Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EVALUASI KESELAMATAN DAN KENYAMANAN PUBLIK PADA PASAR TRADISIONAL PAJAK PAGI…

MISBAHUL MUNIR

Abstrak Pasar Tradisional merupakan sarana penting penunjang kegiatan ekonomi lokal, terutama sebagai wadah interaksi sosial dan transaksi sehari-hari. Salah satu pasar tersebut adalah Pasar Pajak Pagi Kutacane, Pasar rakyat terbesar di Kabupaten Aceh Tenggara, yang berperan penting dalam menjaga sirkulasi ekonomi dan menjadi pusat kegiatan masyarakat. Namun, kondisi fisik dan tata ruang pasar ini masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti sistem drainase yang belum optimal, penataan …

KEDUDUKAN PUTUSAN KOMISI BANDING MEREK DALAM PENDAFTARAN SISTEM KONSTITUTIF B…

Anggie Tumpak Hasoloan Sihotang

KEDUDUKAN PUTUSAN KOMISI BANDING MEREK DALAM PENDAFTARAN SISTEM KONSTITUTIF BERDASARKAN HUKUM INDONESIA Anggie Tumpak Hasoloan Sihotang* Sanusi** Sri Walny Rahayu*** ABSTRAK Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif (first to file), yang secara normatif menempatkan pendaftaran sebagai satu-satunya sumber lahirnya hak eksklusif atas merek. Namun secara realitas, ditemukan kesenjangan signifikan karena Direktorat Jenderal…

REFORMULASI REGULASI PERAMPASAN ASET PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI…

Firmansyah

REFORMULASI REGULASI PERAMPASAN ASET PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA Firmansyah; Rizanizarli; Sri Walny Rahayu; Zahratul Idami ABSTRAK Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi masih lemah. Hal ini dikaren…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENDAMPINGAN KLIEN ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN (SUATU PENELITIAN DI BALAI PEMA…

Cut Dini Mandasari

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi pada setiap tahapan proses peradilan, dengan berlandaskan prinsip perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta pemberian hak perlindungan, perlakuan manusiawi, dan pendampingan sebagaimana …

PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF MENURUT PE…

Indra Keumala

ABSTRAK Keadilan Restoratif adalah pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Adanya konsep pemulihan kembali yang dipahami sebagai bagian dari implementasi keadilan restoratif merupakan suatu kriteria yang ditetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dalam mengimplikasikan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan landasan hukum dan la…

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM MENCEGAH EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI KOTA BAN…

FAKHRIDO HANIF LIMBONG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum mengenai perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi. Berdasarkan Pasal 76I, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak. Namun, dalam kenyataannya masih banyak ditemukan praktik eksp…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA …

ELZA DWINA PUTRI

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Namun pada faktanya, masih banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Tujuan dari peneiti…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK MELALUI KEADILAN RESTOR…

ALFIANDI MUBARAQ

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan yang melibatkan pelaku, korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Namun dalam kenyataannya penerapan restorative justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bireuen masih banyak menga…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN ANAK SECARA DIVERSI (S…

WAN SABRINA SALSABILLA

Berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menyatakan Barang siapa yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun enam bulan. Ancaman pidana tersebut dapat diperberat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat dengan pidana maksimal sembilan tahun atau mengakibatkan kematian dengan pidana maksima…

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SEBAGAI …

INTAN RAMADHANI

Ketentuan mengenai sanksi pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak delapan miliar rupiah. Dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika de…


    SERVICES DESK