Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN …

Fhonna Oktaviola Wulandari

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF PADA KEJAKSAAAN NEGERI ACEH TAMIANG Fhonna Oktaviola Wulandari* Rizanizarli** M. Nur*** ABSTRAK Pelaksanaan keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, salah satu nya dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana ke keadaan se…

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK P…

Bariq Fajar Musaid

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK POLISI RESORT KOTA BANDA ACEH Bariq Fajar Musaid, 1 Ilyas, 2 ABSTRAK Rizanizarli 3 Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, secara jelas menyatakan bahwa yang dapat memberikan persetujuan untuk dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta ata…

ANALISIS TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM P…

Fajri Yandi

ANALISIS TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Fajri Yandi 1 , Sri Walny Rahayu ABSTRAK 2 , Teuku Abdurrahman 3 Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), mengatur pemberhentian tidak hormat bagi Notaris yang dinyatakan pailit. Namun, pengaturan pemberhentian tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan pemberhentian ja…

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BIJI BESI TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (SUATU PENE…

Muhar Nanda Rizka

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga semakin tegas dengan mencantumkan adanya sanksi pidana bagi pelanggaran hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan penambangan illegal tanpa memperhatikan Izin Usaha Pertambangan yang nantinya memberikan dampak negatif pada masyarakat Penelitian ini bertujua…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI LINGKUNGA…

PUTRI BALKIS

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekolah melalui proses diversi merupakan suatu kewajiban yang diberikan kepada setiap anak berhadapan dengan hukum. Hal tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Meskipun demikian…

PERANCANGAN RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

RAISA SALSABILA

Perancangan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Banda Aceh dilakukan sebagai respon terhadap fluktuasi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Perancangan rumah sakit mengikuti standar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan menyesuaikan tata ruang wilayah (RTRW) Banda Aceh. Proposal ini bertujuan merancang RSIA Banda Aceh sebagai Rumah Sakit Khusus Tipe B yang efisien, nyaman, dan berkelanjutan dengan pendekatan Green Architecture, yang mengintegrasikan unsur alam u…

PERANCANGAN RENTAL OFFICE DI BANDA ACEH

RIFA NASWA

Pertumbuhan ekonomi dan jumlah usaha di kota Banda Aceh belum diimbangi dengan ketersediaan ruang kerja profesional. Saat ini banyak pelaku usaha memanfaatkan rumah tinggal dan ruko (rumah toko) sebagai tempat kerja, yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukan lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas perkantoran sewa yang mampu menyediakan ruang kerja profesional dan efesien untuk peekerja kantoran. Perancangan ini menerapkan te…

PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTU…

VANIA MAHARANI HASIBUAN

Pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan alasan pembenar dalam hukum pidana yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan apabila dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl, terdakwa seorang perempuan yang sedang hamil melakukan pembelaan diri setelah diserang terlebih dahulu oleh korban. Kondisi keh…

IMPLEMENTASI PENANGANAN KASUS KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP IST…

Nabilla Tamrina

Kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan serius di Indonesia dan telah diatur dalam instrumen hukum nasional. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga, dengan mekanisme penanganan kasus kekerasan fisik terhadap istri melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007. Meskipun demikian, …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

Rahmah Juliani Ulfa

Pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Namun kenyataannya masih terdapat …


    SERVICES DESK