Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DINAMIS (DYNAMIC GOVERNANCE) DALAM PENATAAN PEDAGANG…
Nur Khairiati
Keberadaan para pedagang kaki lima tidak selalu dipandang baik oleh masyarakat karena seringnya dampak negatif yang muncul khususnya jika dikaitkan dengan penataan kota dan kebersihan serta keindahan kota, kebiasaan buruk yang dilakukan pedagang kaki lima yakni berjualan di tempat yang tidak semestinya, sehingga menimbulkan dampak yang mengganggu aktifitas masyarakat yang memiliki tingkat kepentingan lain di sekitaran tersebut, seperti berjualan diatas trotoar, di pinggir jalan dan diatas jem…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
EKSISTENSI LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM MENJAGA PERDAMAIAN ACEH
Rahmat Razi Aulia
Kehadiran Lembaga Wali Nanggroe menjadi daya tarik tersendiri di Aceh. Lembaga Wali Nanggroe lahir karena adanya perjanjian damai pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan Indonesia pada 2005 di Finlandia. Lembaga sebagai amanah perdamaian itu merupakan sebuah wadah kepemimpinan dalam mempersatukan masyarakat Aceh. Perubahan sosial terjadi begitu cepat dan mengubah perang gerilya di hutan belantara menjadi kontestasi politik sesama tokoh dan elite politik di Aceh. Masyarakat beberapa kali mengkritisi…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
GAYA KEPEMIMPINAN AMINULLAH USMAN DALAM MEWUJUDKAN BANDA ACEH KOTA GEMILANG D…
RIDHAN NUUR
Peranan atasan dalam memimpin bawahan sangat penting karena hakikat pengaruh dalam kepemimpinan yaitu tidak sekedar berupa intruksi melainkan kemampuan yang dapat memberikan inspirasi kepada bawahan agar mereka bertindak. Kepemimpinan Walikota Kota Banda Aceh periode 2017-2022 memiliki visi dan misi yang gemilang dalam bingkai syariah dengan tiga pilar pembangunan kota yakni di bidang agama, ekonomi, dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk …
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH GAMPONG MELALUI PENGEMBANGAN GAMPONG …
MUHAMMAD HAIKHAL YUSIDA
Pertumbuhan industri pariwisata merupakan langkah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia dan dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan devisa negara. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk mempromosikan pariwisata dengan mengkaji potensi yang melekat hingga tiga budaya daerah.Gampong Wisata Gampong Nusa terbentuk dari swadaya masyarakat sendiri yang berinisiatif untuk menjadikan Gampong Nusa sebagai Gampong Wisata sebab memiliki potensi untuk wisata. Mulai digagas …
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
STRATEGI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PEN…
MUHAMMAD AGIL
ABSTRAK Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) Aceh Besar adalah badan yang memiliki wewenang untuk mengelola, membangun, dan mengembangkan sektor pariwisata. Namun telah terjadi kurangnya peminiat pada obyek desa wisata Nusa dan Lubuk Sukon. sehingga. Oleh karena itu DISPARPORA harus mempunyai strategi kerja sama dengan desa untuk mengembangkan sektor desa wisata Nusa dan Lubuk Sukon. Tujuan penelitian ini menjelaskan strategi dan hambatan DISPARPORA dalam mengembangkan…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DALAM PENC…
YANIS IRHAS
Provinsi Aceh menempati urutan ketiga di Indonesia dengan 539 kasus kekerasan terhadap anak. Kota Banda Aceh menempati urutan pertama dengan 71 kejadian sehingga menjadi kota dengan tindak kekerasan terhadap anak terbesar di tahun 2022. Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagai wujud kepedulian Pemerintah Aceh terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan An…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
OPTIMALISASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM…
SYIFA
Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang usia, gender, atau latar belakang sosial serta lingkungan termasuk Kota Banda Aceh. Dalam menghadapi masalah ini pemerintah membentuk sebuah lembaga yaitu Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh yang diharapakan dapat secara optimal memfasilitasi berbagai pelayanan kepada korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan hambatan dinas …
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI P…
YUNI SHARA
Pasar Lambaro terletak di kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, pasar lambaro merupakan pasar tradisional tempat bertemunya para penjual dan pembeli dan terjadi nya transaksi jual beli, namun dikarenakan banyak nya para pedagang kaki lima yang berjualan di pasar lambaro tersebut maka pihak pemerintah kabupaten Aceh Besar khususnya pihak Satpol PP dan WH Aceh Besar beserta pihak pengelola pasar melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima tersebut yang berjualan di tempat yang di…
- Fakultas FISIPOL, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI ACEH DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN M…
AHMAD FURQAN KHAIRUDDIN
ABSTRAK Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam pasal 18 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan kewenangannya menyediakan prasarana usaha perikanan, yang meliputi prasarana penangkapan ikan, prasarana pembudidayaan ikan serta prasarana pengolahan dan pemasaran. Pemerintah Provinsi Aceh melalui pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu telah menyediakan cold storage…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PERSEPSI MASYARAKAT NON-MUSLIM TERHADAP PERSYARATAN CALON PEMIMPIN BERDASARKA…
OUZYA DARMAWAN
Pemerintah Aceh telah menetapkan persyaratan bagi masyarakatnya yang ingin mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin. Hal tersebut tertuang di dalam Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Persyaratan yang harus di penuhi tersebut ialah, (a) Warga Negara Republik Indonesia, (b) orang Aceh dan (c) Beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik. Lalu, bagaiman…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya