Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN DINAS SYARI’AT ISLAM KOTA BANDA ACEH DALAM MENGHADAPI PERBEDAAN ALIRA…

Helmi Haris Munandar

Islam sebagai agama besar rentan terhadap perpecahan yang mengarah pada munculnya ajaran - ajaran baru yang menyimpang dari ajaran dasar Islam tidak terkecuali Propinsi Aceh. Lewat Surat Edaran yang di keluarkan oleh PLt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang berkaitan dengan perbedaan paham atau aliran-aliran dalam Islam di Aceh pada tanggal 13 Desember 2019 yang berisi tentang larangan untuk mengadakan pengajian selain dari I’tiqad Ahlusunnah Waljamaah yang bersumber hukum mazhab syafi’iyah…

STRATEGI PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYA…

Nuzulul Rahmi

Fenomena aksi kekerasan seksual terhadap anak-anak yang terjadi akhir-akhir ini harus mulai mendapat perhatian lebih dari berbagai kalangan publik. Perkembangan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh meningkat dalam tiga tahun terakhir, tahun 2020 Aceh menduduki peringkat kesembilan provinsi kekerasan seksual terhadap anak tinggi di Indonesia yang tahun sebelumnya berada di peringkat ke enam belas. Terkait regulasi Aceh memiliki Qanun Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anakdalam p…

ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN KEUCHIK DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN R…

ERY NURHADI

ABSTRAK Salah satu permasalahan yang sering terjadi di gampong adalah ketidak puasan masyarakat terhadap kepemimpinan Keuchik dan aparatur gampong, yang biasanya menimbulkan protes, ketidak pedulian masyarakat, dan kurang harmonisnya hubungan Keuchik dengan aparatur yang berujung kepada berkurangnya pelayanan aparatur gampong kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan Keuchik gampong Teureubeh kecamatan Kota Jantho kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan e…

ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI GAMPONG NUNANG…

SYAHRIN MAFAZA

ABSTRAK Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 (1) menyatakan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan penggunaan dana desa lebih memprioritaskan aspek pembangunan. N…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP PENDATAAN DAN PENGALOKASIAN …

AL IKHSANUL IQBAL

ABSTRAK Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat baik di sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Pemerintah berupaya membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Akan tetapi, pembagian BLT-DD sering menimbulkan berbagai macam kasus seperti tidak tepat sasaran, bantuan ganda dan penerima manfaat dari keluarga mampu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan dalam pengalo…

ANALISIS PELAYANAN TRANS KUTARAJA DINAS PERHUBUNGAN ACEH TERHADAP KEPUASAN DI…

RIZKY ADLIANSYAH

Pasal 15 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa Angkutan umum Trans Kutaraja Banda Aceh merupakan salah satu sarana transportasi yang melayani semua penumpang termasuk difabel dan lansia. Namun sarana transportasi ini belum memberikan kepuasan bagi difabel dan lansia sebab belum mencukupi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelayanan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh angku…

PENERAPAN MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA DINAS SOSIAL DAN DINAS TENAGA K…

CUT NAISA ZAHARA

Keberadaan gelandangan dan pengemis dalam wilayah Kota Banda Aceh semakin meningkat jumlahnya sehingga mulai meresahkan masyarakat, mengurangi kenyamanan dan ketertiban di tempat-tempat umum. Penanganan masalah gelandangan dan pengemis menggunakan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 yang diatur di dalam Pasal 2. Gelandangan dan pengemis menjadi permasalahan yang sulit ditemukan solusinya, salah satu penyebab sulitnya untuk menemukan solusi dari berbagai alasan seperti kurangnya s…

PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH …

MUHAMMAD AKMALUL HAKIM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administratif, yang meliputi penanaman modal, perizinan, dan non perizinan secara terpadu. Dalam realitanya, masih terdapat permasalahan yaitu iklim investasi dan bisnis di Kota Banda Aceh dinilai masih belum kondusif, hal tersebut dibuktikan dari r…

ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM BIDANG PERTANAHAN

RASYA SUHAILA

ABSTRAK Penyelenggaraan pertanahan yang terjadi di Kota Banda Aceh menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pada masa pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami tahun 2004 silam. Kewenangan pemerintahan di bidang pertanahan perlu menjadi fokus pemerintahan Kota Banda Aceh dalam menjalankan urusan wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, Kota Banda Aceh belum memiliki Di…

ANALISIS SURVEY INDEKS KEPUASAN PUBLIK TERHADAP FASILITAS PASAR INDUK LAMBARO…

Isti Nindiah

Pasar merupakan sebuah tempat transaksi dan juga sebagai pusat perekonomian masyarakat yang memiliki posisi yang strategis dalam otonomi daerah. Indikator adanya suatu kegiatan ekonomi pada suatu daerah adalah dengan adanya perdagangan atau pasar. Pada hakikatnya konsumen akan merasa puas jika hasil produksi yang ada di dalam pasar memiliki kualitas yang baik. Dimana hal tersebut sudah tentu harus didukung dengan fasilitas yang layak serta memberikan kenyamanan terhadap pedagang serta pembeli…


    SERVICES DESK