Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN HANDPHONE EKS--…

Teuku Maury Darwin

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menentukan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, berhak untuk memilih barang sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, berhak untuk mendapatkan informasi yang benar,jelas dan jujur, berhak untuk didengar keluhannya, berhak untuk mendapatkan perlindungan, berhak untuk mendapatkan pembinaan, berhak untuk diperlakukan secara benar dan jujur, serta berhak un…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMARNBARANG YANG MENDERITA KERUGIAN DALAMRNL…

HASRA DIANA

ABSTRAK Hasra Diana, 2022 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BARANG YANG MENDERITA KERUGIAN DALAM LAYANAN EKSPEDISI PT GLOBAL JET EXPRESS (PT J&T EXPRESS) BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp., bibl., tabl., app. Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 88 KUHD menyatakan bahwa ekspeditur bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan barang-barang setelah pengiriman barang yang disebabkan oleh kesalahan atau kurang hati-hati oleh p…

PENYELESAIAN AKAD MURABAHAH BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (SU…

Lisa Febriani

Dalam Pasal 10 Akad Perjanjian Jual-Beli Murabahah pada PT BPRS Taman Indah Darussalam disebutkan bahwa nasabah akan melaksanakan semua kewajibannya terkait pembiayaan dengan baik. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, maka perjanjian yang dibuat ini berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya, namun pada kenyataannya masih ditemukan nasabah yang menerima pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah belum menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Penulisan skr…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CROSS BORDER E-COMMERCE

JASMINE

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online secara cross border rentan menimbulkan masalah terutama berkaitan dengan ketidakjelasan hukum yang melindungi hak-hak konsumen e-commerce, hal ini terjadi dikarenakan pada transaksi cross border e-commerce para pihak berada pada yurisdiksi hukum negara yang berbeda, sementara itu tidak adanya pengaturan khusus mengenai transaksi cross border e-commerce sehingga konsumen tidak mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh hak-hak…

WANPRESTASI PENUNGGAKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN OLEH PESERTA MANDIRI RN(SUATU…

NAZIRAFIKA

Peserta Jaminan Kesehatan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan adalah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI). Namun dalam Pasal 4 Perpres No. 82 Tahun 2018 disebutkan bahwa peserta mandiri merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah yang termasuk dalam Peserta Bukan PBI. Peserta mandiri tersebut terikat hubungan kontraktual dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satu kewajib…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP APLIKASI GRABFOOD ATAS INFORMASI JAMINAN HALAL…

Neilul Maqfirah

Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditentukan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” dan Pemerintah Aceh secara khusus membentuk Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pasal 35 “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikat halal”. Namun dalam praktek transaksi jual beli menggunakan aplikasi GrabFood…

PENERAPAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TERHADAP PENGELOLAAN PERIKANAN TA…

Putri Indah Maya Sari

Berdasarkan Deklarasi Stockholm tahun 1972 dibentuklah komisi lingkungan tingkat dunia yaitu World Commission on Environment and Development (WCED). Pada tahun 1987 WCED dalam laporan yang berjudul “Our Common Future” dimana di dalamnya terdapat konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan disebutkan bahwa Pengelo…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BAL SEGEL RN(SUATU PENELIT…

MUHAMMAD RINALDI FACHRY

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dalam perjanjian jual beli bal segel pihak pembeli membayar biaya panjar terlebih dahulu terhadap barang yang akan dibeli. Sisa pelunasan dibayar pada saat penjual menyerahkan barang. Namun kenyataannya penjual sering tidak memenuhi presta…

EUROPEAN UNION’S PESTICIDES BANNING; LEGAL STUDY FROM AGREEMENT ON THE APPL…

YOLANDA PUTRI ABSHARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kualifikasi Standar Internasional yang diinginkan oleh Perjanjian SPS dalam mengatur perdagangan dan pemanfaatan pestisida di Uni Eropa dan untuk mengidentifikasi kewajiban negara yang diturunkan dari standar internasional sebagai standar nasionalnya serta untuk menemukan solusi yang tepat sebagai alternatif pestisida berbahaya. Hasilnya berdasarkan Pasal 3 Perjanjian SPS, Anggota dapat memutuskan tindakan SPS mereka pada standar intern…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (SUATU PENEL…

WIDYA SYAHRANIE HIDAYAH

Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia harus dihormati oleh para pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun yang terjadi di dalam perjanjian ini adalah pihak calon pekerja migran Indonesia tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, sehingga perjanjian ini tidak terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia antara PT Anugerah Diantas Cabang Medan dengan calon pekerja migran terdapat wanprestasi yang di…


    SERVICES DESK