Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PENGELOLAAN PEMBUANGAN AKHIR…

IRFAN TUAH

ABSTRAK Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa dari aktivitas manusia dan proses alam dalam bentuk padat. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) memiliki peran krusial dalam proses pengelolaan sampah, bertujuan untuk mengolah sampah secara aman dan ramah lingkungan. Namun, pengelolaan TPA yang kurang tepat dapat menyebabkan dampak negatif yang serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertu…

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN NARKOBA DI KOTA BANDA ACEH

ZULHAKIKI

ABSTRAK Aceh yang merupakan provinsi yang menjunjung tinggi nilai dan syariat islam tidak menutup kemungkinan akan banyaknya masyarakat yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut dibuktikan bahwa Aceh menempati posisi ke enam di Indonesia sebagai daerah darurat narkoba di tahun 2019. Banyaknya masyarakat yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba Sehingga diperlukan adanya tindakan yang lebih intensif dalam mengawasi dan menindaklanjuti setiap pergerakan dari pelang…

ANALISIS PERKEMBANGAN PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKA…

M. Insanul Kamil

ABSTRAK Tidak bisa dipungkiri bahwa peranan UMKM telah bergerak menjadi salah satu sektor paling penting dan strategis dalam pemberdayaan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang masif. Tak hanya itu, sektor UMKM juga terbukti sebagai sektor dengan tingkat ketahanan ekonomi yang sangat tinggi dimana sebagian UMKM berhasil bertahan atau bahkan melebihi target profitabilitas di masa pandemik Covid-19 yang memberikan tekanan serius terhadap ekonomi Indonesia. Pesatnya perkemban…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN FUNGSI PENGAWASAN DPRA PADA BIDANG SUMBER…

MUHAMMAD MARWI ZALDI

ABSTRAK Sebagai salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam, Aceh memiliki berbagai permasalahan yang kompleks terkait lingkungan hidup. Ilegal logging dan bentuk upaya merusak lingkungan hidup lainnya kerapkali dilakukan oleh pihakpihak tidak bertanggung jawab hingga menyebabkan terjadinya bencana alam, seperti banjir. Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memiliki kewenangan dan fungsi pengawasan, termasuk dalam bidang pengelolaan Sumber Daya Al…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KINERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT JULI KABUPATEN BIREUEN DALAM MENINGKATK…

YOLLA OKTA ZALVIA

Konsep pelayanan publik merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sebuah Negara, karena setiap kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan melalui proses pelayanan yang disajikan dan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tersebut. Kantor camat sebagai wadah penyelenggaraan administrasi pemerintah harus dapat memberikan layanan dan fasilitas yang terbaik bagi warganya. Kantor camat harus dapat menyediakan pelayanan secara modern atau komputerisasi seiring dengan …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

EVALUASI PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK UNTUK MENINGKATKAN PROGRAM P…

Teuku Laisija Aqsha

Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan terkait jumlah perekaman e-KTP di Kabupaten Pidie Jaya dan terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program evaluasi peningkatan perekaman e-KTP, salah satunya rendahnya partisipasi masyarakat, fasilitas yang memadai, dan anggaran yang terba…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

KAPASITAS KELEMBAGAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM MENDUKUNG PELA…

Habib Fikri Munosa

Provinsi Aceh memiliki latar belakang kehidupan beragama yang kental dalam aktivitas kehidupan sosialnya hal ini mendorong adanya pengaturan nilai ajaran islam dalam sendi-sendi pemerintahan, ekonomi, sosial dan politik. Untuk mengagregasi hal tersebut sangat dibutuhkan peran dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagai lembaga mitra kerja Pemerintah Aceh yang akan membantu menafsirkan setiap kebijakan yang akan disusun maupun dijalankan dalam rangka mendukung pe…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS PERAN PUSLATBANG KHAN LAN RI DALAM MEMPERKUAT REFORMASI BIROKRASI BE…

Zanathan Al Ma’wa

ABSTRAK Reformasi birokrasi penting untuk segera diwujudkan namun patologi birokrasi sering kali menjadi masalah karena kecenderungan pola pikir individual birokrat belum sesuai dengan yang diharapkan dan menjadi penyakit paling utama yang membuat proses reformasi birokrasi masih terhambat. Internalisasi core value BerAKHLAK dengan instansi pembina sangat dibutuhkan agar segera mencapai birokrasi kelas dunia. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji Peran Puslatbang KHAN LAN RI sebagai …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN…

Riski Ade Irma Fatma Raudah

ABSTRAK Masalah pengelolaan sampah menjadi masalah yang cukup krusial dalam upaya menjaga lingkungan, termasuk di Kabupaten Pidie. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah telah menjadi acuan dalam menangani persoalan ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie, dengan berfokus pada target pengurangan sampah, kerjasama dan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan sebagaimana d…

RESPONSIBILITAS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN DALAM PENANGANA…

M. RIZKAL FAHREEZI

Reponsibilitas merupakan suatu konsep yang berkenaan dengan standar professional dan kompetensi teknis yang dimiliki birokrasi publik dalam menjalankan tugasnya. Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang diciptakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertujuan untuk mempermudah partai politik dalam melakukan administrasi verifikasi menjadi peserta pemilu dan pengecekan keanggotaan partai dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai salah satu syarat …




    SERVICES DESK