Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERSEPSI MASYARAKAT NELAYAN TERHADAP PERANAN PANGLIMA LAOT LHOK KRUENG RAYA, …

Indahlia

Panglima Laot lhok adalah pemimpin kelompok nelayan dikawasan suatu lhok (fishing base). Panglima Laot memiliki kewenangan dalam tugasnya sebagai alat pertahanan dalam suatu komonitas nelayan. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat, Panglima Laot mempunyai peran penting untuk menjaga hukum adat laot, diantaranya yaitu berperan penting dalam menentukan hari pantang melaut. Krueng Raya merupakan satu kemukiman yang terletak di Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten …

  • Fakultas Kelautan dan Perikanan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG PENGGUNA JASA ANGKUTAN KAPAL BARANG …

LIVIA MEIDISA

Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengatur tentang kelaiklautan kapal sebagai alat transportasi yang mengangkut penumpang dan barang. Adapun Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Meskipun UU Pelayaran dan UUPK sudah mengatur tentang kelaiklautan kapal pengangkut penumpang dan hak atas kenyamanan, keama…

TINDAK PIDANA MENJADIKAN PENADAHAN SEBAGAI KEBIASAAN (ANALISIS TERHADAP PUTUS…

MUHAMMAD HAFIDH AL-FAZI

ABSTRAK 2024 (Khairil Akbar, S.HI., M.H) Penadahan dapat diartikan menerima, menyimpan, membeli, menggadai dan menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan, serta dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan. Menjadikan penadahan sebagai kebiasaan yang diatur pada pasal 481 KUHP memiliki unsur menjadikan kebiasaan yang mana unsur tersebut dapat terpenuhi dengan adanya pengulangan tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengulangan tindak pidana sudah d…

SISTEM PEMASARAN FLASH SALE PADA LIVE APLIKASI TIKTOK BERDASARKAN KETENTUAN P…

PUTRI AYU MAHRANI

ABSTRAK Putri Ayu Mahrani, 2024 SISTEM PEMASARAN FLASH SALE PADA LIVE APLIKASI TIKTOK ERDASARKAN KETENTUAN PREDATORY PRICING DALAM UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PER-SAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., bibl. (v, 92), pp., bibl. Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S., LL.M. Larangan praktik predatory pricing terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pers…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ACEH

FATHYA SALSABILA

ABSTRAK FATHYA SALSABILA (2024) Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Aceh tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga para pihak harus memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Salah satu kewajiban Pemerintah Aceh dalam perjanjian ini adalah melakukan pembay…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PADA PERJANJIAN JUAL…

ANUGERAH FAJAR A

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha dalam memperdagangkan setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung resiko terhadap keamanan konsumen wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Namun produk rokok elektrik dengan berb…

WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ANTARA PIHAK PERUSAHAAN KONVEKSI DENGAN KONSUMEN …

Sabil Fajar

ABSTRAK Sabil Fajar, WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ANTARA PIHAK (2023) PERUSAHAAN KONVEKSI DENGAN KONSUMEN DI BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 69) pp.,bibl. Dr. T. Ahmad Yani, S.H., M.Hum. Kesepakatan dalam bisnis adalah elemen krusial yang membentuk hubungan baik dan berperan dal…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERACUNAN MAKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO…

Vivit Martia

VIVIT MARTIA 2023 ABSTRAK PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERACUNAN MAKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi ,61), pp, bibl, tabl., A.Malik, S.H., M.Hum. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi per…

SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES IN INTERNATIONAL LAW AND ITS APPLICATION I…

KAJIAN PROSES HUKUM TERHADAP TINDAKAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN BELAWAN

Salsabila Okta Aliandra

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairanyang menjadi yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negera tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat berlangsungnya kegiatan penangkapan. Tindakan illegal fishing yang terjadi di Perairan Belawan dilakukan oleh kapal yang tidak memiliki kelengkapan dokumen penangkapan ikan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyeb…


    SERVICES DESK