat dengan menerapakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Optimalisasi pelayanan publik dengan menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis di…

PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PENGAWASAN PEMBANGUN…

Khasnan Rafiqa

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan daerah khususnya dalam pembangunan infrsatruktur pendidikan. Permasalahan yang terjadi sekarang masih terdapat sekolah-sekolah yang belum dijangkau dalam pembangunan infrastruktur, dan juga masih terdapat pembangunan yang tiap tahunnya sama. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melaksanakan fungsi pengawasan tentunya harus optimal agar dapat meminimalisir permasalahan yang terja…

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN PETANI TEBU DI KECAMATAN KETOL OLEH PEMERINTAH KABU…

SASTRIANI

ABSTRAK Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Kecamatan Ketol yang terletak di Kabupaten Aceh Tengah dikenal dengan produksi tebu gula merah tradisional yang tersebar di berberapa desa di Kecamatan Ketol. Namun, ada beberapa permasalahan mengenai Pemberdayaan petani tebu khususnya di Kecamatan Ketol yaitu, aspek penyuluhan, aspek pendampingan, dan aspek pelayanan sehingga mempengaruhi optimalisasi pemberdayaan petani tebu di Kecamatan Ketol. Adapun Tujuan…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKA…

REKA ARYA NANDA

Data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, pada Desember 2022 jumlah perokok aktif di Provinsi Aceh sebanyak 27,58%. Dalam skala nasional Provinsi Aceh menduduki peringkat keempat belas. Qanun nomor 4 tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok merupakan bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Aceh yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok, menciptakan ruang atau lingkungan yang sehat dan bersih terbebas dari asap rokok, serta mengurangi jumlah konsumsi rokok pemul…

UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PE…

YULI KHUSNIA

ABSTRAK Permukiman kumuh adalah permukiman masyarakat yang sudah mengalami penurunan tingkat kualitas layak huni yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga memerlukan perhatian pemerintah sebagai penyelenggara negara yang menjamin masyarakatnya untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Per…

OPTIMALISASI PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ISLAM (NAHDLATUL ULAMA) DALAM PE…

AKMALLUDDIN

Organisasi Nahlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang bernafaskan Islam dan mempunyai peranan penting dalam mendukung dan mendorong terhadap penerapan dan pelaksanaan kebijakankebijakan syariat Islam, khususnya di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Salah satu wujud peranan penting organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai pengawas terhadap penerapan dan pelaksanaan ajaran syariat Islam agar dapat terlaksana secara menyel…

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERBAS…

Rozalia Wardana

Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu upaya untuk mendigitalisasi pemasaran produk UMKM oleh pelaku UMKM. Secara mudahnya, di zaman dengan teknologi yang semakin canggih telah memudahkan para pelaku usaha dalam memasarkan dan menjual produknya secara online. Kolaborasi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat jadi langkah penting dalam percepatan digitalisasi UMKM. Kolaborasi pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam digitalisasi UMKM di Kota Banda Aceh belum ber…


    SERVICES DESK