Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERANCANGAN MUSEUM SEJARAH DIGITAL DENGAN GAYA ARSITEKTUR HYBRID DI KOTA MEDAN

MUHAMMAD BIMAYASA AWIZAHARI

Usulan ini merancang Museum Sejarah Digital di Kota Medan dengan menggabungkan teknologi interaktif dan pendekatan arsitektur hibrida untuk melestarikan warisan budaya kota sebagai respon terhadap tantangan modernisasi. Perancangan ini dimulai dengan urgensi terhadap potensi masalah pelestarian budaya, konsep museum digital, dan arsitektur hibrida sebagai dasar perencanaan. Analisis Lokasi pada perancangan dilakukan dengan mempertimbangkan aksesibilitas, konteks kawasan warisan, dan potensi p…

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS/PPAT TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM A…

A Ryo Khemal Akbar

Pertanggungjawaban Hukum Notaris/PPAT terhadap Pemalsuan Tanda Tangan dalam Akta Autentik A Ryo Khemal Akbar Rizanizarli 1 Yanis Rinaldi 2 ABSTRAK 3 Akta autentik seharusnya menjamin kepastian hukum, perlindungan para pihak, dan kepercayaan publik karena dibuat melalui prosedur penghadapan, pembacaan, persetujuan, serta penandatanganan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kitab UndangUndang Hukum Pidana Pasal 263, 2…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTARNTANAH TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUALRNBELI…

Yuni Meldifa

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUAL BELI YANG TIDAK DIBACAKAN/DIJELASKAN ISINYA KEPADA PARA PIHAK ABSTRAK Yuni Meldifa* 1 Sanusi** 2 Novi Sri Wahyuni*** 3 Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya ditulis PP PPAT) menyatakan bahwa “Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya ditulis PPAT) harus dibacaka…

PELAKSANAAN TINDAKAN PENGEMBALIAN ANAK YANGRNBERKONFLIK DENGAN HUKUM KEPADA O…

Cicit Aisyah

PELAKSANAAN TINDAKAN PENGEMBALIAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM KEPADA ORANG TUA OLEH PENYIDIK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi di Polisi Resort Aceh Utara) Cicit Aisyah Rizanizarli Teuku Muttaqin Mansur ABSTRAK Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa salah satu tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah pengembalian kepada or…

PERANCANGAN TAMAN WISATA SEA WORLD ACEH DI BANDA ACEH

NADIA FADILLA ZAHRA

Aceh merupakan provinsi dengan kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah. Namun, untuk saat ini kekayaan biota laut Aceh belum dimanfaatkan secara maksimal di bidang wisata. Maka untuk memanfaatkan potensi bahari guna memperkenalkan keindahan dan keanekaragaman ekosistem laut kepada masyarakat luas, diperlukannya perancangan Taman Wisata Sea World Aceh sebagai media wisata rekreasi yang edukatif. Untuk menginterpretasikan bentuk dan karakter alam laut Aceh, maka digunakan tema …

TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDA…

Afnan Wildana

Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) tidak lagi disebut secara eksplisit dengan kata menghina, melainkan diwujudkan melalui frasa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat. Pasal 218 KUHP mengatur mengenai setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden di pidana paling lama tiga tahun dan denda katagori IV. Selanjutnya, diperjelas dalam Pasal 219 KUHP yang mengatur mengenai…

PERANCANGAN PERUMAHAN CLUSTER BERKELANJUTAN DI BANDA ACEH

ZAIMAH ALIFAH

Perancangan perumahan cluster dengan konsep berkelanjutan di Banda Aceh dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan hunian perkotaan yang tidak hanya memenuhi aspek fungsional, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Banda Aceh sebagai kota dengan iklim tropis menuntut pendekatan desain yang ramah lingkungan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban. Perumahan cluster dipilih karena mampu memanfaatkan lahan secara optimal, mempermudah pen…

PERANCANGAN EXHIBITION DAN CONVENTION CENTER DI BANDA ACEH

MUHAMMAD AL FARISI

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan pariwisata, sehingga membutuhkan fasilitas yang mampu mendukung penyelenggaraan kegiatan berskala nasional maupun internasional. Namun, hingga saat ini Banda Aceh belum memiliki Exhibition dan Convention Center yang representatif dan memenuhi standar untuk mengakomodasi kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Keterbatasan kapasitas, fleksibilitas…

RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI BANDA ACEH

ALIFAH ALYANA

Peningkatan jumlah penduduk dan keterbatasan lahan di Kota Banda Aceh menyebabkan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin meningkat, sementara ketersediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) masih terbatas. Perancangan ini bertujuan menghasilkan Rusunawa yang layak huni, efisien dalam pemanfaatan lahan, serta adaptif terhadap kondisi iklim tropis lembap Kota Banda Aceh melalui pendekatan Arsitektur Bioklimatik. Metode perancangan meliputi studi literatur,…

KESELARASAN PENGATURAN UNJUK RASA DALAM PASAL 256 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM P…

Viera Ameilia

KESELARASAN PENGATURAN UNJUK RASA DALAM PASAL 256 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA Viera Ameilia Rizanizarli Iskandar A. Gani ABSTRAK Pengaturan “unjuk rasa” dalam Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat sanksi pidana terhadap penyelenggaraan unjuk rasa tanpa pemberitahuan kepada pihak berwenang yang berpotensi mengganggu kepentingan umum atau menimbulkan keonaran. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan m…


    SERVICES DESK