Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG IDENTITASNYA DI…

Muhammad Maulana

ABSTRAK MUHAMMAD MAULANA, (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG IDENTITASNYA DIPUBLIKASIKAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 57). pp., bibl. (Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.) Pasal 64 huruf i Undang–Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang–Undang No 35 Tahun 2014 menyatakan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum ialah penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Akan tetapi masih di temukan beberapa media atau pers yang memp…

KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG PEMBUATANNYA BERDASARKAN DOKUMEN PALSU

Riska Nur Rahmadhani

KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG PEMBUATANNYA BERDASARKAN DOKUMEN PALSU Riska Nur Ramadhani Muazzin** Ria Fitri*** ABSTRAK Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014L tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Notaris dalam membuat akta otentik didasarkan kepada kehendak para pihak dan didukung oleh dokumen yang diserahkan oleh para piha…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK MELALUI KEADILAN RESTOR…

ALFIANDI MUBARAQ

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan yang melibatkan pelaku, korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Namun dalam kenyataannya penerapan restorative justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bireuen masih banyak menga…

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI ACEH T…

M. NAUFAL AZIZI

Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menerangkan bahwa "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup." Pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) huruf a “diancam sanksi pidana yang telah ditentukan dalam pasal 40 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.0…

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NARA…

Muhammad Ilham

Narapidana lanjut usia berhak mendapatkan pemenuhan hak pelayanan kesehatan secara khusus. Hal ini diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Namun pemenuhan hak pelayanan kesehatan secara khusus bagi narapidana lanjut usia belum dapat terpenuhi secara komprehensif untuk dapat terlaksanakan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pemenuhan hak pelayanan kesehatan dalam rangka …

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Dina Shofia

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ABSTRAK Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta tujuan utama pengaturan kekerasan seksual yang berorientasi pada korban. Korban kekerasan seksual terhadap …

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN JARIMAH ZINA DITINJAU MENURUT …

Ifatanisa

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN JARIMAH ZINA DITINJAU MENURUT QANUN JINAYAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Sigli) Ifatanisa* Rizanizarli** Efendi*** ABSTRAK Penerapan diversi terhadap anak didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Hukum Jinayat. Dalam konteks Qanun Jinayat, jarimah zina memiliki sanksi yang tegas, namun penerapan diversi dapat memberikan s…

DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KOR…

Tari Endah Guntari

DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI Tari Endah Guntari* Rizanizarli** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRAK Penjatuhan pidana penjara pengganti terkait uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sering menimbulkan permasalahan baru ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai uang pengganti, namun …

KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA YANG STATUS PERSEROAN TERBATASNYA DINYAT…

Nuzulul Ramadhanty

Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa akta otentik adalah suata akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat. Akta otentik itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan UUJN, namun dalam kenyataannya terdapat beberapa kasus yang terjadi pada akta pendirian Perseroan yang dibuat oleh notaris dimana akta otentik mengalami penurunan atau pendegrasian …

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH ACEH DALAM MEMBENTUK NOTARIS YANG MENGEDEPAN…

Ramadha Nul Karim

Menteri mengangkat dan memberhentikan notaris yang dalam melaksanakan tugasnya wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 67 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwasanya Menteri bertugas melakukan pembinaan dan pembinaan terhadap notaris. Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pengawasan terhadap notaris secara preventif dan remedial ditata melalui Pasal 1 Peraturan Ment…


    SERVICES DESK